JENEWA – Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menyatakan bahwa Tiongkok bersalah dalam sengketa produk pertanian dengan Amerika Serikat (AS). Wasit perdagangan internasional tersebut menilai Tiongkok gagal menaati sistem tariff-rate quota (TRQ).
TRQ merupakan sistem yang diberlakukan untuk menekan impor dari luar negeri. Selama kuota masih ada, tarif impor yang diberlakukan bisa serendah 1 persen. Namun, jika kuota melebihi batas, bea atas produk yang sama bisa naik hingga 65 persen.
”Tiongkok gagal memenuhi standar transparansi dan keadilan dalam sistem TRQ,” ujar panelis dalam Badan Penyelesaian Sengketa WTO seperti dilansir Agence France-Presse.
Saat menjadi anggota pada 2001, Tiongkok menyetujui skema TRQ untuk tanaman berbulir. Di antaranya, beras, gandum, dan jagung. Mereka memberikan kuota 2,6 juta metrik ton untuk masing-masing beras butir pendek dan beras butir panjang. Pemerintah Tiongkok juga memberikan kuota 9,6 juta metrik ton gandum dan 7,2 juta metrik ton jagung untuk masuk dengan tarif impor rendah.
Namun, AS menuduh Tiongkok melakukan tipu muslihat dalam menerapkan sistem tersebut. Pemerintah yang saat itu dipimpin Barack Obama mengajukan gugatan pada Desember 2016. Menurut perhitungan mereka, eksporter pertanian AS seharusnya bisa mengirim produk senilai USD 3,5 miliar (Rp 49 triliun) pada 2015 jika sistem benar-benar berlaku.
”Pemerintah Tiongkok terbukti menghambat kuota TRQ dan menolak akses bagi petani AS ke pasar produk pertanian di sana,” ujar Menteri Pertanian AS Senny Perdue kepada CNBC.
Menanggapi keputusan tersebut, pemerintah Tiongkok tetap menyangkal telah menyalahi aturan WTO. Namun, mereka masih belum mengeluarkan keputusan tegas terkait keputusan itu. Kedua pihak punya waktu 60 hari untuk mengajukan keberatan.
”Kami sangat menyesal mendengar keputusan ini. Kami akan mengevaluasi dengan saksama putusan panel dan mengikuti prosedur yang ada,” ujar Kementerian Perdagangan Tiongkok menurut South China Morning Post.
Sebenarnya, pemerintah Tiongkok sudah menunjukkan iktikad baik sebelum putusan WTO. Desember 2018 mereka mengumumkan akan mengizinkan impor beras dari AS. Impor tersebut bakal jadi yang pertama selama hampir dua dekade terakhir.
Karena itu, banyak yang menganggap Tiongkok tidak keberatan dengan putusan tersebut. ”Ini bukan kekalahan pertama Tiongkok di WTO. Dan mungkin bukan yang terakhir,” ujar Tu Xinquan, profesor di University of International Business and Economics Beijing.
Diam-diam Tiongkok memang terus berusaha membentengi industri pertanian mereka. Tahun lalu impor tanaman berbulir di Tiongkok hanya mencapai USD 6 miliar (Rp 84 triliun). Jika dibandingkan dengan total impor senilai USD 2 triliun (Rp 2.809 triliun), angka sektor pertanian hanya sebutir debu di padang pasir.
Namun, AS tak melepas gigitan mereka untuk lawan. Selain perang dagang, mereka terus meminta bantuan WTO untuk mendisiplinkan negara dengan kue ekonomi terbesar kedua di dunia itu.
”Kami akan terus menekan Tiongkok untuk taat kepada kewajibannya menurut WTO,” ujar Robert Lighthizer, perwakilan perdagangan AS.
Selain hambatan impor, AS sedang gencar mendorong WTO agar melepas status negara berkembang bagi Tiongkok. Menurut mereka, tidak masuk akal jika negara dengan ekonomi kedua terbesar masih mendapat subsidi dan perlakuan khusus.
Menanggapi itu, Tu sebagai pakar perdagangan mengatakan, pemerintah Tiongkok jelas tak akan rela melepas status tersebut. Namun, mereka mungkin mau berkontribusi lebih terkait perdagangan internasional. ”Tiongkok adalah negara berkembang. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa memangkas tarif (impor, Red),” jelasnya. (bil/c10/sof)
