MANAGED BY:
SENIN
26 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Kamis, 16 Mei 2019 13:04
THR Honorer Diserahkan ke Pemda

PROKAL.CO, Nasib berbeda harus dialami dua kelompok pegawai pemerintah jelang Idulfitri. Jika pegawai negeri sipil (PNS) bakal mendapat tunjangan hari raya sebesar take home pay dan gaji ke-13, pegawai honorer belum jelas.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo mengatakan, peraturan selama ini hanya mengatur THR yang diterima PNS, TNI/Polri, dan pensiunannya. Sementara untuk para pegawai honorer tidak diatur.

"Tidak mengatur sampai ke sana karena yang diatur adalah ASN," ujarnya di Kantor Kemendagri, Jakarta, kemarin (15/5).

Sebab itu, masalah THR pegawai honorer, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada setiap instansi. Baik di kementerian/lembaga maupun instansi daerah. Sebab, harus disesuaikan dengan kemampuan anggarannya. "Itu masing-masing daerah," imbuhnya.

Hadi menjelaskan, dari kerangka aturan, memang tidak dikenal istilah pegawai honorer di lingkup pemerintah. Dalam UU, selain PNS, kelompok pegawai lain yang dikenal adalah PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Sementara itu, honorer muncul saat terjadi moratorium pengangkatan pegawai.

Dalam kesempatan tersebut, Hadi juga mengklarifikasi kabar yang menyebut THR dan gaji ke-13 berpotensi molor. Dia menjelaskan, potensi tersebut disebabkan oleh Pasal 10 Ayat 2 PP Nomor 35 dan 36 Tahun 2019 yang mengatur pencairan melalui peraturan daerah.

Namun, pihaknya sudah bersurat kepada Menteri Keuangan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk melakukan revisi. Agar redaksi yang semula berbunyi “peraturan daerah” menjadi “peraturan kepala daerah”.

"Menteri PAN-RB telah mengajukan surat kepada menteri sekretaris negara dan menteri hukum dan HAM agar melakukan perbaikan revisi khusus," ujarnya.

Dengan hanya melalui peraturan kepala daerah, Hadi yakin, pencairan THR bisa dilakukan tepat waktu. Sebab, secara teknis, pembuatan peraturan kepala daerah relatif lebih mudah dibandingkan peraturan daerah. Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan 58/2019, THR diberikan paling cepat 10 hari sebelum Lebaran. "Kalau enggak cair ya PNS gejolak pasti yah," terangnya.

Kemarin (15/5), Kemendagri juga mengeluarkan surat edaran terkait petunjuk teknis pencairan THR. Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin mengatakan, secara prinsip pihaknya sudah memberikan arahan untuk menyediakan alokasi THR pada Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 mengenai pedoman penyusunan APBD 2019.

Namun, jika alokasi yang disiapkan tidak cukup, maka bisa melakukan pengeluaran mendahului perubahan. "Sebab ini sifatnya kebutuhan mendesak maka penyediaannya dapat melalui perubahan penjabaran APBD tanpa menunggu perubahan APBD 2019," pungkasnya. (far/jpg/dwi/k8)

loading...

BACA JUGA

Senin, 26 Agustus 2019 13:20

Si Pemerkosa 12 Bocah Dipenjara Dulu, Baru Dikebiri

JAKARTA– M. Aris, pemerkosa 12 bocah di Mojokerto, bisa lebih…

Senin, 26 Agustus 2019 11:07
Ketika Bule Gila Bikin Geger Desa Sayan, Ubud

Bule Sinting, Teriak – Teriak sambil Bawa Sajam

Bali jadi daerah tujuan wisata dunia. Namun tak sedikit para…

Sabtu, 24 Agustus 2019 22:37

Laode Gagal, Polri-Jaksa Lolos 7 Orang

JAKARTA, - Bursa calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK)…

Sabtu, 24 Agustus 2019 12:06

Lima Terduga Teroris Ditangkap di Jatim

SURABAYA– Beberapa kota di Jawa Timur disinyalir menjadi tempat persembunyian…

Kamis, 22 Agustus 2019 12:09

KPK Soroti Pengadaan Alkes di e-Katalog

JAKARTA–Pengadaan alat kesehatan (alkes) terus disoroti KPK. Meskipun sudah ada…

Kamis, 22 Agustus 2019 12:08

BPOM Larang Label Bebas Minyak Sawit

JAKARTA–Produsen barang konsumsi dilarang memasang label palm oil free atau bebas…

Kamis, 22 Agustus 2019 11:15

Arkeologi Tak Hanya Sekadar Bangunan Kuno

Bagi Retno Isnurwindryaswari, arkeologi tidak hanya berbicara cagar budaya. Disiplin…

Kamis, 22 Agustus 2019 11:08

Gigolo Membunuh Karena Emosi Dikata-katain

DENPASAR – Untuk menggambarkan kembali peristiwa terbunuhnya SPG Dealer Mitsubishi…

Kamis, 22 Agustus 2019 10:19

Kasus Tunggakan Gaji Pemain Persegres Gresik United, Manajemen Konsisten Mangkir

GRESIK–Manajemen Persegres Gresik United sepertinya tak ada niatan membayar tunggakan…

Rabu, 21 Agustus 2019 21:31

Demokrat Masuk Pendukung Pemerintah Jokowi? Hinca Panjaitan : Pak SBY Sedang Menata Hati

PROKAL.CO, SAMARINDA - Para kader Demokrat diminta bersabar menunggu arahan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*