JAKARTA – Pemilu untuk warga negara Indonesia di luar negeri sudah selesai. Di beberapa negara dilaporkan tidak berjalan mulus. Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo yang telah mengamati pemilu di luar negeri sejak 2009 menyampaikan ada beberapa hal yang harus diperbaiki.
Wahyu mengatakan berdasar pantauan Migrant CARE yang telah melakukan pemantauan langsung Pemilu RI di luar negeri, sumber daya hanya dicurahkan pada saat penyelenggaraan pemungutan suara di TPS. Akibatnya pengawaan kurang. Wahyu menjelaskan bahwa proses pemungutan suara melalui kotak suara keliling dan pos tidak didukung dengan instrumen pengawasan dan pemantauan. ”Adanya jarak waktu antara pemungutan suara yang berakhir pada tanggal 14 April dengan kegiatan penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019 juga membutuhkan jaminan keamanan dan kerahasiaan logistik, baik surat suara yang terpakai maupun yang tidak terpakai,” katanya kemarin (16/4).
Menurut pengalamannya, sisa logistik pada Pemilu 2009 dan 2014 yang tidak terpakai adalah surat suara. Barang tersebut lantas dikembalikan dengan pos, namun ada saja yang salah alamat. Padahal logistik Pemilu harusnya tersimpan aman.
”Harus diakui, dari pemilu ke pemilu tidak ada peningkatan yang signifikan dari kualitas penyelenggaraan pemilu Indonesia untuk WNI yang ada di luar negeri,” tuturnya. Hal itu bermula dari rendahnya angka DPT luar negeri. Hal itu disebabkan oleh tidak maksimalnya sosialisasi tentang pentingnya menggunakan hak pilih. Kedua, tidak ada data yang akurat dan memadai mengenai keberadaan WNI di luar negeri. ”Sehingga penyelenggara pemilu tidak memiliki acuan untuk mengakurasi DPT luar negeri,” imbuhnya.
Menurutnya hal inilah yang disinyalir sebagai ujung kecurigaan adanya surat suara yang telahdicoblos di Malaysia. Apalagi ada keterbatasan KPU dan Bawaslu untuk melakukan penyelidikan. ”Ditambah lagi dengan adanya kabar-kabar bohong yang beredar mengiringi penyelenggaraan pemungutan suara di luar negeri,” kata Wahyu.
Keedepan, menurutnya harus ada peningkatan kualitas. Caranya dengan meningkatkan kepesertaan. Selanjutnya penyederhanaan metode pemungutan suara yang memanfaatkan teknologi informasi. ”Tentu saja hal ini membutuhkan perubahan persepsi secara mendasar di kalangan penyelenggara Pemilu yang selama ini menganggap bahwa pemungutan suara untuk WNI di luar negeri hanyalah pelengkap,” ucapnya.
Selain pemilu luar negeri, yang juga menjadi sorotan adalah pemilu di dalam rumah sakit. Kementerian Kesehatan RI telah menginstruksikan kepada direktur rumah sakit seluruh Indonesia untuk berkoordinasi dengan KPU untuk menjamin terpenuhinya hak suara pemilih yang sedang dirawat. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes Widyawati mengatakan instruksi itu disebarkan sejak Januari.
”Kami telah mengirimkan surat instruksi kepada setiap direktur RS seluruh Indonesia agar berkoordinasi dengan KPU untuk menyediakan bilik suara bagi pasien, keluarga pasien dan petugas kesehatan di seluruh Fasyankes di wilayahnya,” katanya kemarin. Kemudahan proses pemungutan suara akan didukung oleh KPU yang akan menyiapkan petugas pemungutan suara keliling yang bertugas di Fasyankes. (lyn)
