Lahan masih menjadi momok proyek Jalan Tol Balikpapan-Samarinda. Entah sampai kapan harus berakhir.
DIRHAN, Samarinda
DARI bentang jalan tol sepanjang 99,35 kilometer mulai Seksi 1 sampai Seksi 5 nyaris tidak ada satupun yang luput dari silang sengkarut tumpang-tindih lahan. Bahkan sejak proyek itu mulai digarap 2011 lalu hingga kini, masih ada beberapa segmen tol yang molor hanya karena persoalan lahan.
Misalnya di Seksi 5 yang meliputi Kilometer 13 hingga Sepinggan, Balikpapan, setidaknya ada sekitar 105 bidang tanah yang masih berperkara. Meski sebagian besar di jalan yang memiliki panjang 11,5 kilometer itu sudah ada yang masuk tahap konsinyasi dan pembayaran.
Tidak ingin persoalan itu berlarut-larut, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi pun turun tangan mengevaluasi pembangunan Jalan Tol Balsam, Rabu (24/4). Bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), baik Pemprov Kaltim, Pemkot Samarinda, maupun Pemkot Balikpapan mengecek satu per satu pembangunan jalan tol. Dimulai dari Seksi 1 hingga Seksi 5.
Kepada awak media, Hadi Mulyadi menyebut, seperti di Seksi 4 ada pembukaan lahan untuk keperluan pembangunan rest area jalan tol. Berdasarkan laporan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUTRPR) Kaltim, lahan-lahan itu sedang tahap konsinyasi. “Tahun ini pembebasan lahan dipastikan selesai semua,” ucapnya.
Sebagaimana laporan yang dia terima, politikus PKS itu menyebut, ada beberapa alasan. Sehingga masih adanya lahan yang belum selesai dibebaskan. Salah satunya, karena ada tambahan lahan baru terjadi perubahan kontur tanah.
Misalnya di Seksi 1, ada pembukaan lahan baru karena kontur tanahnya berpasir. Dari sisi kelayakan jalan tol, kontur tanah yang demikian tidak layak untuk kondisi jalan ke depannya. Saat ini, pembebasan lahan tersebut sedang dilakukan Dinas PUTRPR Kaltim.
“Saya harapkan, akhir tahun ini sudah bisa selesai semuanya. Lahan yang dikonsinyasi di beberapa seksi atau segmen hanya tersisa beberapa bidang saja lagi. Luasnya tidak terlalu banyak. Tapi besar atau kecil, memang berpengaruh, karena ini jalan tol,” tutur dia.
Dari sisi anggaran untuk pembebasan lahan itu, sebagaimana laporan dari pihak kontraktor maupun Dinas PUTRPR Kaltim sudah tersedia. Karena pada 2018 lalu, lahan yang akan dibebaskan telah diinventarisasi.
“Tahun ini anggarannya sudah disediakan. Ganti rugi tanam tumbuh ada di semua seksi. Hitungannya dimusyawarahkan. Kadang-kadang hitungannya BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan masyarakat selalu berbeda. Ini perlu dicarikan solusinya,” sebut Hadi.
Untuk beberapa masalah lahan di Seksi 5, orang nomor dua di Pemprov Kaltim itu, meminta agar setiap instansi terkait, terutama Pemkot Balikpapan ikut berpartisipasi aktif menyelesaikan persoalan tersebut. Supaya pelaksanaan pembangunan tol dapat sesuai target.
“Yang paling banyak proses pembebasan lahan ada di Seksi 5. Tetapi sekarang sudah ada yang konsinyasi, proses musyawarah, dan pembebasan. Luasnya tidak terlalu banyak. Cuma di sana ada banyak bidang atau kavelingan tanah warga,” jelasnya.
