MANAGED BY:
KAMIS
22 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Jumat, 19 April 2019 12:19
KPU Perintahkan Coblosan Susulan di 2.249 TPS
Pemilu serentak 17 April di Balikpapan relatif berjalan lancar. Namun di daerah lain banyak ada masalah.

PROKAL.CO, JAKARTA – Upaya melaksanakan pemungutan suara secara serentak pada Pemilu 2019 tampaknya menemui banyak kesulitan. Pemicunya, ada beberapa TPS yang batal melakukan coblosan pada 17 April akibat terkendala teknis maupun cuaca. Meski demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan permasalahan tersebut tidak akan menghambat proses rekapitulasi suara.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, semua daerah yang sempat terkendala pemungutan suara pada 17 April sudah diperintahkan untuk melakukan pemungutan suara susulan (PSS). ”Sebagian besar dari mereka itu karena logistiknya terlambat juga. Maka, hari ini dilakukan pemilihan susulan,” ujarnya di kantor KPU RI kemarin (18/4).

Berdasar data yang diterima KPU RI, jumlah TPS yang gagal mencoblos pada Rabu (17/4) mencapai 2.249 TPS yang tersebar di 18 kabupaten/kota. Kota Jayapura menjadi daerah terbanyak dengan 702 TPS.

Penyebabnya beragam. Mulai keterlambatan logistik di Papua hingga bencana alam seperti di Kota Jambi. Meski mencapai ribuan, KPU menilai angka tersebut tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan jumlah TPS yang mencapai 810.193 atau setara 0,28 persen.

Arief membantah jika KPU kurang antisipasi. Menurut dia, untuk wilayah yang jangkauannya jauh, logistik didistribusikan lebih awal. Hanya, proses sortir, lipat, dan packing memakan waktu yang tidak sedikit. Ditambah lagi, kondisi geografis antardaerah yang aksesnya tidak mudah. ”Distribusi berjenjang, dari kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, sampai dengan TPS. Ya, mungkin ada kendala-kendala pada saat distribusi ke tingkat bawah itu,” imbuhnya.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi mengatakan, semua PSS ataupun pemungutan suara ulang (PSU) akan digelar secepatnya. Sebab, penyelenggara harus berkejaran waktu dengan proses rekapitulasi. Oleh karena itu, sebelum rekapitulasi di tingkat kecamatan selesai, pemungutan suara harus rampung. ”Sehingga hasil dari TPS yang diulang atau disusulkan itu masih bisa diikutkan di rekapitulasi di tingkat kecamatan,” jelasnya.

Proses rekapitulasi di kecamatan digelar hingga 4 Mei. Terkait kesiapan logistik untuk TPS yang harus menggelar PSS, tidak ada persoalan. Sebab, yang terjadi hanya penundaan. Untuk TPS yang melakukan PSU, logistik disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Jika kurang, akan dilakukan produksi. Meski membutuhkan waktu mencetak, Pram optimistis masih sesuai jadwal.

Tak Masuk DPT-DPTb Ikut Nyoblos

Sementara itu, Bawaslu juga memberikan rekomendasi terkait kasus logistik di beberapa daerah. Hasilnya, 38 TPS dinyatakan harus melakukan PSU. Sebanyak 1.395 TPS dinyatakan harus melakukan PSS.

Rekomendasi tersebut dibuat lantaran melihat banyaknya masalah yang terjadi pada hari pemungutan suara. Misalnya, di 38 TPS yang dinyatakan PSU. Beberapa logistik yang didistribusikan rusak sehingga tidak bisa digunakan. Contohnya, permasalahan di Jambi. Beberapa kotak suara ditemukan dalam keadaan basah, terkena banjir. ”Di Kepri (Kepulauan Riau, Red) juga ada masalah logistik,” tambah anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar.

Permasalahan lainnya juga ditemukan di Kabupaten Minahasa, Sulut. Ada beberapa pemilih yang tidak masuk di DPT dan DPTb. Tidak hanya itu, warga tersebut juga terbukti tidak memiliki e-KTP setempat. ”Itu telah memenuhi syarat untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU, Red),” jelas Fritz.

Begitu juga wilayah yang dinyatakan harus PSS. Ada beberapa permasalahan logistik yang mendasar. Misalnya, di kawasan Papua. Ada empat wilayah yang ditetapkan PSS oleh Bawaslu. Yakni, Abepura, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dan Kab Intan Jaya. ”Jadi, ada beberapa alasan kenapa kok harus susulan. Beberapa di antaranya ya logistiknya kurang atau terlambat,” beber Fritz.

Permasalahan logistik lainnya juga ditemukan di berbagai daerah. Salah satunya adanya pemilih yang belum dilengkapi C6. Total ada 237.382 TPS yang pemilihnya belum mendapatkan C6. Bahkan hingga sehari sebelum pemungutan suara berlangsung. ”Coba dibayangkan kalau di satu TPS ada sekitar 200–300 pemilih di dalamnya, ada berapa yang belum dapat C6?” ucap anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin.

Dia menjelaskan, C6 memang bukan persyaratan utama untuk memilih. Namun, tanpa C6 pemilih juga akan menemui kendala. Sebab, di beberapa tempat KPPS tidak memperbolehkan warga untuk memilih hanya karena tidak membawa C6. ”Padahal, nama dia ada di DPT," lanjut Afif.

Ada pula beberapa TPS yang belum mendapatkan logistik sama sekali. Sebanyak 1.703 TPS baru mendapatkan logistiknya semalam sebelum hari pemungutan suara. Afif menambahkan, bahkan ada beberapa TPS yang belum menyiapkan perlengkapan sama sekali pada Selasa malam (16/4). ”Ada 3.250 TPS yang sampai pukul 9 malam (21.00, Red) belum menyiapkan perlengkapannya,” beber Afif.

Bawaslu juga menemukan beberapa TPS yang kotak suaranya tidak tersegel. Itu didapat dari pengawasan yang mereka lakukan. Total ada 6.474 TPS yang kotak suaranya tidak tersegel. Bukan hanya kotak suara, mereka juga menemukan beberapa TPS yang logistiknya rusak. Total ada 10.520 TPS yang logistiknya tidak lengkap, 3.411 TPS yang surat suaranya terbuka, dan 2.497 TPS yang pemungutan suaranya dimulai lebih dari pukul 07.00. ”Ini juga mengonfirmasi adanya TPS yang belum dimulai pada pukul 07.00,” ungkap Afif.

Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan, semua data yang dijelaskan bersifat dinamis. Artinya, pengawasan masih tetap berlangsung di masing-masing TPS di Indonesia. Panwas daerah terus menginput hasil pengawasan dan temuannya. Dia menjelaskan, logistik menjadi permasalahan utama. ”Sedangkan rekomendasi paling banyak adalah untuk potensi pemungutan susulan (PSS, Red),” ujarnya. (far/bin/c6/agm)

 

 


BACA JUGA

Rabu, 21 Agustus 2019 23:00
Lokasi Ibu Kota Negara, Gubernur Tetap Pilih Tahura

“Maaf Kalteng, Kaltim yang Dipilih”

BALIKPAPAN– Dicoretnya Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto sebagai kandidat…

Rabu, 21 Agustus 2019 22:15

Jika Jadi Ibukota, Lahan PPU Siap, Bupati Siap Menggratiskan

DICORETNYA Tahura Bukit Soeharto dari lokasi ibu kota negara membawa…

Rabu, 21 Agustus 2019 21:09

Tak Sampai Jutaan Kok, Segini Nih PNS Pusat yang Bakal ke Ibukota Baru di Kalimantan

Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan akan…

Rabu, 21 Agustus 2019 21:02

Ini Bayangan Desain Ibu Kota Baru di Kalimantan

Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin memindahkan ibu kota…

Rabu, 21 Agustus 2019 12:20

Rp 13 Triliun untuk Papua-Papua Barat

JAKARTA– Pemerintah membantah disebut menganaktirikan pembangunan di Papua. Buktinya, dana…

Rabu, 21 Agustus 2019 12:19

Manokwari Sudah Kondusif, Dominggus Ikut Minta Maaf

MANOKWARI—Pasca aksi demonstrasi, Senin (19/8) lalu, Kota Manokwari kini berangsur…

Rabu, 21 Agustus 2019 12:15

BUMN Jual Sepuluh Ruas Tol

JAKARTA – Dua perusahaan pelat merah bakal menjual kepemilikannya di…

Rabu, 21 Agustus 2019 12:06

Wapres Serukan Cooling Down, Otonomi Khusus Papua Luar Biasa

JAKARTA– Perlahan namun pasti, ketegangan sebagai imbas peristiwa di Manokwari…

Rabu, 21 Agustus 2019 12:04

Mangku Sitepoe, Dokter Bertarif Sepuluh Ribu Rupiah

Pada September nanti, Dokter Mangku genap berusia 84 tahun. Semangatnya…

Rabu, 21 Agustus 2019 11:25

Mau Pilkada Tanpa Hoax, Ini yang Dilakukan KPU

JAKARTA– Penyelenggaraan pilkada serentak 2020, sebagaimana pemilu 2019, diprediksi belum…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*