PENAJAM – Utak-atik perebutan kursi DPRD Penajam Paser Utara (PPU) kian hangat jelang pleno KPU tingkat kabupaten. Hingga kemarin (24/4), rekapitulasi suara yang masuk ke sistem informasi penghitungan (situng) suara KPU PPU sudah 98 persen. Setelah Kecamatan Waru merampungkan penghitungan, hari ini giliran Kecamatan Sepaku dan Babulu dijadwalkan menggelar pleno.
Sementara itu, Kecamatan Penajam yang masuk daerah pemilihan (dapil) 1, rekapitulasi masih berlangsung alot. Hingga kemarin, empat kelurahan di Kecamatan Penajam belum merampungkan rekapitulasi.
“Agak lama karena jumlah TPS (tempat pemungutan suara) di atas 200. Lebih tepatnya, 234 TPS. Sesuai aturan, kecamatan yang TPS-nya di atas 200, maksimal 10 hari rekapitulasinya. Dimulai dari 18 April dan berakhir 28 April. Syukur bisa selesai lebih cepat,” kata Ketua KPU PPU Irwan Sahwana kepada Kaltim Post di kantornya, kemarin.
Lanjut dia, pleno KPU tingkat kabupaten yang semula dijadwalkan 29-30 April, bakal digelar 1 Mei. “Awalnya kami mau menggunakan Graha Pemuda, tetapi pada 29-30 April digunakan instansi lain, sehingga kami mundur 1 Mei,” jelasnya.
Meski data perolehan suara yang masuk sudah 98 persen, Ihwan belum bersedia membeber data terbaru perolehan suara calon anggota legislatif PPU. Terlebih, beberapa hari terakhir ada upaya pembobolan sistem informasi penghitungan suara KPU PPU.
”Banyak hacker yang mau masuk (server sistem informasi penghitungan suara KPU PPU). Dan itu ketahuan. Akun operator kami ketika mau log in, tidak bisa. Sistem mengatakan jika akun operator kami sudah dipakai dua kali. Tapi kami bisa antisipasi,” terangnya.
Terkait data-data perolehan suara parpol dan calon anggota legislatif PPU yang beredar saat ini, Irwan meragukan akurasinya. Sebab, belum semua kecamatan menggelar pleno. “Masih banyak salinan C-1 yang tidak sinkron jumlahnya. Dan itu diperbaiki di kecamatan. Patokannya tetap real count KPU,” ungkapnya.
Dia menduga data-data yang beredar saat ini merupakan tabulasi suara masing-masing parpol. “Kan ada salinan C-1 yang ditempel KPPS di TPS. Nah, yang ditempel itu diduga dicabut oleh timses. Kemudian data itu dijadikan rujukan. Padahal itu kan belum ada perbaikan,” ungkapnya. (riz/dwi/k16)
