JAKARTA – Setelah melewati proses panjang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir sebagai tersangka dalam skandal suap proyek pembangunan PLTU Riau 1. Sofyan menjadi tersangka keempat dalam perkara yang diawali operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Juli tahun lalu itu.
Penetapan Sofyan sebagai tersangka diumumkan KPK, kemarin (23/4). Mantan Dirut PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) itu menyusul tiga orang lain yang lebih dulu diproses oleh KPK. Yaitu, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham dan pemegang saham mayoritas Blackgold Natural Resources Johannes Budisutrisno Kotjo.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyebut Sofyan berperan penting dalam skandal suap PLTU Riau 1. Itu diawali dari buntunya permohonan anak perusahaan Blackgold, PT Samantaka Batubara, mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Riau 1 pada 2015. ”Akhirnya Johannes Kotjo mencari bantuan agar diberikan jalan untuk berkoordinasi dengan PLN,” kata Saut.
Di persidangan perkara PLTU Riau 1 di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kotjo disebut meminta bantuan elit Partai Golkar agar bisa berkoordinasi dengan Sofyan. Kebetulan, Kotjo merupakan teman dekat Setya Novanto (Setnov) yang kala itu menjabat Ketua Fraksi Golkar di DPR. Atas arahan Setnov, Kotjo lantas berkoordinasi dengan Eni agar bisa bertemu Sofyan.
Eni pun mengajak Sofyan dan Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Supangkat Iwan Santoso ke rumah Setnov pada 2016. Dalam pertemuan itu, Setnov meminta proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa III. Namun, proyek itu sudah jatah pihak lain. Sofyan pun mengarahkan Eni dan Supangkat untuk berkoordinasi tentang proyek lain, yakni PLTU Riau 1.
Di awal 2017, Eni kemudian memperkenalkan Kotjo kepada Sofyan. Perkenalan itu diduga dilakukan di Kantor Pusat PT PLN di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu, Sofyan diduga mengarahkan Eni dan Kotjo untuk menyerahkan dokumen penawaran pembangunan proyek PLTU Riau 1 ke Supangkat.
Pertemuan-pertemuan itu membuahkan hasil. Pada 29 Maret 2017, IPP PLTU Riau 1 berkapasitas 2 x 300 megawatt senilai USD 900 juta masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN 2017 sampai 2026 dan disetujui masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB).
Setelah PLTU Riau 1 masuk dalam rencana kerja, pertemuan antara Sofyan, Kotjo dan Supangkat diduga semakin intens dilakukan. Pertemuan itu membahas aturan main mendapatkan proyek PLTU Riau 1 berdasar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4/2016 tentang Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Mulai dari teknis pekerjaan hingga pendanaan.
Akhirnya, PLN dan Kotjo sepakat dengan kerjasama pembangunan PLTU Riau 1 dengan skema penunjukan langsung (PL). Syaratnya PT PJB, selaku anak perusahaan PLN, mendapat saham konsorsium minimal 51 persen. Kotjo pun sepakat. Sehingga, pada 18 Agustus 2017, perusahaan Kotjo menjadi bagian konsorsium PT PJB sebagai mitra pemasok batubara PLTU Riau 1 melalui nota kesepahaman kerjasama antara PT Samantaka dan PT PLN Batubara.
Selain membantu deal-dealan proyek, Sofyan juga diduga mengarahkan anak buahnya untuk terus memonitor rangkaian teknis kerjasama itu. Termasuk, memantau keluhan Kotjo terkait persyaratan kesepatan power purchased agreement (PPA). Saat itu, Kotjo menyebut perusahaan China Huadian Engineering Company (CHEC) selaku pemodal keberatan dengan syarat PPA.
”Diduga SFB (Sofyan Basir) menyuruh salah satu Direktur PT PLN agar PPA antara PLN dengan BNR (Blackgold) dan CHEC segera direalisasikan,” ungkap Saut dalam konferensi pers di gedung KPK.
Lantas apa yang diperoleh Sofyan atas kesepakatan kerjasama itu? Saut mengatakan Sofyan diduga menerima janji yang sama dengan Eni terkait dengan kerjasama pembangunan PLTU Riau 1. Yakni berupa pembagian fee yang diambil dari komisi Kotjo sebesar 2,5 persen dari nilai proyek atau sekitar USD 25 juta (sekitar Rp 350 miliar).
”SFB (Sofyan, Red) diduga menerima janji dengan mendapatkan bagian yang sama besar dari jatah Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham,” terang Saut. Dalam perkara ini, KPK menerapkan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal 56 ayat (2) KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.
Dalam pasal tersebut, suap yang diterima tidak hanya berupa uang. Melainkan juga hadiah atau janji. Sejauh ini, yang telah menerima realisasi fee adalah Eni dan Idrus Marham. Penerimaan itu disebut dalam putusan hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Yakni, untuk Eni sebesar Rp 4,75 miliar. Sedangkan Idrus Rp 2,25 miliar.
Lalu bagaimana dengan nama lain yang telah disebut ikut andil dalam keputusan kerjasama proyek PLTU Riau 1? Saut mengatakan, nama-nama yang muncul, seperti Setya Novanto dan Supangkat, tetap akan didalami dalam proses penyidikan. ”Nanti itu (nama-nama yang muncul, Red) akan didalami lebih lanjut, pasti akan dikroscek kembali,” imbuh dia.
