SAMARINDA–PembangunanJembatan Bungkuk di RT 20, Jalan Adi Sucipto, Handil Bakti, Palaran, menghabiskan uang pemerintah cukup besar. Mencapai Rp 19,2 miliar sejak pengerjaan tahap I pada 2015.
Sempat terhenti dua tahun imbas defisit anggaran dan utang pihak ketiga, pengerjaan kembali berjalan pada 2018 dengan tambahan Rp 3,7 miliar. Namun, pengerjaan belum juga rampung. Masih ada beberapa bagian yang belum beres. Mulai lantai jembatan, trotoar, hingga tembok pembatas.
Ananta Fathurrozi, kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Samarinda, mengatakan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sempat mengajukan kembali anggaran untuk merampungkan proyek itu. “Pagu yang diusulkan sekitar Rp 2,5 miliar di murni lalu,” ucapnya dikonfirmasi media ini, kemarin (15/4).
Namun, pengajuan itu ditolak DPRD Samarinda. “Untuk itu, kenapa ditolak. Saya kurang tahu karena baru dua pekan di sini (menjabat kepala Bappeda),” sambung mantan kepala Dinas Perpustakaan Samarinda itu.
Tapi, imbuh dia, usulan itu akan kembali diajukan pada pembahasan rancangan APBD perubahan awal Mei nanti. “Perencanaan finishing pengerjaan sudah klir secara dokumen. Tinggal didiskusikan Banggar (Badan Anggaran DPRD) dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) di perubahan,” tuturnya.
Menurut dia, usulan Rp 2,5 miliar itu penting, mengingat kehadiran jembatan itu akan mempermudah akses masyarakat Bukuan hingga Bantuas.
Hanya, dia menyadari usulan itu pasti akan menimbulkan friksi. Alasannya, selepas inspeksi mendadak pada 11 April, DPRD keukeuh menahan sementara usulan anggaran tersebut. “Enggak logis lah, jembatan panjang 50 meter dan lebar 10 meter menghabiskan Rp 22 miliar,” ucap anggota Banggar DPRD Samarinda Martinus, kemarin.
Politikus Hanura yang juga anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2018 itu mengusulkan memanggil tiga rekanan yang membangun jembatan tersebut. “Mereka (rekanan) presentasi dulu, untuk apa saja dana itu. Karena realitanya, lantai pun belum jadi,” tuturnya.
Dalam APBD Murni 2015, kocek pemerintah digelontorkan pertama kali untuk pengerjaan tahap I sebesar Rp 17,9 miliar. Nilai itu berubah sebelum pembahasan APBD perubahan 2015. Banggar dan TAPD bersepakat mengadendum gelontoran dana dengan menambah alokasi menjadi Rp 19,2 miliar. Terdapat tambahan Rp 1.290.233.000.
Pada mata anggaran yang sama, usulan pengerjaan tahap II diusulkan di perubahan. Ada alokasi segar lainnya sebesar Rp 3,7 miliar namun dengan kontraktor yang berbeda (selengkapnya lihat grafis).
Pada APBD Perubahan 2018, baru proyek itu menerima kembali anggaran untuk menyelesaikan pengerjaan. Rp 973 juta teralokasikan. Total dana Rp 22 miliar yang telah digelontorkan sejauh ini belum mampu menuntaskan proyek itu. (*/ryu/ndy/k8)
