SAMARINDA-Baru-baru ini Kaltim mendapat laporan perihal industri minyak goreng yang akan dibangun di Bontang. Sayangnya, investasi hilirisasi ini belum difasilitasi dengan baik. Bahkan karena peruntukan lahan yang ingin dibangun tidak sesuai, izin tersebut masih sulit dikabulkan.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim Abdullah Sani mengatakan, semua izin investasi berasal dari kabupaten kota. Saat ini sesuai aturan, tidak boleh daerah itu ada industri minyak goreng peruntukannya berbeda. Hanya saja, tanah yang diminta izin tersebut milik pribadi bukan punya Negara.
“Untuk nilai investasinya saya tidak begitu ingat, tapi yang jelas nanti kita koordinasikan dinas terkait, perihal peruntukan lahan tersebut, agar investasi ini langsung dilaksanakan. Kalau di tingkat kabupaten kota sulit, biar provinsi yang menandatangai dan memberikan izin,” ungkapnya Rabu (10/4).
Dia menjelaskan, Kaltim saat ini sedang gencar menyuarakan wajib industri hilir. Sehingga jika ada investor yang mau melaksanakan itu tentunya harus difasilitasi. Investor tersebut sudah memiliki lahan sendiri dan produksinya masih sebatas crude palm oil (CPO), sehingga tujuannya sudah sangat baik untuk membuat minyak goreng.
“Jangan pernah persulit investor. Jika ada investasi industri hilir yang ingin dikembangkan di Kaltim tentunya kami akan fasilitasi,” katanya.
Menurutnya, industri minyak goreng tersebut rencananya akan dibangun di Bontang, namun terkendala izin. Investor untuk hilirisasi CPO memang diarahkan untuk membangun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy, namun pelaku usaha yang ingin membuat industri hilir CPO di tempat lain juga diperbolehkan.
“Biasanya pelaku usaha memiliki hitungan sendiri perihal membuka bisnis baru. Sehingga jangan dipaksakan harus di Maloy, tapi dipermudah selama itu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltim,” ungkapnya.
Dia mengatakan, kalau para investor melihat peluang hilirisasi CPO ada di Bontang, pihak kabupaten kota harus bisa mempermudah izin, jangan sampai investor malah kabur. Kalau perlu dari tingkat provinsi langsung yang menangani.
“Karena, minyak goreng adalah salah satu produk jadi primer yang dihasilkan dari buah kelapa sawit yang sangat potensial dikembangkan,” tuturnya.
Ketersediaan bahan baku yang cukup, serta lahan yang masih luas tentunya membuat investasi ini ditunggu-tunggu Kaltim. Hal ini akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah, karena keberadaan industri hilir kelapa sawit otomatis akan meningkatkan lapangan kerja, daya beli masyarakat, dan pendapatan asli daerah (PAD).
“Sebagai contoh saja, pabrik minyak goreng dengan kapasitas 700-1.000 ton CPO per hari dapat dibangun pada lokasi dengan luas sekitar 4-6 ha. Tentunya harus kita fasilitasi rencana ini, kalau kapasitanya semakin besar, maka keuntungan Kaltim juga sangat banyak untuk perekonomian secara luas,” pungkasnya. (*/ctr)
