JAKARTA –Dugaan kecurangan yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dokumen C1 mendapat respons dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kedua lembaga itu menegaskan akan terus memantau kinerja penyelenggara guna memastikan suara masyarakat tidak disalahgunakan selama proses rekapitulasi.
Anggota DKPP Alfitra Salamm mengatakan, selama ini pihaknya selalu mengingatkan penyelenggara maupun pengawas bekerja sesuai prosedur. "Jangan coba main-main dalam rekapitulasi dan penghitungan real count ini," ujarnya di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat pekan lalu.
Dia menyatakan, jika ada laporan dugaan pelanggaran kode etik dari jajaran KPU dan Bawaslu hingga level kelurahan, maka pihaknya tidak segan melakukan penindakan. Saat ini sendiri, sudah ada satu laporan yang diproses DKPP. “Misalnya saja kejadian beberapa waktu lalu, dua anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Malaysia, jika dalam peradilan etik terbukti melakukan kesalahan tentu diberhentikan,” tegasnya.
Pria kelahiran Riau itu juga mengajak masyarakat untuk terlibat aktif melakukan pengawasan. Jika ada pihak penyelenggara yang berbuat nakal dalam rekapitulasi, dia meminta untuk tidak segan-segan melakukan pelaporan. "Kami dari DKPP, 24 jam siap menerima laporan di Jalan Thamrin," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan menambahkan, saat ini, jajaran pengawas melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi yang dilakukan jajaran KPU. Saat ini, Panitia Pengawasan Pemilihan Kecamatan (Panwascam) pun memantau penuh rekapitulasi di tingkat kecamatan. "Pengawasan kami bersifat melekat," tambahnya.
Meski sudah ada pengawasan Bawaslu, Abhan mengajak masyarakat untuk ikut membantu proses pengawasan. Dia menilai, semakin banyak yang memantau, maka akan semakin baik. "Jangan sampai kalau ada hal yang tidak diinginkan, misalnya ada data salah, kemudian tanpa koreksi," kata mantan ketua Bawaslu Jawa Tengah tersebut.
Sebelumnya, kekeliruan angka di sistem informasi penghitungan suara (situng) ramai dibicarakan di media sosial. Di TPS 17 Jempong Baru Sekarbela, Kota Mataram, suara Prabowo Sandi tertulis 159 di Situng, meski di C1 tercatat 189 suara. Kemudian di TPS 093 Bidara Cina Jakarta Timur, suara Prabowo Sandi tercatat 56 suara meski di C1 tertulis 162.
Terpisah, Ketua KPU RI Arief Budiman mengakui adanya sejumlah kasus kesalahan dalam rekapitulasi melalui situng. Namun Arief menyebut bukan kesengajaan melainkan faktor human error. Apalagi, selama masa pemilu, penyelenggara bekerja secara maraton. "(Mereka bekerja sampai jam 12 malam. Paginya masih lanjut lagi, ini akan terus berlanjut," ujarnya.
Itu sebabnya, Arief mengajak semua kalangan untuk sama-sama melakukan pengawasan. Sehingga jika terjadi kesalahan, bisa dilakukan koreksi. "Kalau ada kesalahan ya sama-sama kita berikan informasinya, nanti kita akan lakukan koreksi," katanya.
Arief juga menjanjikan, jika diketahui ada jajarannya yang sengaja melakukan penyimpangan, pihaknya tidak akan ragu-ragu untuk memproses."Nanti saya serahkan pada DKPP kalau misalkan ada unsur yang memang dia sengaja berbuat salah," terangnya.
Di lain tempat, Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Rudiantara mengimbau, masyarakat terus mengawal rekapitulasi yang dilakukan KPU. Tentunya dengan cara yang positif. Salah satunya, adalah dengan membuat keadaan saat ini semakin kondusif. Caranya, adalah dengan tidak menyebarkan hoax, dan ujaran kebencian. "Hormatilah teman-teman ini, sudah bekerja keras masih saja dilempari hoax," ucap Rudiantara.
Persoalannya, selama 8 bulan terakhir produksi berita bohong di media sosial meningkat drastis. Hal tersebut dimonitor Rudiantara sejak pertama kali kampanye dilakukan. Bahkan, hingga hari pemungutan suara tanggal 17 April lalu penyebaran berita bohong tetap berlanjut. “Pileg memang sudah reda tapi kalau pilpres terus meningkat,” tambahnya.
Rudiantara juga meminta masyarakat untuk tidak terlalu tegang melihat perhitungan cepat. Dia mengimbau warga untuk menunggu hasil yang lebih kompeten. Yakni, rekapitulasi yang mulai dilakukan KPU. Karena semua dilakukan secara manual, maka membutuhkan proses yang cukup panjang. Mereka harus mengunggah dokumen-dokumen tersebut kemudian dikirim ke server KPU. Data tersebut nantinya akan ditabulasi menjadi rekapitulasi nasional.
"KPU ini ‘kan memang lembaga yang independen untuk menyelenggarakan pemilu, makanya harus kita hormati," tegas Rudiantara menutup perbincangan. (far/bin/jpg/ypl)
