MANAGED BY:
SENIN
26 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Selasa, 23 April 2019 10:40
KIPP Kaltim Minta Penggelembungan Surat Suara di Samarinda Ilir Diusut
Coblosan pada 17 April lalu di Samarinda.

PROKAL.CO, SAMARINDA - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaltim menduga terjadi penggelembungan suara di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 dan 13 Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir.

Jumlah surat suara Pemilihan Presiden RI dan DPR RI yang tercoblos lebih dari 100 buah dibandingkan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS tersebut. Hal ini harus diusut apa saja penyebabnya.

"Harus dicari penyebabnya. Apakah SDM (Sumber Daya Manusia) kurang sehingga petugas tidak tahu ada yang bukan penduduk setempat ikut mencoblos surat suara atau bagaimana," kata Ketua KIPP Kaltim, Mukti Ali, Senin (23/4/2019).

Selain penggelembungan surat suara, KIPP Kaltim menemukan masalah data jumlah suara caleg di TPS terjadi perubahan di PPK di Samarinda Seberang.

Masalah lainnya, pemantau KIPP Kaltim juga dihalang-halangi oleh PPK di Sambutan saat mengikuti rekapitulasi suara. Padahal, pemantau berhak ikut bagian dari awal sampai akhir dan tidak di bagian akhir saja.

Sementara itu, di Kecamatan Samarinda Ulu, terdapat berita acara yang kosong dan tak diisi oleh PPS serta kolom surat suara tak dicoblos tidak diberi tanda silang. Dan, saat ingin didokumentasikan hal itu oleh pemantau KIPP Kaltim dihalangi oleh PPK setempat.

Mukti Ali menilai pasca pemungutan suara atau proses rekapitulasi suara pemilih sangat rawan terjadi kecurangan jual beli suara.

Kecurangan ini sulit dipantau apalagi sebagian besar PPS (Petugas Pemungutan Suara) di Samarinda tidak umumkan sertifikasi hasil perhitungan suara di wilayah kerjanya.

"Tidak diumumkannya sertifikasi hasil perhitungan ini, kami pemantau dan saksi-saksi sulit cross chek data jumlah surat suara di TPS dengan data di PPK (Panitia Pemilih Kecamatan). Kalau tidak transparan, PPK bisa saja buat sendiri form C1," kata Mukti Ali.

KIPP Kaltim mencatat hanya dua Kelurahan di Samarinda yang transparan umumkan hasil perhitungan suara. Yaitu, di Kelurahan Sengkotek Loa Janan Ilir dan Kelurahan Sambutan.

Disinggung, kecurangan pada perhitungan suara kemungkinan dilakukan oleh penyelenggara dan Pengawas Pemilu, Mukti Ali menilai hal itu bisa terjadi namun hanya beberapa oknum yang melakukannya.

"Pemantau Pemilu sangat banyak, jadi tidak mungkin banyak penyelenggara dan Pengawas Pemilu melakukan kecurangan dengan kontestan peserta Pemilu," kata Mukti Ali. (mym)


BACA JUGA

Senin, 26 Agustus 2019 15:14
Kaltim Dipilih Sebagai Ibukota Negara

2020 Infrastruktur Mulai Dibangun, 2024 Sudah Boyongan ke Kaltim

JAKARTA- Presiden Joko Widodo sudah menetapkan bahwa lokasi ibukota Negara…

Senin, 26 Agustus 2019 14:50
BREAKING NEWS

SUDAH PASTI..!! Kaltim Jadi Ibukota Negara, Posisinya Sebagian PPU dan Kukar

Akhirnya Kalimantan Timur (Kaltim) dipilih Presiden Joko Widodo sebagai ibukota…

Senin, 26 Agustus 2019 14:31

Ibukota Pindah, ASN Ibukota Banyak Tak Setuju, Pilih Pensiun Dini

Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan membuat…

Senin, 26 Agustus 2019 13:06

Hadi : Bapak Gubernur Dipanggil Presiden RI ke Denpasar untuk Keputusan Penting

PROKAL.CO, SAMARINDA - Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan saat…

Senin, 26 Agustus 2019 11:13

Lewat Akun YouTube, Jokowi Akan Umumkan Pemindahan Ibu Kota

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan lokasi persis ibu kota…

Senin, 26 Agustus 2019 09:56

Ibu Kota Dijadwalkan Diumumkan Hari Ini, Hanya Kaltim yang Diundang

BALIKPAPAN–Teka-teki lokasi ibu kota negara (IKN) di Pulau Kalimantan diprediksi…

Senin, 26 Agustus 2019 00:37

Saran Minta Bantuan China Selamatkan BPJS Kesehatan Dikritik Keras, Ini Penjelasan Luhut

Saran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mendadak menuai…

Minggu, 25 Agustus 2019 12:19

IKN Jangan Jadi Proyek Mangkrak, Pemerintah Tolak Usul Referendum

JAKARTA- Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas)…

Minggu, 25 Agustus 2019 12:05

NAH KAN..!! Ternyata 90 Persen Lebih, ASN Menolak Pindah ke Ibu Kota Negara

Rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau…

Minggu, 25 Agustus 2019 11:49

Kajian Kemendagri, Ibu Kota Baru Sebaiknya Daerah Administratif

JAKARTA– Berdasar kajian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ibu kota negara…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*