MANAGED BY:
SENIN
23 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Rabu, 17 April 2019 14:12
Quick Count Tayang Pukul 15.00 WIB

MK Tolak Uji Materi UU Pemilu

PROKAL.CO, JAKARTA – Sistem hitung cepat atau quick count pada pemilu tahun ini tidak bisa dipublikasikan segera. Itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan tersebut berbeda dengan 2014 lalu saat MK justru membolehkan quick count tayang lebih awal.

Uji materi itu diajukan Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI). Mereka meminta agar MK membatalkan klausul mengenai penayangan quick count di UU Pemilu. Selain AROPI, uji materi itu diusulkan oleh gabungan sejumlah stasiun televisi swasta. ’’Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,’’ ucap Ketua MK Anwar Usman dalam putusannya kemarin (16/4).

Sembilan hakim konstitusi memutus secara bulat. Tidak ada dissenting opinion. Dengan putusan MK itu, publikasi quick count bisa dilakukan paling cepat dua jam setelah tempat pemungutan suara (TPS) di Indonesia Barat ditutup. Artinya, hasil quick count baru boleh dipublikasikan pukul 15.00 WIB. Hal itu diatur dalam pasal 449 ayat (5) UU Pemilu. Pelanggaran terhadap hal tersebut merupakan pelanggaran pidana dan diancam hukuman 1,5 tahun penjara dan denda Rp 18 juta.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim konstitusi menyatakan bahwa aturan publikasi quick count dalam UU Pemilu tidak bisa dimaknai menghilangkan hak masyarakat dalam memperoleh informasi. ’’Hal demikian hanyalah menunda sesaat hak dimaksud demi alasan yang jauh lebih mendasar, yaitu melindungi kemurnian suara pemilih,’’ jelas Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Jika permohonan dikabulkan, quick count akan ditayangkan dua jam sebelum pemungutan suara di Indonesia Barat selesai. ’’(Itu) berpotensi memengaruhi pilihan sebagian pemilih yang bisa jadi mengikuti pemungutan suara dengan motivasi psikologis,’’ lanjutnya. Yakni, sekadar ingin menjadi bagian dari pemenang. Apalagi, saat ini teknologi informasi sudah memungkinkan quick count disiarkan dengan cepat dan luas.

Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan, wajar apabila kali ini putusan MK berbeda dengan kasus yang sama pada periode sebelumnya. Indonesia, tutur dia, menganut sistem civil law atau hukum publik. Civil law tidak terikat secara ketat pada prinsip precedent atau stare decisis. ’’Tentu tidak terdapat hambatan secara doktriner maupun praktik (bagi hakim) untuk mengubah pendiriannya,’’ kata Saldi.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjelaskan, ada pertimbangan mengapa MK berbeda pandangan dengan putusan sebelumnya yang membolehkan quick count tayang lebih cepat. UU 7/2017 dipandang memiliki kompleksitas yang sangat berbeda dengan UU pemilu sebelumnya. Yakni, UU 10/2008, UU 42/2008, dan UU 8/2012. ’’Karena UU 7/2017 menyelaraskan, menyederhanakan, dan menggabungkan tiga undang-undang yang mengatur tentang pemilu,’’ terangnya.

Mekanisme penyelengaraan pemilu yang dilaksanakan serentak sejak Pemilu 2019 dengan sendirinya menuntut perubahan karakter budaya politik masyarakat dan partai politik.

Sementara itu, Komisaris Trans Media Ishadi SK menyatakan kepasrahannya atas putusan MK tersebut. ’’ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia) dan seluruh televisi menerima putusan tersebut,’’ ujarnya. Hanya, ada beberapa hal yang menurut dia masih mengganjal. Yakni, MK dua kali mengabulkan uji materi perkara yang sama.

Menurut dia, quick count adalah perangkat pemilu yang sangat strategis. Diharapkan, televisi bisa menyiarkan secara cepat, tepat, dan akurat. ’’Kami akan bahas secara internal sebelum menyiapkan langkah-langkah berikutnya,’’ kata Ishadi.

Pendiri AROPI Denny JA juga tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Menurut dia, putusan itu mengekang kebebasan akademik. Khususnya, dalam memublikasikan hasil penelitian. ’’Para hakim di Mahkamah Konstitusi saat ini lebih konservatif,’’ ujarnya.

Meski demikian, dia menerima putusan tersebut. ’’Secara teknis, perbedaannya hanya empat jam, dari jam 11.00 dulu (menjadi pukul 15.00),’’ ujarnya. Sebelumnya, pihak lembaga survei bisa memublikasikan data pertama sejak pemungutan suara di wilayah Indonesia Timur selesai. (byu/fal)


BACA JUGA

Senin, 23 September 2019 12:50

1.000 Mahasiswa Demo DPRD Kaltim, Serukan Presiden Keluarkan Perppu Terkait UU KPK

PROKAL.CO, SAMARINDA - Sekitar 1000 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi…

Senin, 23 September 2019 11:48

Smart SIM Diluncurkan, Biayanya Tak Berubah, Ini Keunggulannya

JAKARTA – Mulai hari ini (23/9) masyarakat bisa mendapatkan Smart…

Senin, 23 September 2019 10:13

Tujuh Hari Lahan di Cagar Alam Kersik Luway Terbakar, Petugas Minta Water Booming

PROKAL.CO, SAMARINDA - Areal cagar alam, Kersik Luway Kabupaten Kutai…

Senin, 23 September 2019 09:01
Bandar Narkoba Tewas

Satu Proyektil Bersarang di Kepala Bandar Narkoba

SAMARINDA–Irwan (35), pengedar narkoba yang ditangkap di kawasan simpang empat…

Senin, 23 September 2019 08:52

Bangun Ibu Kota, Perhatikan Kota Penyangga

Pembangunan ibu kota negara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU)…

Sabtu, 21 September 2019 11:45

Dilumpuhkan setelah Kejar-kejaran

SAMARINDA–Penyelundupan narkoba di Samarinda masuk radar Badan Narkotika Nasional (BNN)…

Sabtu, 21 September 2019 11:40

Ketika Ribuan Mahasiswa Menyuarakan Penolakan RUU KUHP dan UU KPK

Keprihatinan yang sama terhadap isu RUU KUHP dan UU KPK…

Sabtu, 21 September 2019 11:28

Jalan Ibu Kota Negara Dibagi Lima Zona

Ada banyak alasan mengapa kereta dipilih dibanding moda transportasi lain.…

Sabtu, 21 September 2019 11:27

Ancam Kebebasan Berekspresi, Banyak Masalah di RKUHP

BALIKPAPAN- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih menjadi sorotan.…

Sabtu, 21 September 2019 11:26
RUU KUHP Hanya Ditunda, Bukan Dibatalkan

Jokowi Minta 14 Pasal RUU KUHP Dikaji Ulang

JAKARTA– Makin tingginya gelombang penolakan pada Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*