JAKARTA—Upaya pengamanan pemilu 2019 belum usai. Polri dipastikan menggeser ribuan personil Brimob dari 12 daerah ke Jakarta. Korps Bhayangkara itu hanya menyebut pergeseran pasukan untuk mengamankan penetapan hasil penghitungan pemilu 2019.
Informasi yang diterima Jawa Pos, pergeseran pasukan Brimob ke Jakarta berasal dari 11 daerah, Yakni Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Pangkal Pinang, Bengkulu, Banda Aceh, Nusa Tenggara Barat, Bali, Gorontalo, dan Aceh. Total jumlah Brimob yang masuk ibukota itu mencapai 3 ribu personil.
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, sesuai laporan Dankorbrimob memang ada pergeseran pasukan masuk ke Jakarta. Namun, soal jumlah tidak disebutkan dengan pasti. ”Tidak spesifik total jumlah personil ya,” paparnya.
Semua anggota Brimob itu dikirim ke ibukota dalam rangka mengamankan tahapan pemilu 2019. Seiring dengan tahapan pemilu yang muaranya ada di Jakarta. ”Dalam waktu dekat akan ada penetapan hasil pemilu,” jelasnya.
Penetapan hasil pemilu 2019 ini merupakan tahapan paling penting. Karena itu sebagai antisipasi pengamanan diperkuat. ”Kami antisipasi berbagai hal,” terangnya ditemui di kantor Divhumas Polri kemarin.
Pergeseran pasukan ini bukan berarti di Jakarta kekurangan, namun semua itu berdasarkan pertimbangan dan analisa intelijen yang komprehensif. ”Sehingga dibutuhkan pergeseran itu,” papar mantan Wakapolda Kalimantan Tengah tersebut.
Sementara Direktur Eksekutif Partnership for Advancing Democracy and Integrity (PADI) M. Zuhdan mengatakan, bisa jadi pergeseran itu antisipasi kemungkinan terjadinya people power. ”Namun, Polri tidak perlu khawatir,” ujarnya.
Sebab, sebenarnya people power itu tidak akan terjadi bila lembaga negara memiliki integritas, netralitas, independensi dan profesionalisme. ”Kalau semua itu tetap terjaga sebesar apapun gerakan masyarakat, entah turun ke jalan dan sebagainya, tetap aman,” jelasnya.
Namun, Polri juga jangan secara instan langsung menyebut kemungkinan people power ini sebagai hoax. Polri bukan merupakan pengendali suara rakyat, namun hanya sebagai pengawas suara rakyat. ”Agar tidak terjadi chaos,” paparnya. (idr)
