MANAGED BY:
KAMIS
22 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM PEMBACA

Senin, 22 April 2019 10:36
Perlambatan Ekonomi Indonesia dan Peningkatan Kompetensi ASN

PROKAL.CO,  Oleh : Dewi Sartika, SE, MM

Peneliti Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah

 

Beberapa waktu ini Negara kita tengah mengalami perlambatan ekonomi, kondisi ini merupakan salah satu indikator awal akan munculnya krisis ekonomi yang sewaktu-waktu dapat melanda Bangsa Indonesia.

15 tahunlalu, tahun 1997 kita tentu ingat bagaimana krisis moneter memporak-porandakan setiap sendi kebangsaan kita. Dimana krisis ekonomi saat itu memicu krisis politik yang bermuara pada krisis sosial di masyarakat. Kita tentunya tidak ingin hal itu terulang kembali, terlalu mahal pengorbanan yang harus dikeluarkan untuk menata kembali republic ini hingga seperti sekarang.

Lesunya perekonomian Indonesia sebenarnya juga dialami banyak Negara di dunia. Setidaknya ada beberapa factor yang menjadi pemicu krisisi yang terjadi secara global. Dimulai dari bangkrutnya perekonomian di Yunani, naiknya tingkat suku bunga di Amerika serta devaluasi mata uang Yuan China.

Kondisi tersebut secara tak langsung mempengaruhi neraca ekspor dan impor setiap Negara yang memiliki hubungan dagang dengan Negara tersebut. Selain ekspor dan impor terdapat variabel lain yang dapat menopang perekonomian suatu Negara yakni tingkat investasi usaha dan besaran pengeluaran pemerintah (government expenditure).

Dua varian inilah yang diharapkan dapat membantu mengakselerasi perekonomian Indonesia ditengah neraca perdagangan Indonesia yang sedang defisit. Sedangkan menurut KADIN Indonesia, dapat dilakukan dengan membuka moratorium ekspor di sektor perikanan dan kelautan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan arus barang keluar.

Bial dicermati lebih jauh, tampaknya kondisi investasi di Indonesia lebih didominasi oleh factor sentiment pasar dibanding aspek fundamentalnya. Pelaku pasar modal cenderung bertindak pragmatis dengan melakukan wait and see terhadap langkah kebijakan ekonomi pemerintah. Mereka tidak akan berspekulasi dalam investasi yang dianggap beresiko.

Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan trust dan sentiment positif pasar adalah dengan kebijakan reshuffle cabinet di sektor perekonomian beberapa waktu lalu. Namun nampaknya hal ini kurang mendapat respon dan diapresiasi pasar. Indeks harga saham gabungan (IHSG) masih pada level negative, sementara nilai tukar rupiah kian melemah di level IDR 14 ribu terhadap USD.

Hal yang menjadi langkah strategis selanjutnya adalah dengan mengoptimalkan serapan APBN sebagai government expenditure. Memasuki kuartal III, seharusnya separuh lebih anggaran Negara sudah dapat terserap dalam belanja pembangunan. Tetapi tampaknya sebagaimana kebiasaan tahun sebelumnya, belanja pembangunan selalu berjalan lambat dan menghasilkan SILPA yang menjadi beban kerja pada tahun berikutnya. Tentu ada yang perlu dibengi dari permasalahan ini.

Beberapa factor rendahnya serapan anggaran dapat dilihat dari aspek penyelenggara Negara yakni pihak yang memiliki kewenangan dalam membelanjakan dana tersebut. Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program pembangunan. Salah satu faktor yang diduga berkontribusi didalamnya adalah kebijakan Undang-Undang ASN yang baru, dimana menerapkan open bidding dalam proses rekrutmen jabatan structural eselon II ke atas.

Kebijakan ini memungkinkan setiap pejabat lintas sektor untuk berkompetisi menduduki struktur pimpinan suatu instansi pemerintahan. Ichsanuddin Noorsy menyebutkan bahwa kondisi tersebut berpotensi menimbulkan cultural shock pada level yang lebih rendah, lingkungan instansi pemerintahan umumnya memiliki kultur yang terbangun secara turun-temurun, perubahan pada level pimpinan yang tidak berasal dari lingkungan kerja terkait biasanya memerlukan penyesuaian ritme irama kerja.

Problema ini sebenarnya tidak perlu terjadi bilamana setiap aparatur Negara memiliki kompetensi sosio-kultural yang baik, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kompetensi ini menjadi salah satu elemen penting untuk ditumbuhkan.

Di sisi lain, kebijakan pemberantasan korupsi kerap menimbulkan tafsiran yang jamak terkait pengelolaan anggaran negara. Sering kali terdapat tumpang tindih pe-makna-an antara pelanggaran administrative dengan tindak pidana korupsi. Kondisi ini menimbulkan kegalauan dari para pejabat pengguna anggaran untuk membelanjakan kas negara, mereka cenderung untuk tidak menggunakan anggaran ketika dianggap berpotensi terdapat masalah didalamnya.

Jika hal ini tidak segera ditangani, wajar saja kemudian serapan anggaran Negara senantiasa terus bermasalah. Pemerintah saat ini melakukan kebijakan diskresi sebagai paying regulasi bagi para pejabat pengguna anggaran yang tengah mengalami dilemma seperti ini, sehingga para pejabat pemerintahan harus berani dalam membuat keputusan penting dan melakukan manajemen resiko, bukan malah menghindarinya.

Secara umum permasalahan kompetensi Aparatur Sipil Negara adalah decision making, inovasi, inisiatif dan keberanian dalam mengambil risiko (risk management). Kultur paternalistik yang tertanam semenjak jaman penjajahan seolah belum sepenuhnya hilang dalam pribadi abdi Negara kita, pengambilan kebijakan strategis pemerintahan sangat bergantung pada pimpinan tertinggi. Selain itu, factor latar belakang primordial di Indonesia yang multietnik, dan tarikan kepentingan politik, biasanya menciptakan kultur kolutif dan nepotisme dalam proses rekrutmen ASN dan penempatan pejabat struktural, sehingga menciptakan kultur defensive terhadap adopsi inovasi dari “lingkungan luar”.

Diharapkan dengan adanya peningkatan pengelolaan kompetensi dari aparatur sipil negara,dapat mendinamisasi roda pemerintahan denganbaik, menjalankan kebijakan belanja pembangunan (government expenditure) dengan bijaksana dan pada akhirnya dapat berimbas pada upaya akselerasi perekonomian di Indonesia. (**)


BACA JUGA

Selasa, 13 Agustus 2019 13:08

(Wajib) Kabinet Antikorupsi

Adam Setiawan, SH Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam…

Senin, 12 Agustus 2019 13:38

TMMD Wujud Nyata Kedekatan TNI-Rakyat

Oleh : Kapendam VI/Mulawarman Kolonel Kav Dino Martino   KEGIATAN…

Jumat, 09 Agustus 2019 10:38

Haji dan Semangat Kemerdekaan

Oleh: Bambang Iswanto Dosen IAIN Samarinda Belanda, ketika menjajah Indonesia,…

Selasa, 06 Agustus 2019 10:03

Mengambil Hikmah dari Peristiwa Ikan Asin dan Garuda

Oleh: Danang Agung Wakil Ketua KAHMI Balikpapan   Ada yang…

Selasa, 06 Agustus 2019 10:02

Jasa Pendidikan terhadap PDRB Mahakam Ulu

Oleh: Didit Puji Hariyanto, SST Staf Integrasi Pengolahan dan Diseminasi…

Selasa, 06 Agustus 2019 10:01

Keutamaan Puasa Arafah

Oleh: Sri Ayu Rayhaniah Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah,…

Jumat, 02 Agustus 2019 10:52

Ketika Lahan Ibadah si Kaya “Direbut” si Miskin

Oleh: Bambang Iswanto (Dosen IAIN Samarinda) Orang kaya berkurban, sudah…

Jumat, 02 Agustus 2019 10:47

Reedukasi Pemahaman Agama

Sugeng Susilo, S.H Staf Biro Hukum Sekretariat Provinsi Kaltara  …

Jumat, 26 Juli 2019 21:27

Orangtua Beracun

Bambang Iswanto*   TANGGAL 23 Juli merupakan Hari Anak Nasional.…

Kamis, 25 Juli 2019 10:43

Edukasi Generasi Baru pada Film Dua Garis Biru

Oleh: Lili Agustiani, SPd (Pemerhati Masalah Generasi)   Media edukasi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*