MANAGED BY:
KAMIS
22 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Rabu, 24 April 2019 10:24
Sofyan Basir Tersangka PLTU Riau 1

Lalui Proses Alot Sebelum Penetapan

ilustrasi

PROKAL.CO, JAKARTA – Setelah melewati proses panjang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir sebagai tersangka dalam skandal suap proyek pembangunan PLTU Riau 1. Sofyan menjadi tersangka keempat dalam perkara yang diawali operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Juli tahun lalu itu.

Penetapan Sofyan sebagai tersangka diumumkan KPK, kemarin (23/4). Mantan Dirut PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) itu menyusul tiga orang lain yang lebih dulu diproses oleh KPK. Yaitu, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham dan pemegang saham mayoritas Blackgold Natural Resources Johannes Budisutrisno Kotjo.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyebut Sofyan berperan penting dalam skandal suap PLTU Riau 1. Itu diawali dari buntunya permohonan anak perusahaan Blackgold, PT Samantaka Batubara, mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Riau 1 pada 2015. ”Akhirnya Johannes Kotjo mencari bantuan agar diberikan jalan untuk berkoordinasi dengan PLN,” kata Saut.

Di persidangan perkara PLTU Riau 1 di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kotjo disebut meminta bantuan elit Partai Golkar agar bisa berkoordinasi dengan Sofyan. Kebetulan, Kotjo merupakan teman dekat Setya Novanto (Setnov) yang kala itu menjabat Ketua Fraksi Golkar di DPR. Atas arahan Setnov, Kotjo lantas berkoordinasi dengan Eni agar bisa bertemu Sofyan.

Eni pun mengajak Sofyan dan Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Supangkat Iwan Santoso ke rumah Setnov pada 2016. Dalam pertemuan itu, Setnov meminta proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa III. Namun, proyek itu sudah jatah pihak lain. Sofyan pun mengarahkan Eni dan Supangkat untuk berkoordinasi tentang proyek lain, yakni PLTU Riau 1.

Di awal 2017, Eni kemudian memperkenalkan Kotjo kepada Sofyan. Perkenalan itu diduga dilakukan di Kantor Pusat PT PLN di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu, Sofyan diduga mengarahkan Eni dan Kotjo untuk menyerahkan dokumen penawaran pembangunan proyek PLTU Riau 1 ke Supangkat.

Pertemuan-pertemuan itu membuahkan hasil. Pada 29 Maret 2017, IPP PLTU Riau 1 berkapasitas 2 x 300 megawatt senilai USD 900 juta masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN 2017 sampai 2026 dan disetujui masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB).

Setelah PLTU Riau 1 masuk dalam rencana kerja, pertemuan antara Sofyan, Kotjo dan Supangkat diduga semakin intens dilakukan. Pertemuan itu membahas aturan main mendapatkan proyek PLTU Riau 1 berdasar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4/2016 tentang Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Mulai dari teknis pekerjaan hingga pendanaan.

Akhirnya, PLN dan Kotjo sepakat dengan kerjasama pembangunan PLTU Riau 1 dengan skema penunjukan langsung (PL). Syaratnya PT PJB, selaku anak perusahaan PLN, mendapat saham konsorsium minimal 51 persen. Kotjo pun sepakat. Sehingga, pada 18 Agustus 2017, perusahaan Kotjo menjadi bagian konsorsium PT PJB sebagai mitra pemasok batubara PLTU Riau 1 melalui nota kesepahaman kerjasama antara PT Samantaka dan PT PLN Batubara.

Selain membantu deal-dealan proyek, Sofyan juga diduga mengarahkan anak buahnya untuk terus memonitor rangkaian teknis kerjasama itu. Termasuk, memantau keluhan Kotjo terkait persyaratan kesepatan power purchased agreement (PPA). Saat itu, Kotjo menyebut perusahaan China Huadian Engineering Company (CHEC) selaku pemodal keberatan dengan syarat PPA.

”Diduga SFB (Sofyan Basir) menyuruh salah satu Direktur PT PLN agar PPA antara PLN dengan BNR (Blackgold) dan CHEC segera direalisasikan,” ungkap Saut dalam konferensi pers di gedung KPK.

Lantas apa yang diperoleh Sofyan atas kesepakatan kerjasama itu? Saut mengatakan Sofyan diduga menerima janji yang sama dengan Eni terkait dengan kerjasama pembangunan PLTU Riau 1. Yakni berupa pembagian fee yang diambil dari komisi Kotjo sebesar 2,5 persen dari nilai proyek atau sekitar USD 25 juta (sekitar Rp 350 miliar).

”SFB (Sofyan, Red) diduga menerima janji dengan mendapatkan bagian yang sama besar dari jatah Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham,” terang Saut. Dalam perkara ini, KPK menerapkan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal 56 ayat (2) KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam pasal tersebut, suap yang diterima tidak hanya berupa uang. Melainkan juga hadiah atau janji. Sejauh ini, yang telah menerima realisasi fee adalah Eni dan Idrus Marham. Penerimaan itu disebut dalam putusan hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Yakni, untuk Eni sebesar Rp 4,75 miliar. Sedangkan Idrus Rp 2,25 miliar.

Lalu bagaimana dengan nama lain yang telah disebut ikut andil dalam keputusan kerjasama proyek PLTU Riau 1? Saut mengatakan, nama-nama yang muncul, seperti Setya Novanto dan Supangkat, tetap akan didalami dalam proses penyidikan. ”Nanti itu (nama-nama yang muncul, Red) akan didalami lebih lanjut, pasti akan dikroscek kembali,” imbuh dia.

Saut menegaskan, penetapan tersangka Sofyan tidak ada kaitannya dengan intervensi dari pihak manapun. Menurut dia, proses hukum yang dilakukan KPK murni berjalan sesuai koridor. Pun, pemeriksaan Sofyan sebagai saksi sudah beberapa kali dilakukan. Baik di tahap penyidikan maupun di persidangan.

”Ini soal waktu saja, ketika kami memutuskan SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, Red), waktunya itu mulai jalan,” papar mantan pejabat Badan Intelijen Negara (BIN) itu.

Dia menambahkan, SPDP telah dikirimkan ke rumah Sofyan pagi kemarin (23/4). Dia pun meminta semua pihak untuk menghormati dan mengawal proses hukum tersebut agar dapat berjalan maksimal. Ke depan, pihaknya akan memanggil Sofyan dan para saksi lain dalam proses penyidikan tersebut. ”Kami ingatkan tersangka dan saksi bersikap kooperatif.”

Disisi lain, sumber Jawa Pos di internal KPK mengatakan, penetapan Sofyan sebagai tersangka sejatinya sudah bisa dilakukan tahun lalu. Sebab, dari alat bukti yang ditemukan sudah muncul dugaan keterlibatan Sofyan. Namun, terjadi perdebatan dalam gelar perkara di tingkat pimpinan dan kedeputian kala itu.

Sebagian pimpinan menyarankan penetapan dilakukan setelah persidangan Eni dan Kotjo berkekuatan hukum tetap. Sementara lainnya setuju Sofyan naik penyidikan. ”Yang jelas prosesnya (penetapan Sofyan sebagai tersangka) panjang dan alot,” ungkap sumber tersebut.

Sementara itu Direktur Eksekutif CERI (Center of Energy and Resources Indonesia) Yusri Usman mengatakan pihaknya telah memprediksi adanya keterlibatan direksi PLN terkait kasus suap PLTI Riau 1. “Meskipun terlambat penetapannya, namun kita harus mengapresiasi kinerja KPK dalam mengungkap kasus ini,” ujarnya kemarin (23/4). Selain Sofyan Basir, menurutnya tidak menutup kemungkinan kasus tersebut turut menyeret direksi PLN lainnya seperti Nicke Widyawati maupun Iwan Supangkat.

Sebab, menurutnya, perencanaan pengadaan proyek pembangkit  di bawah kewenangan Direktur Perencanaan Strategis 1 PLN yang waktu itu dijabat oleh Nicke Widyawati. Nicke sendiri saat ini menduduki jabatan sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Sedangkan Iwan Supangkat waktu itu menjabat sebagai Direktur Pengadaan Strategis 2.

Menurutnya, KPK juga harus menyelidiki proyek pembangkit 35 ribu MW selain PLTU Riau 1. Hal tersebut penting lantaran dana suap yang terungkap cukup besar untuk politisi Golkar dan dijanjikan kepada direksi PLN. “Tentu biaya itu akan dibebankan kepada harga jual listrik kepada PLN dan ujungnya rakyat dan negara yang dirugikan,” imbuhnya.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan penetapan Sofyan Basir sebagai tersangka diharapkan tidak menganggu pelaksanaan proyek-proyek ketenagalistrikan ke depan. “Kita tentu saja prihatin, tetapi kita menghormati proses hukum yang berjalan. Pelayanan masyarakat tetap harus menjadi prioritas,” imbuhnya.

SVP Hukum Korporat PLN Dedeng Hidayat menjamin dengan adanya kasus ini pelayanan terhadap masyarakat akan berjalan tidak akan terganggu. “Kami segenap jajaran management dan seluruh pegawai PLN turut prihatin atas dugaan kasus hukum yang menimpa pimpinan kami,” imbuhnya. PLN juga menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah.

“Selanjutnya, kami menyerahkan seluruh proses hukum kepada KPK yang akan bertindak secara profesional dan proporsional,” terangnya. Pihaknya juga akan bersikap kooperatif jika dibutuhkan dalam rangka penyelesaian dugaan kasus hukum yang terjadi.

Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro mengungkapkan, Kementerian BUMN  mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang dihadapi oleh Dirut PT PLN (Persero). Pihaknya juga terus meminta agar semua kegiatan BUMN terus berpedoman pada tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).

Serta terus mendukung upaya-upaya pemberian informasi yg benar dan berimbang sebagai wujud oganisasi yang menghormati hukum. “Kementerian BUMN meminta manajemen PLN untuk tetap melaksanakan dan memastikan operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik. Terutama terus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di seluruh pelosok tanah air,” katanya. (vir/tyo)


BACA JUGA

Rabu, 21 Agustus 2019 21:31

Demokrat Masuk Pendukung Pemerintah Jokowi? Hinca Panjaitan : Pak SBY Sedang Menata Hati

PROKAL.CO, SAMARINDA - Para kader Demokrat diminta bersabar menunggu arahan…

Rabu, 21 Agustus 2019 12:02

Kanit Reskrim Polsek Keritang Ditikam, Pelaku Tewas Ditembak

TEMBILAHAN - Kanit Reskrim Polsek Keritang, IPDA Hendrizal, mengalami luka…

Rabu, 21 Agustus 2019 12:00

Inovasi Pelajar Ciptakan Pembangkit Listrik Tenaga Angin

Wardatul Hasanah, Tri Utami Lestari, dan Gilang Gilardan berhasil menciptakan…

Rabu, 21 Agustus 2019 11:23

Kena OTT KPK, Dua Jaksa Jadi Tersangka

JAKARTA-- Dua jaksa terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK Senin…

Selasa, 20 Agustus 2019 12:27

Dua Lapas Penuh Sesak, 90 Persen Penghuni Terjerat Kasus Narkoba

MALANG KOTA–Dua lembaga pemasyarakatan (lapas) di Kota Malang sudah overload…

Selasa, 20 Agustus 2019 12:26

Kala Kepolisian Direpotkan Beredarnya Video Bendera Negara Lain di Hari Merdeka, Ternyataaa....

Gara-gara pasang bendera yang ada warna birunya, sebuah rumah di…

Selasa, 20 Agustus 2019 12:25

Dua Jamaah Haji Terserang SARS

Sebanyak 436 jamaah haji Kabupaten Madiun tiba di Pendopo Ronggo…

Senin, 19 Agustus 2019 23:56

Kejadian di Manokwari, Menkopolhukan Minta Masyarakat Tak Terpancing dan Terpengaruh Hoax

JAKARTA - Pemerintah merespon cepat aksi yang terjadi di Manokwari,…

Senin, 19 Agustus 2019 23:53

Mendagri Minta Jaga Kondusivitas dan Pelayanan Masyarakat di Manokwari Tak Terganggu

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta agar situasi…

Senin, 19 Agustus 2019 19:15

Rusuh di Manokwari, Mendagri Panggil 3 Gubernur

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membuka opsi untuk mempertemukan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*