SANGKULIRANG-Proyek Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) sudah berjalan sejak 2009. Bahkan telah diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kota Bitung, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada 1 April lalu. Tapi sayang, kawasan ekonomi itu tak bisa langsung digunakan. Mirisnya suplai air bersih belum tersedia. Sementara distribusi listrik masih minim.
Selasa (23/4) lalu, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi secara khusus turun meninjau progres pembangunan KEK MBTK. Seperti Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUTRPR) Kaltim Muhammad Taufik, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Salman Lumoindong, dan Wakil Bupati (Wabup) Kutim Kasmidi Bullang turut diboyong dalam kunjungan kerja (kunker) itu.
Pada kunker itu, ada sejumlah sarana dan prasarana KEK MBTK yang ditinjau Hadi. Di antaranya, infrastruktur jalan, sistem pengolahan air minum (SPAM) Maloy, perkantoran administrator, dan pembangunan dermaga KEK MBTK.
Kepada awak media, Hadi mengakui, masih ada banyak sarana dan prasarana penunjang yang perlu dibangun di sana. Meski begitu, dari sisi progres pembangunan menurut dia sudah cukup baik.
Seperti Dermaga Maloy sampai kemarin masih dalam proses pembangunan akhir. Terutama untuk sisi sandaran kapal. Dishub Kaltim menargetkan pembangunan dermaga tersebut sudah rampung pada September 2019.
“Persiapan menghidupkan kawasan industri seperti air, listrik, dan jalan yang masih ada belum semuanya siap. Bisa segera disiapkan tahun ini dan tahun depan. Mudah-mudahan tahun 2020 sudah bisa beroperasi,” seru Hadi kepada Dishub Kaltim dan Badan Operasional KEK MBTK.
Mengingat potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang begitu besar di KEK Maloy, Hadi mengingatkan, agar sumber pendanaan yang dihasilkan di kawasan industri tersebut tidak dilarikan ke kas negara atau pemerintah pusat, sebagaimana pada proyek strategis nasional (PSN) lainnya.
“Saya ingatkan, jangan sampai kita membuat pelabuhan dan kawasan industri di sini (Kaltim), tapi dananya malah lari ke pusat. Ini harus dipastikan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Kaltim dan Kutim khususnya,” imbuh dia.
KEK Maloy direncanakan menjadi pusat industri pengolahan dan ekspor crude palm oil (CPO) terbesar di Kalimantan. Dari sisi jarak tempuh ke Jepang, KEK Maloy dapat memangkas waktu jarak hingga seperempat waktu, jika dibandingkan harus melalui Jakarta dan Singapura.
“Dari KEK Maloy ke Jepang hanya sekitar 4.000 kilometer. Sedangkan dari Jakarta dan Singapura sekitar 5.300 kilometer. Ini akan menjadi daya tarik bagi Jepang untuk terus mengimpor CPO dari Kaltim,” kata dia.
Namun, kegiatan ekspor di KEK Maloy ke depannya akan dibatasi. Dengan alasan akan ada beberapa pabrik minyak yang akan dibangun di Kota Bontang dalam beberapa tahun ke depan.
“Nanti kita akan atur itu. Karena potensi CPO di Kaltim sangat besar, mana yang lewat sini (KEK Maloy) dan lewat Bontang nantinya,” tutur Hadi. “Ke depan, kita tidak perlu lewat Jawa lagi jika ingin mengekspor CPO ke luar negeri. Sejak ini dibangun, maka tidak boleh lewat yang lain lagi,” sambungnya.
Untuk memenuhi keperluan industri di KEK Maloy, diperlukan pasokan listrik dengan kapasitas 90 megawatt MW). Sementara saat ini, pasokan listrik yang sudah masuk di KEK Maloy baru 30 MW atau tegangan listrik menengah.
Rencananya, Pemprov Kaltim akan meminta PT PLN untuk menyuplai tambahan listrik di kawasan Maloy. Pasalnya, saat ini PLN memiliki kelebihan daya listrik hingga 200 megawatt yang bersumber dari sistem Mahakam.
“Saya sudah berkoordinasi dengan PLN. Katanya, PLN siap menyuplai ke Maloy. Karena kita sebenarnya surplus 200 MW, karena sudah interkoneksi antara Kaltim dan Kalsel,” katanya.
