MANAGED BY:
KAMIS
17 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Jumat, 26 April 2019 21:57
Korban Tewas di Lubang Tambang Bertambah Jadi 33 Orang, Kerja Pemprov Kaltim Dipertanyakan
Lokasi rumah korban dengan kolam tambang berada di Muara Kaman. Foto oleh Jatam Kaltim

PROKAL.CO, Samarinda - Korban anak-anak tewas di kolam bekas tambang di Kaltim terus bertambah menjadi ke 33. Kali ini, anak SMP Kelas 2, Rizki Nur Aulia (14) meregang nyawa di lubang tambang berada di Desa Bunga Jadi Muara Kaman Kukar pada 21 April 2019.

Pengawasan lubang tambang oleh Pemerintah Provinsi Kaltim, kembali dipertanyakan. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat selama Isran Noor menjabat Gubernur dan Hadi Mulyadi sebagai Wakil Gubernur, sudah ada 4 anak tewas.

"Ini (33 anak tewas) masalah yang pelik. Pemerintah ada agenda pengawasan (kolam tambang), tapi sebenarnya tidak ada. Gubernur baru beberapa bulan berkuasa, sudah empat anak tewas di kolam tambang," jelas Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang, Jumat (26/4/2019).

Jatam Kaltim mencatat pada 21 Oktober 2018, Alif Alfaroci (16) tewas di kolam yang diduga berada di konsesi PT Trias Patriot Sejahtera Desa Rapak Lambur atau Mangkurawang.

Menyusul, anak tewas lagi di kolam yang masuk konsesi PT Bukit Baiduri Energi di Desa Bukit Raya Tenggarong Seberang pada 4 November 2018.

Korban ketiga yang tewas di kolam tambang pada masa Isran menjabat Gubernur yaitu Nurul Huda Aulia di kolam ilegal mining berada di Rapak Dalam Samarinda Seberang pada 20 November 2018.

Dan terakhir, Rizki Nur Aulia yang tewas di Desa Bunga Jadi Muara Kaman. Rupang bercerita tiga hari pasca korban meninggal dunia, pihaknya baru mendapat kabar tersebut. Penyebab tewas almarhumah ini hampir sama kasus-kasus sebelumnya.

"Kasusnya hampir sama. Ada anak-anak bermain di sekitar kolam tambang. Kemudian, anak ini tenggelam. Karena lokasi kolam tambang yang jauh, kami agak sulit menerima informasi terbaru kejadian ini," ujar Rupang.

Menurut Rupang, Gubernur Kaltim dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sudah lalai dan tidak menjalankan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sehingga terjadinya kerusakan lingkungan dan hilangnya nyawa manusia telah melanggar Pasal 359 KUHP maupun Pasal 112 UU PPLH.

"Informasi kami terima kolam tambang meninggalnya korban tidak ada papan nama dan pagar. Kita tidak heran, Bapak Gubernur Isran acuh terhadap persoalan ini. Pemilu sudah selesai, tapi korban tewas di kolam terus bertambah. Krisis di Kaltim belum bisa diselesaikan, karena kepala daerah Isran juga tersandera tambang yang mengeluarkan 161 Izin tambang saat menjabat Bupati Kutai Timur," jelas Rupang. (mym)


BACA JUGA

Kamis, 17 Oktober 2019 10:30

Harga Gas Rumah Tangga Segera Naik

PROBOLINGGO  – Pemerintah berencana menyesuaikan harga gas untuk rumah tangga.…

Kamis, 17 Oktober 2019 10:19

Dibayangi Ketidakpastian Global, Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Terancam

SAMARINDA – Pertumbuhan ekonomi Kaltim terancam tidak maksimal. Salah satu…

Kamis, 17 Oktober 2019 10:03

WADUH..!! Ada Temuan Retakan di Pesawat Boeing 737NG

JAKARTA, Jawa Pos - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Dirjen Hubud)…

Kamis, 17 Oktober 2019 09:58

Jangan Takut Turun ke Jalan, Perppu KPK Masih Ditunggu

JAKARTA – Larangan demonstrasi menjelang pelantikan presiden dikeluarkan aparat. Meski…

Rabu, 16 Oktober 2019 18:09

Ruangan PPK Kementerian PUPR Disegel KPK

PROKAL.CO, SAMARINDA - Salah satu ruangan yang ditempati Pejabat Pembuat…

Rabu, 16 Oktober 2019 14:54

OTT di Kaltim, KPK Amankan Delapan Orang

Kepala BPJN Ikut Diperiksa--sub     JAKARTA-Untuk kali kedua tahun…

Rabu, 16 Oktober 2019 14:34

Suami Bakar Istri di Depan Anak, Juga Bawa Kabur Motor Penjaga Kos

SURABAYA– Teriakan minta tolong terdengar di kamar kos yang beralamat…

Rabu, 16 Oktober 2019 14:33

TNI AD Sanksi Tujuh Anggota, Pastikan Tidak Matikan Karir Prajurit

JAKARTA– Unggahan bernada sumbang atas insiden penusukan terhadap Menteri Koordinator…

Rabu, 16 Oktober 2019 14:32

KPK Habis, Presiden Tak Kunjung Terbitkan Perppu

JAKARTA– Revisi UU nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK akan…

Rabu, 16 Oktober 2019 10:30

OTT KPK di Kaltim, Castro : Pemerintah Masih Abai Dalam Pengawasan

PROKAL.CO, SAMARINDA - Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*