Trauma dengan aktivitas tambang membuat warga RT 24, Kelurahan Sangasanga Dalam, Kecamatan Sangasanga, gencar melakukan kampanye penolakan tambang. Tak melulu dengan unjuk rasa, tapi juga mengembangkan pertanian terpadu.
MUHAMMAD RIFQI, Tenggarong
SEBUAH balai pertemuan yang dibangun kelompok tani Daya Karya Mandiri (DKM) di RT 24, Kelurahan Sangasanga Dalam, seolah menjadi saksi perjuangan membentuk karakter desa yang mandiri. Tak melulu hanya berteriak menolak aktivitas tambang batu bara yang dianggap tak ramah lingkungan.
Namun, warga juga berupaya kreatif dalam menanamkan nilai-nilai kearifan lokal. Balai tersebut berada di atas kawasan lahan Pertamina yang dipinjamkan kepada kelompok tani untuk dijadikan etalase ternak sapi. Di sana juga terdapat sejumlah kolam ikan dan lahan untuk ditanami sayur serta rumput untuk pakan sapi. Aktivitas pertanian tersebut pun saling berkaitan.
Misalnya, keberadaan kotoran sapi dianggap mampu menyuburkan tanah dan menjadi pupuk. Ketua DKM Dasi mengatakan, kampungnya tak hanya menjadi perhatian sejumlah penggiat lingkungan serta peneliti lokal. Tapi juga sejumlah peneliti dari luar negeri. Salah satunya, dari Inggris. Bertahannya masyarakat di tengah konflik aktivitas pertambangan, membuat banyak pihak menaruh perhatian.
Sejumlah pejabat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, pun sudah berkali-kali datang. Mereka ingin memastikan jika penolakan warga atas aktivitas tambang di kampung tersebut benar-benar dilaksanakan dan sesuai ketentuan.
“Alhamdulillah warga di sini konsisten sekali untuk bertahan menolak aktivitas pertambangan di kampung. Salah satunya dengan mengembangkan pertanian terpadu ini,” terang Dasi.
Warga setempat, menurut dia, berkeinginan dukungan pemerintah serta pihak swasta agar semakin mengembangkan semangat dan motivasi warga tersebut. Termasuk peluang menjadi percontohan atau pilot project, dengan menyulap kampung yang semula bergantung dengan aktivitas tambang menjadi lebih mandiri.
“Kami juga menjadikan kawasan pertanian terpadu ini menjadi benteng untuk menolak aktivitas tambang yang merusak. Karena lubang-lubang tambang di kampung kami sudah menjadi bukti, pihak perusahaan tidak bertanggung jawab setelah melakukan aktivitas tambang,” kata Zainuri, ketua RT 24. (***/kri/k8)
