SAMARINDA- Ketua Organisasi Gabungan Transportasi (Orgatrans) Kaltim, Kamaryono menegaskan organisasinya yang dipimpinnya mendorong Pemilu 2019 agar berlangsung damai dan demokratis di tengah gencarnya berita hoax atau berita bohong beredar semakin banyak di masyarakat.
"Masyarakat yang tidak mengetahui kebenaran berita semakin banyak terhasut oleh hoaks,” kata Kamaryono, Selasa, 26 Maret 2019.
Contoh berita bohong, kata Kamaryono, adalah pelarangan azan atau pelajaran agama dihapus jika salah satu kandidat presiden menang. Berita bohong tersebut sangat dikecam Orgatrans Kaltim.
"Kami sekarang mencoba membantu menyebarkan informasi yang benar supaya masyarakat membedakan berita bohong dan yang bukan," jelas Kamaryono.
Penyebaran berita bohong jika dibiarkan akan merusak demokrasi. Padahal, hasil politik Pemilu 2019 yang jujur sangat dinanti, karena berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk Orgatrans Kaltim mewadahi 2000 orang tersebar di Kabupaten Kota Se Kaltim.
"Orgatrans juga menunggu kebijakan pemerintah agar lebih memberi perhatian kepada moda transportasi konvensional seperti angkot. Kami berharap, menteri perhubungan bisa melihat secara objektif persoalan transportasi ini,” kata Kamaryono.
Permenhub 118/2018 yang menggantikan Permenhub 108/2018, menurut Kamaryono, memiliki kekurangan.Yaitu, diperbolehkannya angkutan umum tanpa uji kir. Ini dapat membahayakan keselamatan penumpang.
“Kami tidak setuju dengan aturan itu karena keselamatan penumpang diabaikan. Hal ini harus menjadi perhatian menteri perhubungan. Jangan sampai pemerintah kalah dengan perusahaan atau pengusaha asing di bidang transportasi,” terangnya.
Sekretaris Orgatrans Kaltim, Tri Raharjo berharap agar pemerintah lebih memperhatikan transportasi konvensional. Orgatrans siap bersaing dengan transportasi online melalui koperasi bernama Kogatrans.
"Di Samarinda, Orgatrans berharap pemerintah mengeluarkan regulasi bagi angkutan resmi yang telah melewati uji kir. Kami berharap pemilu berjalan damai. Supaya kami juga bisa bekerja dengan tenang dan pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang memikirkan nasib para sopir transportasi konvensional,” katanya. (mym)
