MANAGED BY:
SENIN
26 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Senin, 13 Mei 2019 13:00
Tiket Pesawat Mahal, Pejabat Saling Lempar Bola Panas, Rakyat Jadi Korban

Kemenhub Cukup Awasi Tarif dan Perbaiki Keselamatan

Sejak awal tahun ini harga tiket pesawat menjadi perbincangan. Masalah ini dilemparkan hanya kepada Kementerian perhubungan. Namun hingga sekarang tak kunjung ada penyelesaian. Tampak penerbangan di bandara APT Pranoto Samarinda.

PROKAL.CO, JAKARTA – Sejak awal tahun ini harga tiket pesawat menjadi perbincangan. Masalah ini dilemparkan hanya kepada Kementerian perhubungan. Namun hingga sekarang tak kunjung ada penyelesaian. Dampaknya, rakyat menjadi korban.

Nayak Ambrosius Mulait harus membayar uang semesternya karena gagal untuk melakukan ujian tesis. Ujian ini gagal bukan karena dia malas, namun karena tiket pesawat yang tak dapat dijangkaunya. Kemarin (12/5) dia harusnya sampai Jayapura untuk bertemu dengan Ketua KPU Provinsi Papua dan Gubernur Papua guna keperluan tesisnya. Namun rencana itu harus dia tunda karena tidak mampu membayar tiket pesawat. ”Saya lihat Batik Air Rp 4 jutaan dan Lion Air Rp 3,9 juta,” tuturnya kemarin saat dihubungi Jawa Pos.

Ini bukan kesialan pertamanya, Natal tahun lalu dia juga terpaksa tidak pulang ke Wamena, kampung halamannya. Ibunya yang seorang pedagang hasil kebun hanya mengirimi uang Rp 4 juta untuk pulang. Sedangkan harga pesawat sudah Rp 12 juta untuk sampai ke Jayapura. Agar sampai ke Wamena, dia harus merogoh kocek lagi Rp 2 juta. ”Saya disuruh naik kapal saja. Namun Jakarta-Jayapura itu satu minggu perjalanan, lama,” kata pria 24 tahun itu.

Menurutnya tiket pesawat mahal ini tak hanya mempengaruhi mobilitas warga. Namun juga harga barang di Papua. Dia menceritakan, pekan lalu Ambrosius telepon dengan temannya di Lanijaya. Temannya ingin mendirikan kios namun terhambat harga semen. ”Kata teman saya harga semen sampai Rp 6 juta,” bebernya.

Dia bukan satu-satunya yang merasakan dampak. Akhirnya masyarakat mendesak agar ada perhatian dari pemerintah. Di media sosial, Menteri Perhubungan diminta untuk tanggungjawab. Namun hal ini disayangkan pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo. ”Kemenhub jangan intervensi harga tiket penerbangan, kecuali peraturan perundang-undangannya mulai dari UU Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan turunannya direvisi. Jika Menhub mengikuti keinginan publik untuk mengatur harga tiket penerbangan, maskapai berhak menuntut Menhub karena menyalahi peraturan penerbangan yang berlaku,” ujarnya kemarin saat dihubungi Jawa Pos.

Menurut Agus, Kemenhub harusnya fokus pada kesleamatan transportasi. Apalagi mengingat angka kecelakaan masih tinggi. Tugas lain Kemenhub adalah mengatur Tarif Batas Atas (TBA) dan tarif batas bawahuntuk menjaga supaya terjadi persaingan sehat antar-maskapai penerbangan.

Dia menjelaskan, seharusnya melejitnya harga tiket juga menjadi tanggungjawab Menteri BUMN dan Menteri ESDM. Kebijakan tarif tiket maskapai untuk maskapai Garuda Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian BUMN. Kementerian ini sebagai wakil pemerintah yang merupakan pemegang saham korporasi terbesar. ”Direksi Garuda Indonesia harus patuh kepada kebijakan Menteri BUMN jika terkait usaha, bukan Kemenhub,” ucapnya. 

Menurutnya harga tiket Garuda Indonesia memang menjadi patokan maskapai penerbangan lain termasuk yang LCC. ”Jadi kalau harga tiket Garuda naik semua ikut naik. GA pemimpin pasar bagi maskapai domestik lainnya,” ujarnya.

Langkah lainnya, Menteri ESDM harus menghapus Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk avtur. Badan Pengelola Hilir (BPH) Migas mematok pajak 0,3 persen perliter avtur. ”Avtur di Jakarta sebenarnya sudah murah jika dibandingkan dengan di Singapura,” kata Agus.

Pemerintah sebenarnya telah mengumumkan akan menurunkan TBA hingga 15 persen. Namun menurutnya ini tidak berpengaruh. Di sisi lain, jika maskapai dipaksa untuk menurunkan harga tiket, akan merugikan secara bisnis. Apalagi, menurut Agus, saat ini sudah memasuki peak season. ”Musim ini maskapai mencari profit untuk menutupi kerugian pada tahun berjalan,” bebernya. (lyn)

 


BACA JUGA

Senin, 26 Agustus 2019 15:33

IKN Resmi di Kaltim, Hadi : Kami akan Kerja Keras Wujudkan Cita-Cita Presiden Jokowi

PROKAL.CO, SAMARINDA - Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi merasa bersyukur…

Senin, 26 Agustus 2019 15:14
Kaltim Dipilih Sebagai Ibukota Negara

2020 Infrastruktur Mulai Dibangun, 2024 Sudah Boyongan ke Kaltim

JAKARTA- Presiden Joko Widodo sudah menetapkan bahwa lokasi ibukota Negara…

Senin, 26 Agustus 2019 14:50
BREAKING NEWS

SUDAH PASTI..!! Kaltim Jadi Ibukota Negara, Posisinya Sebagian PPU dan Kukar

Akhirnya Kalimantan Timur (Kaltim) dipilih Presiden Joko Widodo sebagai ibukota…

Senin, 26 Agustus 2019 14:31

Ibukota Pindah, ASN Ibukota Banyak Tak Setuju, Pilih Pensiun Dini

Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan membuat…

Senin, 26 Agustus 2019 13:06

Hadi : Bapak Gubernur Dipanggil Presiden RI ke Denpasar untuk Keputusan Penting

PROKAL.CO, SAMARINDA - Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan saat…

Senin, 26 Agustus 2019 11:13

Lewat Akun YouTube, Jokowi Akan Umumkan Pemindahan Ibu Kota

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan lokasi persis ibu kota…

Senin, 26 Agustus 2019 09:56

Ibu Kota Dijadwalkan Diumumkan Hari Ini, Hanya Kaltim yang Diundang

BALIKPAPAN–Teka-teki lokasi ibu kota negara (IKN) di Pulau Kalimantan diprediksi…

Senin, 26 Agustus 2019 00:37

Saran Minta Bantuan China Selamatkan BPJS Kesehatan Dikritik Keras, Ini Penjelasan Luhut

Saran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mendadak menuai…

Minggu, 25 Agustus 2019 12:19

IKN Jangan Jadi Proyek Mangkrak, Pemerintah Tolak Usul Referendum

JAKARTA- Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas)…

Minggu, 25 Agustus 2019 12:05

NAH KAN..!! Ternyata 90 Persen Lebih, ASN Menolak Pindah ke Ibu Kota Negara

Rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*