PADA penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kaltim 2020, Pemprov Kaltim menargetkan pertumbuhan ekonomi di angka 2,75 persen hingga 3,25 persen. Dari tingkat pengangguran terbuka (TPT), pemerintah menargetkan di angka 6,36 persen dan angka kemiskinan sebesar 6 persen.
Dalam laporannya kepada Kementerian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Zairin Zain menuturkan, kini pertumbuhan ekonomi Kaltim banyak disokong oleh pertumbuhan ekspor dan meningkatnya konsumsi masyarakat.
Angka inflasi dijaga pada angka 3-4 persen dengan menjaga ketersediaan komoditas strategis dengan mengoptimalkan program tim pengendalian inflasi daerah (TPID).“Tingkat pengangguran diupayakan ditekan dengan membuka kesempatan kerja melalui proyek-proyek strategis nasional maupun provinsi,” ungkapnya.
Ia mengaku, masalah infrastruktur dasar seperti air, listrik, dan jalan masih menjadi masalah pelik dalam pelaksanaan pembangunan di Kaltim. Selain karena minimnya alokasi anggaran yang dimiliki pemerintah, belum sejalannya visi dan misi pembangunan antara pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi juga dinilai menjadi kendala lain dalam mendorong upaya percepatan dan pemerataan pembangunan di Benua Etam.
Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi sependapat dengan Zairin. Bila hanya berbicara anggaran, maka sekarang sudah ada dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan di setiap daerah. “Musrenbang hanya mengusulkan ke pusat, tetapi bagaimana mengoordinasikan antar-kabupaten/kota (itu yang lebih penting),” ujar dia.
Misalnya permasalahan yang dinilai sangat mendasar untuk keperluan manusia adalah air bersih. Maka harusnya pemerintah daerah memetakan di mana saja itu yang belum tersuplai. Bupati dan wali kota harus mengusulkan ke provinsi untuk mendapatkan bantuan pendanaan dan perhatian khusus.
“Ini yang harus dirembukkan bersama. Seperti jalan, itu enggak bisa sendiri. Setiap kabupaten/kota punya dana untuk pembangunan fisik. Itu harus nyambung. Forumnya itu ada di sini (musrenbang). Kita juga punya forum rakortekrenbang (rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan) antara Kemendagari dengan pemerintah kabupaten/kota,” paparnya.
Perlu diketahui, Pemprov Kaltim pada RKPD 2020 mengusulkan sebanyak 670 program pembangunan ke Kementerian PPN/Bappenas. Usulan itu telah diverifikasi sekitar 77 persen oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim dan diverifikasi Kemendagri 68,8 persen.
Sebanyak 267 usulan sedang dibahas pemerintah pusat dalam Rakortekrenbang 2019 dan sudah disetujui kementerian dan lembaga terkait sekitar 22,8 persen. Sedangkan dari usulan pemerintah kabupaten/kota tak kurang dari 1.314 usulan.
“Kalau ada usulannya banyak dan belum terakomodasi, berarti ada yang tidak sinkron. Itu yang harus dikaji dan dipetakan. Kepala Bappeda harus melihat mana yang belum teralokasi dan memang memerlukan anggaran,” beber Subandi.
Bila usulan itu belum terakomodasi di pemerintah pusat, maka pemerintah daerah atau kepala daerah harus berinisiatif mengomunikasikan atau terus memperjuangkan. Agar pada pembahasan dan penyusunan APBN selanjutnya mendapatkan porsi khusus. “Kalau enggak diusulkan dan kami enggak tahu, bagaimana kami bisa memenuhinya. Saya kira masih ada komunikasi yang belum jalan,” imbuhnya.
Kepala Bappeda Kaltim Zairin Zain mengakui, komunikasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Kaltim masih perlu diperbaiki lagi, terutama untuk memecahkan berbagai persoalan pembangunan di Benua Etam. Musrenbang ke depan mesti menjadi forum untuk mendudukan persoalan di Kaltim.
“Masih ada banyak pembangunan yang tertinggal di Kaltim, seperti pengairan dan infrastruktur. Sejauh ini semua program pembangunan masih kami sesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah Rp 11,5 triliun,” kata dia.
Zairin meyakini, jika melihat progres keuangan saat ini, maka target APBD Kaltim 2019 sebesar Rp 11 triliun dapat direalisasikan di pendapatan daerah sampai akhir tahun. Anggaran itu disebut belum termasuk dana alokasi khusus (DAK) yang diperkirakan bertambah dengan berbagai kegiatan dari sumber pendapatan lain.
“Per tahun naiknya pelan-pelan. Tahun ini kapasitas APBD Rp 11,5 triliun. Mudah-mudahan ada tambahan DAK lagi tahun ini, supaya bisa mencapai Rp 12-13 triliun. Apalagi PAD Kaltim sekarang mencapai Rp 5 triliun. Itu bisa naik lagi sampai Rp 6 triliun,” tutur dia.
