MANAGED BY:
MINGGU
22 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Sabtu, 11 Mei 2019 13:26
Minta Legalkan Arak Bali, Perusda Nego ke Kemenko Ekuin

Sulut dan NTT juga Ajukan Surat yang Sama

Polisi menyita berliter liter arak bali. Netizen Bali khususnya dan didukung perusda meminta agar arak bali dilegalkan.

PROKAL.CO, DENPASAR – Upaya Perusda Bali untuk melegalkan industri arak Bali kian diseriuskan. Bahkan upaya tersebut sudah dilakukan melalui negosiasi yang dilakukan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 8 Mei 2019 lalu.  

Negosiasi itu juga dilakukan sebagai tindak lanjut dari Surat Gubernur Bali kepada Menko Ekuin pada 24 April 2019 soal revisi Perpres Nomor 39 Tahun 2014. 

Sesuai perpres tersebut, arak masuk dalam negative list atau Daftar Negatif Investasi (DNI). Sementara dalam suratnya, Gubernur Bali Wayan Koster menginginkan pembinaan industri minuman alkohol tradisional di Bali untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. 

Seperti dikatakan Ketua Dewan Pengawas Perusda Bali, Ida Bagus Kesawa Narayana, Jumat kemarin (10/5). “Tentunya kita berharap bahwa arak Bali yang memang bagian dari kearifan lokal bisa menjadi minuman tradisional beralkohol yang legal secara izin dan distribusinya,” ujarnya. 

Dia mengatakan, arak Bali yang legal secara izin dan distribusi tentu akan dapat dinikmati wisatawan. Baik untuk dikonsumsi langsung. Atau, sebagai oleh-oleh di hotel, restoran, dan toko swalayan.

Sehingga nantinya, arak Bali sejajar dengan minuman beralkohol yang selama ini diimpor. Bedanya, minuman impor itu tidak memberikan sumbangan kesejahteraan untuk sektor riil khususnya petani atau perajin arak. 

“Apabila arak Bali legal, maka akan memberikan sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali yang sangat penting untuk pembangunan Bali yang berkelanjutan,” imbuhnya. 

Itu sebabnya, sambung Kesawa, Perusda Bali bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali menegosiasikan legalisasi arak Bali dengan Kemenko Ekuin. Pihaknya bertemu langsung dengan Deputi V Kemenko Ekuin Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Bambang Adi Winarso. 

“Tidak hanya terkait legalitas melalui usulan revisi Perpres, tetapi memastikan adanya pembinaan dari dinas terkait mengenai mutu dan standarisasi arak Bali melalui koperasi-koperasi petani arak dan Perusda Bali akan mengontrol peredaran serta distribusinya,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, I Putu Astawa menyebut Kemenko Ekuin akan mengadakan rapat yang lebih besar sebagai respon terhadap permintaan legalisasi arak Bali.  

Rapat yang dia maksud nantinya melibatkan Kementrian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementrian Perdagangan, dan termasuk beberapa provinsi lain. Seperti Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Karena dua daerah itu juga mengajukan surat yang sama dengan Bali. 

“Kita ingin melegalkan karena arak Bali banyak dibutuhkan untuk upacara yadnya, untuk hotel dan restoran, serta melindungi industri kecil dan menengah agar mata pencaharian masyarakat tidak hilang,” ujarnya. 

Menurut Astawa, sebetulnya ada banyak turis asing yang menanyakan minuman beralkohol khas Bali. Namun, arak Bali tidak bisa diperjualbelikan dengan bebas karena ilegal. 

Ironisnya, Bali justru dibanjiri dengan produk minuman beralkohol impor seperti vodka dan whiski. Padahal jika arak Bali dilegalisasi, pemerintah berkewajiban membina dari sisi kelembagaan, kualitas, dan standar produknya. Itupun dibatasi peredarannya hanya di Bali saja.

 “Mungkin skemanya kita bentuk koperasi arak kemudian bekerjasama dengan Perusda. Nanti Perusda yang akan mendistribusikan ke restoran, hotel-hotel, tapi di Bali saja supaya jangan sampai arak itu jatuh ke tangan-tangan yang tidak mestinya untuk minum itu, sehingga diatur tata niaga distribusinya,” pungkasnya. (hai/aim)

 


BACA JUGA

Sabtu, 21 September 2019 11:06

Ipong "Lewati" PKS, Parpol-Bupati Harus Chemistry

PONOROGO- – Ipong Muchlissoni ’’melewati’’ Partai Keadilan Sejahtera.…

Sabtu, 21 September 2019 10:58

Keberadaan Pesawat Rimbun Air Masih Belum Jelas

JAYAPURA-Pencarian terhadap pesawat Rimbun Air jenis Twin Otter DHC6 dengan…

Jumat, 20 September 2019 10:57

Sopir Taksi Perkosa Bocah 9 Tahun

GIANYAR – Bejat. Kata ini nampaknya pantas disematkan atas perilaku…

Jumat, 20 September 2019 09:55

Data Penumpang Bocor, Lion Group Investigasi

JAKARTA– Puluhan juta data penumpang maskapai milik Lion Air Group…

Kamis, 19 September 2019 00:32

Ditetapkan Sebagai Tersangka, Imam Nahrawi Bantah Terima Duit Suap Sebesar Rp26,5 M

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga…

Rabu, 18 September 2019 12:13

PBB Akui Papua Bagian dari Indonesia

JAKARTA- Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menegaskan tidak ada lagi pembahasan…

Selasa, 17 September 2019 16:30

RUU MD3 Disahkan, Pimpinan MPR Resmi Bertambah

JAKARTA– DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga…

Selasa, 17 September 2019 16:17

Minta Tak Serahkan Mandat di Tengah Jalan

JAKARTA– Lima pimpinan KPK hasil pemilihan Komisi III DPR hadir…

Selasa, 17 September 2019 15:11

Kado Hari Anak Nasional, Revisi UU Perkawinan Sah

JAKARTA– Wajah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise…

Senin, 16 September 2019 12:12

Merasa Ditipu Dosennya Sendiri, Dijanjikan PNS Bayar Rp 100 Juta

SLEMAN, - “Malu!”. Itulah yang berulang kali dikatakan Akbar, bukan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*