MANAGED BY:
SENIN
26 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Sabtu, 11 Mei 2019 21:17
Tarif Batas Atas Turun 15 Persen, Tapi Kok...Tiket Pesawat Masih Mahal

Menhub Konsultasi ke Ombudsman dan KPPU

Pemerintah akan menurunkan tarif batas atas tiket pesawat. Penurunan itu respons atas tiket yang masih terasa mahal. (Muhammad Ali/Jawa Pos)

PROKAL.CO, v class="content"> JAKARTA- Pemerintah berkali-kali menjanjikan penurunan tarif tiket pesawat. Kenyataannya, hingga kini tarif tersebut tak kunjung turun, terutama untuk penerbangan domestik. Aksi protes pun bermunculan.

Bahkan, di media sosial muncul desakan untuk mencopot Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

Di Twitter kini muncul tagar #PecatBudiKarya. Tagar tersebut merupakan puncak kekesalan warganet karena pemerintah dianggap membiarkan tingginya tarif tiket pesawat. Namun, desakan itu tampaknya diabaikan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan tidak begitu memedulikan tagar yang sedang ramai di Twitter tersebut. Dia menilai Budi sebagai menteri yang bagus.

Luhut membantah anggapan bahwa pemerintah membiarkan harga tiket pesawat melambung. Dia mengatakan, pemerintah bakal menurunkan tarif batas atas (TBA) penerbangan sebesar 15 persen. “Kemarin Garuda sudah yes (sepakat, Red). Rini (Menteri BUMN Rini Soemarno) juga,” kata Luhut di hadapan awak media kemarin (8/5).

TBA dan tarif batas bawah (TBB) untuk tiap kelas dan rute tidak sama. Untuk kelas ekonomi dengan rute penerbangan Jakarta-Surabaya, misalnya, TBA-nya kini Rp 1.372.000 dan TBB Rp 480.000. Jika TBA diturunkan hanya 15 persen, berarti menjadi Rp 1.166.200. Jika maskapai mematok tarif sesuai TBA, hampir pasti tetap muncul protes warga yang terbiasa dengan tarif lama. Sebab, tarif sebelumnya dengan rute yang sama hanya Rp 500 ribu sampai Rp 700 ribu. Mengenai hal itu, Luhut mengatakan bahwa pemerintah masih perlu melihat tren demand dan situasi pasar.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (Dok.JawaPos.com)

Sementara itu, Menhub Budi Karya menyatakan, penentu tarif tiket pesawat terdiri atas beberapa komponen. Antara lain, 45 persen merupakan biaya bahan bakar, 35 persen adalah biaya leasing pesawat, dan sisanya adalah pengeluaran lain-lain. Ada juga 15 persen biaya sumber daya manusia (SDM). “Kalau dibilang biaya parkir di bandara mahal itu tidak. Dibanding negara lain malah lebih murah,” ungkapnya saat ditemui di gedung BPK kemarin.

Budi menambahkan, bisnis maskapai merupakan bisnis padat modal. Penghasilannya mengandalkan omzet. Terkait jumlah penumpang tahun ini yang lebih rendah, Budi membenarkan. Menurut dia, mungkin itu terjadi karena pengurangan penerbangan oleh Garuda Indonesia. Hal tersebut memengaruhi jumlah penumpang pesawat di tanah air. “Saya tidak cek lagi yang lain. Kalau Lion Air itu karena sepuluh pesawat Boeing 737 MAX 8-nya grounded,” bebernya.

Pria asli Palembang tersebut juga berjanji mengevaluasi TBA pesawat. Dia tengah berkonsultasi kepada stakeholder terkait seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Ombudsman RI. “Senin nanti hasil konsultasi itu saya sampaikan kepada Menko Perekonomian,” ujar Budi.

Garuda Indonesia salah satu maskapai penerbangan dalam negeri yang diminta pemerintah untuk menurunkan tarif tiket domestiknya. (JawaPos.com) Direktur Niaga PT Garuda Indonesia Pikri Ilham Kurniansyah mengatakan, penurunan TBA tidak terlalu berpengaruh terhadap bisnis Garuda. Meski begitu, penurunan TBA harus memperhitungkan penurunan struktur biaya. Hal tersebut mengacu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Ada juga Keputusan Menteri Perhubungan 72/2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pela­yanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

“Pemerintah itu bukan menurunkan TBA, tetapi struktur cost, biaya mana yang bisa menyebabkan turun. Sebab, industri kan harus dilindungi,” tuturnya.

Menurut Pikri, jika merujuk aturan tersebut, TBA bisa berubah jika ada perubahan struktur biaya operasional pesawat. Selama ini komponen terbesar pembentuk biaya pesawat adalah bahan bakar, perawatan pesawat, sewa pesawat, dan komponen lain. “TBA ini kan 2014, itu harganya (avtur) jauh banget, sudah naik berapa persen. Kalau diturunkan itu turun dari yang tertinggi,” jelasnya.

Pada 16 Februari 2019, Pertamina menurunkan harga avtur sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM 17/2019 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum Jenis Avtur yang disalurkan melalui Depot Pengisian Pesawat Udara. Harga avtur Pertamina saat itu turun dari Rp 8.210 menjadi Rp 7.960 per liter. Sayang, harga tersebut kembali bergerak naik menjadi Rp 8.380 per liter (published rate) di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng.

Pertamina memang melakukan evaluasi rutin dan penyesuaian harga avtur secara periodik atau dua kali dalam sebulan. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan harga rata-rata minyak dunia, nilai tukar rupiah, dan faktor lain. Namun, Pikri menegaskan bahwa pihaknya akan tetap tunduk pada regulasi dan pemegang saham.

Garuda tetap berusaha memaksimalkan pendapatan dari non penumpang. Misalnya dari kargo, penjualan barang di pesawat, atau pendapatan iklan. Garuda akan mengubah konsep bisnisnya dari hanya menjual tiket menjadi menjual brand. Garuda juga memproyeksikan beberapa penerbangan akan mengalami penurunan penumpang saat mudik nanti. Misalnya rute Jakarta-Jogjakarta dan Jakarta-Semarang. Penurunan terjadi karena beroperasinya tol trans-Jawa.

Dampak dari mahalnya tiket pesawat membuat bandara sepi. Kunjungan di bandara relatif sepi dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos) Pengamat penerbangan Alvin Lie menerangkan, Januari hingga April memang low season bagi dunia penerbangan. Penumpang sepi. Namun, jika dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah penumpang pada periode ini lebih rendah. PT Angkasa Pura (AP) I mencatat jumlah penumpang turun hingga 3,5 juta orang pada kuartal I tahun ini.

Menurut Alvin, ada beberapa ha1 yang menjadi penyebab jumlah penumpang pesawat turun. Misalnya karena adanya tol trans-Jawa. Selain itu adanya pemanfaatan teknologi untuk proses bisnis sehingga tidak lagi harus dilakukan tatap muka. “Faktor lainnya adalah tingginya biaya perjalanan. Bukan hanya harga tiket, tapi juga biaya hotel, transportasi lokal, makan, dan sebagainya,” papar dia.

Pada bagian lain, anggota Komisi X DPR Anang Hermansyah meminta pemerintah membuat terobosan konkret untuk menurunkan tarif tiket pesawat. Menurut dia, kenaikan harga tiket pesawat merembet ke sejumlah sektor. “Paling nyata dirasakan sektor pariwisata, perhotelan, dan ekonomi kreatif,” ucapnya di gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Musisi asal Jember itu menyebutkan rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pada awal Mei terdapat penurunan sebesar 1,7 juta penumpang dalam kurun satu tahun terakhir. Menurut Anang, situasi tersebut berdampak signifikan bagi industri pariwisata.

Anang menambahkan, situasi semakin krusial saat momentum jelang mudik Lebaran dan liburan anak sekolah yang jatuh akhir Mei dan awal Juni. Kendati demikian, dia menyebutkan, masyarakat memiliki opsi penggunaan moda transportasi selain pesawat. “Karena momentum mudik Lebaran ke kampung halaman akan berdampak transfer ekonomi dari kota ke desa, baik melalui sektor wisata, kuliner, maupun sektor kreatif lain,” tambahnya. (bay/lyn/vir/tau/c9/oni)

loading...

BACA JUGA

Senin, 26 Agustus 2019 15:33

IKN Resmi di Kaltim, Hadi : Kami akan Kerja Keras Wujudkan Cita-Cita Presiden Jokowi

PROKAL.CO, SAMARINDA - Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi merasa bersyukur…

Senin, 26 Agustus 2019 15:14
Kaltim Dipilih Sebagai Ibukota Negara

2020 Infrastruktur Mulai Dibangun, 2024 Sudah Boyongan ke Kaltim

JAKARTA- Presiden Joko Widodo sudah menetapkan bahwa lokasi ibukota Negara…

Senin, 26 Agustus 2019 14:50
BREAKING NEWS

SUDAH PASTI..!! Kaltim Jadi Ibukota Negara, Posisinya Sebagian PPU dan Kukar

Akhirnya Kalimantan Timur (Kaltim) dipilih Presiden Joko Widodo sebagai ibukota…

Senin, 26 Agustus 2019 14:31

Ibukota Pindah, ASN Ibukota Banyak Tak Setuju, Pilih Pensiun Dini

Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan membuat…

Senin, 26 Agustus 2019 13:06

Hadi : Bapak Gubernur Dipanggil Presiden RI ke Denpasar untuk Keputusan Penting

PROKAL.CO, SAMARINDA - Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan saat…

Senin, 26 Agustus 2019 11:13

Lewat Akun YouTube, Jokowi Akan Umumkan Pemindahan Ibu Kota

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan lokasi persis ibu kota…

Senin, 26 Agustus 2019 09:56

Ibu Kota Dijadwalkan Diumumkan Hari Ini, Hanya Kaltim yang Diundang

BALIKPAPAN–Teka-teki lokasi ibu kota negara (IKN) di Pulau Kalimantan diprediksi…

Senin, 26 Agustus 2019 00:37

Saran Minta Bantuan China Selamatkan BPJS Kesehatan Dikritik Keras, Ini Penjelasan Luhut

Saran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mendadak menuai…

Minggu, 25 Agustus 2019 12:19

IKN Jangan Jadi Proyek Mangkrak, Pemerintah Tolak Usul Referendum

JAKARTA- Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas)…

Minggu, 25 Agustus 2019 12:05

NAH KAN..!! Ternyata 90 Persen Lebih, ASN Menolak Pindah ke Ibu Kota Negara

Rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau…

Cari Solusi Amankan Produksi Jagung

Anus Gatal, Apakah Anda Cacingan? Belum Tentu

Maju Pilwali Samarinda, Ini Pesan Ustadz Das'ad ke Apri Gunawan

Perusda Air Minum atau Perusda Air Mati

IKN Jangan Jadi Proyek Mangkrak, Pemerintah Tolak Usul Referendum

NAH KAN..!! Ternyata 90 Persen Lebih, ASN Menolak Pindah ke Ibu Kota Negara

Masa Depan Masih Buram, Neymar Takkan Pernah Dimainkan

Kajian Kemendagri, Ibu Kota Baru Sebaiknya Daerah Administratif

Baru Delapan Venue yang Kelar, Pembukaan PON Papua Mundur

Ogah Pulang Bus Repatriasi Kembali tanpa Isi
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*