PENAJAM–Elpiji subsidi atau tabung melon 3 kilogram kembali menjadi barang langka dan mahal di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Sejak dua pekan terakhir, warga yang ingin menggunakan elpiji subsidi harus merogoh Rp 38.000 hingga Rp 40.000 per tabung. Persoalan itu ditemukan di Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku.
Sebelumnya, harga elpiji subsidi kelurahan tersebut dibanderol Rp 25 ribu per tabung. Hal tersebut diungkapkan Halijah, salah seorang warga di Kelurahan Maridan kepada Kaltim Post kemarin (25/4). ”Semenjak langka beberapa hari terakhir, harganya Rp 38.000-Rp 40.000 per tabung. Sebelumnya tidak pernah seperti ini harganya. Baru kali ini. Nyarinya juga susah sekali,” keluhnya. Agar dapur tetap mengepul tanpa menguras kantong, dirinya pun menggunakan kayu bakar.
Pengaturan pembelian elpiji subsidi dengan syarat membawa kartu keluarga (KK) dan kartu tanda pengenal (KTP) ke kelurahan, lanjut dia, juga tidak berdampak signifikan di wilayahnya. “Kan awalnya di data dulu, tetapi kalau habis, ya enggak dapat. Meski sudah mendaftar dan mengantre,” ungkapnya. Dalam keadaan sulit ini, Halijah mengaku tetap menunggu pasokan elpiji subsidi. “Kalau mau beli tabung 12 kilogram mahal. Mending pakai kayu bakar,” ujarnya.
Terkait penggunaan elpiji subsidi, Ijah, begitu dia disapa menuturkan, satu tabung bisa bertahan maksimal 14 hari. Selama ini, beberapa warga mendapatkan elpiji subsidi dari pangkalan. ”Tapi harganya Rp 28.000 per tabung. Harusnya kan enggak boleh pangkalan jual dengan harga begitu,” bebernya. Dikonfirmasi terkait kelangkaan elpiji subsidi, Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan PPU, Rusli menuturkan, dari hasil monitoring timnya, kelangkaan terjadi ditemukan di pedalaman PPU.
“Kekurangan itu ada di pedalaman. Kami akui, kuota yang ada saat ini tidak cukup,” sebutnya. Diketahui, jatah elpiji bersubsidi di PPU pada 2019 bertambah 200.000 menjadi 1.700.000 tabung yang sebelumnya hanya 1.500.000 tabung per tahun. “Naiknya sekitar nol persen. Bahkan menurut saya tidak ada kenaikan. Sementara jumlah penduduk di PPU ini 200 ribu jiwa,” katanya. Untuk menanggulangi kelangkaan elpiji, Pemkab PPU telah meminta keterangan tiga agen yang beroperasi di PPU. Termasuk melibatkan Polres PPU dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas).
“Dari rapat yang digelar, intinya semua pangkalan dilarang, tidak dibolehkan mengecer. Tidak melayani pengeceran. Tindakan tegas akan kami tempuh,” tandasnya. (riz)
