MANAGED BY:
KAMIS
22 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Minggu, 14 April 2019 12:47
Peningkatan DBH Butuhkan Revisi Undang-undang
ilustrasi

PROKAL.CO, SAMARINDA-Dana Perimbangan di Kaltim sering disebut belum sesuai. Sebagai salah satu daerah penyumbang devisa negara, Bumi Etam dianggap belum mendapatkan dana perimbangan yang adil. Hal itu tentunya bisa saja terjadi penyesuaian sesuai permintaan daerah namun diperlukan revisi undang-undang.

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan di seluruh Indonesia yang dialokasikan kepada daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan  desentralisasi. Dana perimbangan dibagi menjadi tiga, dana alokasi umum di Kaltim dari total pagu Rp 5,13 triliun, berhasil teralisasi Rp 5,13 triliun pada 2018. Lalu, di tahun yang sama dana bagi hasil mencapai Rp 12,52 triliun, dari total pagu hanya Rp 10,83 triliun. Sedangkan dana alokasi khusus Rp 2,72 triliun dari pagu Rp 2,90 triliun

Hal itu dijelaskan Direktur Jendral Pembendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Marwanto Harjowiryono. Dia mengatakan, aturan dana perimbangan itu sudah diatur di dalam undang-undang perimbangan keuangan daerah. Dengan begitu, segala usulan dan keinginan Kaltim prosesnya harus dibahas oleh dewan perwakilan rakyat (DPR).

“Sehingga sekarang yang harus diusahakan adalah melakukan revisi undang-undang perimbangan tersebut,” ujarnya saat peresmian gedung kantor pelayanan pembendaharaan Negara (KPPN) Samarinda, di Jalan M Yamin Senin (8/4).

Dia mengatakan, saat ini berapapun yang diterima Kaltim itu sudah sesuai dengan undang-undang perimbangan keuangan daerah. Jika ingin ditingkatkan maka revisi saja undang-undang tersebut. Perlu dipahami dana pajak, dan penerimaan bukan pajak dari Kaltim yang disetor ke APBN, dengan dana APBN yang disalurkan ke seluruh Kalimantan itu sudah jauh lebih besar jika dibandingkan aliran dana ke seluruh Indonesia.

“Tapi prinsipnya begitu negara kesatuan, karena daerah yang mampu membantu daerah yang tidak mampu,” pungkasnya.

Bersamaan, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan, dana bagi hasil (DBH) Kaltim harus ditingkatkan. DBH migas itu dikembalikan ke daerah hanya 15 persen, namun seharusnya bisa mencapai 30 persen. Itu sesuai perhitungan di daerah, kalau kementerian keuangan punya hitungan lain, maka harus dikompromikan.

“Kalau tidak bisa sampai 30 persen bertemu di titik tengah tidak masalah, misalnya 20 persen,” ungkapnya.

Menurutnya, sistem bagi hasil saat ini masih merugikan daerah penghasil seperti Kaltim. Begitu juga dengan aturan lain, seperti keputusan MK tahun 2016 tentang tidak berlakunya pajak alat berat. Keputusan itu bisa diubah asal undang-undang direvisi, diberikan waktu tiga tahun.

“Sehingga izinkan kami meminta kepada direktur jenderal pembendaharaan, agar disampaikan ke menteri keuangan perihal bagi hasil yang bisa didapatkan Kaltim. Yang bisa direvisi harus direvisi, agar Kaltim lebih sejahtera,” tutupnya. (*/ctr)


BACA JUGA

Rabu, 21 Agustus 2019 23:00
Lokasi Ibu Kota Negara, Gubernur Tetap Pilih Tahura

“Maaf Kalteng, Kaltim yang Dipilih”

BALIKPAPAN– Dicoretnya Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto sebagai kandidat…

Rabu, 21 Agustus 2019 22:15

Jika Jadi Ibukota, Lahan PPU Siap, Bupati Siap Menggratiskan

DICORETNYA Tahura Bukit Soeharto dari lokasi ibu kota negara membawa…

Rabu, 21 Agustus 2019 21:09

Tak Sampai Jutaan Kok, Segini Nih PNS Pusat yang Bakal ke Ibukota Baru di Kalimantan

Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan akan…

Rabu, 21 Agustus 2019 21:02

Ini Bayangan Desain Ibu Kota Baru di Kalimantan

Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin memindahkan ibu kota…

Rabu, 21 Agustus 2019 12:20

Rp 13 Triliun untuk Papua-Papua Barat

JAKARTA– Pemerintah membantah disebut menganaktirikan pembangunan di Papua. Buktinya, dana…

Rabu, 21 Agustus 2019 12:19

Manokwari Sudah Kondusif, Dominggus Ikut Minta Maaf

MANOKWARI—Pasca aksi demonstrasi, Senin (19/8) lalu, Kota Manokwari kini berangsur…

Rabu, 21 Agustus 2019 12:15

BUMN Jual Sepuluh Ruas Tol

JAKARTA – Dua perusahaan pelat merah bakal menjual kepemilikannya di…

Rabu, 21 Agustus 2019 12:06

Wapres Serukan Cooling Down, Otonomi Khusus Papua Luar Biasa

JAKARTA– Perlahan namun pasti, ketegangan sebagai imbas peristiwa di Manokwari…

Rabu, 21 Agustus 2019 12:04

Mangku Sitepoe, Dokter Bertarif Sepuluh Ribu Rupiah

Pada September nanti, Dokter Mangku genap berusia 84 tahun. Semangatnya…

Rabu, 21 Agustus 2019 11:25

Mau Pilkada Tanpa Hoax, Ini yang Dilakukan KPU

JAKARTA– Penyelenggaraan pilkada serentak 2020, sebagaimana pemilu 2019, diprediksi belum…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*