PEMUNGUTAN suara dalam pemilu serentak Rabu (17/4) menuai pujian dari pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebutkan, partisipasi pemilih tahun ini sudah melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 sebesar 77,5 persen.
Keterangan tersebut disampaikan Wiranto kemarin (18/4). ”Partisipasi pemilih mencapai 80,9 persen,” ungkap dia. Selain menunjukkan keberhasilan pemilu, angka itu dia nilai menunjukan pilihan rakyat punya legitimasi tinggi. Sukses penyelenggaraan pemilu, lanjut dia, tidak lepas dari peran serta seluruh masyarakat. Baik peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pemerintah, maupun aparat keamanan. Karena itu, Wiranto menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat. Di samping lancarnya penyelenggaraan pemilu, stabilitas keamanan yang tetap terjaga juga turut dia apresiasi. ”Semoga kondisi ini dapat berlanjut sampai tahapan akhir pemilu serentak tahun 2019,” imbuhnya.
Sebagai tindak lanjut pasca pemungutan suara dua hari lalu, kemarin dia mengumpulkan pejabat teras dari berbagai instansi untuk rapat. Mulai TNI, Polri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara (BIN), sampai Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Berdasar rapat tersebut, Wiranto menyampaikan imbauan untuk masyarakat. ”Menghargai ajakan para capres dalam pemilu serentak tahun 2019 untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.
Wiranto juga meminta supaya seluruh peserta pemilu melarang pendukung masing-masing untuk memprovokasi dan melakukan tindakan yang bisa jadi malah mengganggu keamanan, kenyamanan, dan ketertiban. ”Masyarakat untuk tetap tenang, tidak melakukan tindakan anarkis yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan,” beber mantan panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tersebut.
Semua itu, lanjut Wiranto, dilakukan sambil menunggu hasil pemilu yang tengah diproses KPU. Dia menekankan bahwa semua pihak harus menghormati proses finalisasi hasil pemilu. Berkenaan dengan TNI maupun Polri, dia menyebutkan bahwa kedua alat negara itu sudah diberi tugas untuk bertindak tegas apabila ada pihak-pihak yang melanggar ketentuan dan menyebabkan gangguan keamanan.
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyebut, kelancaran pemilu yang sudah disaksikan langsung oleh seluruh masyarakat wajib dijaga. Dia menyampaikan bahwa partisipasi tinggi dari pemilik hak suara merupakan hal yang positif. Dia menyebut pemilu serentak yang baru saja dilaksanakan di tanah air sangat kompleks. Sebab, masyarakat bukan hanya memilih presiden dan wakilnya. Melainkan juga memilih legislator di DPR, DPRD, dan DPD. ”Itu dilaksanakan dalam one day dan sukses,” ungkap Tito. Angka partisipasi pemilik hak suara yang lebih dari 80 persen, sambung dia, semakin mengukuhkan keberhasilan pelaksanaan pemilu. ”Jadi, siapa pun yang terpilih mendapat kredibilitas dan legimitasi dukungan rakyat yang tinggi,” ujarnya.
Sementara itu, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi mengatakan, pihaknya belum memiliki angka riil terkait tingkat partisipasi pemilu. Sebab, data pasti harus menunggu proses rekapitulasi form C1. Namun, jika merujuk data quick count sejumlah lembaga survei, angka partisipasi menunjukkan angka positif. ”Kami sudah mengontak lembaga survei yang melakukan quick count, sudah kami cek tingkat partispasinya mungkin 78 sampai 82 persen,” ujarnya di Kantor KPU RI kemarin. Jika data tersebut valid, lanjutnya, maka artinya sudah melampauai target yang dicanangkan KPU. Sebelumnya, KPU menargetkan angka partisipasi sebesar 77,5 persen.
Pram menambahkan, meningkatnya angka partisipasi juga dapat dirasakan di TPS-TPS. Berdasarkan laporan dari daerah, antusiasme masyarakat terpantau sangat tinggi. Bahkan, malam hari sebelum coblosan, arus lalu lintas di bandara, stasiun maupun terminal terpantau cukup padat. ”Kami bersyukur karena tingkat partisipasi publik terlihat meningkat,” ucapnya. (far/syn/oni)
