BEKASI – Partai Keadilan Sejahtera menggelar kampanye rapat umum perdana di Kota Bekasi. Saat bertemu ratusan simpatisan dan pendukung, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menegaskan komitmen perjuangan politik PKS agar terdepan membela nasib rakyat kecil yang sering kali terabaikan dan tidak mendapat keberpihakan dari penguasa.
Janji itu disampaikan Sohibul Iman dalam kampanye rapat umum di Lapangan Pondok Gede, Bekasi, kemarin (24/3). Menurut Sohibul, rezim Presiden Jokowi saat ini cenderung memiliki kebijakan ekonomi yang lebih berpihak kepada kelompok kelas atas. Mereka yang kaya, yang punya koneksi dengan penguasa, yang punya modal besar saja, mendapatkan keuntungan kebijakan ekonomi. Menurut dia, hal tersebut tidak benar dan harus dikoreksi.
”Jika Presiden Jokowi mengampuni pajak para konglomerat dan pemodal nakal yang menyimpan ribuan triliun dananya di luar negeri dengan program tax amnesty, maka izinkanlah, kami Partai Keadilan Sejahtera memperjuangkan penghapusan pajak sepeda motor bagi 100 juta rakyat kecil!” ujarnya.
Mantan wakil ketua DPR itu menambahkan, janji penghapusan pajak sepeda motor ber-cc kecil tersebut adalah komitmen yang disampaikan PKS jauh-jauh hari. Hal itu adalah bukti bahwa PKS ingin menegakkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.
”Bagi PKS, membela hak ekonomi 100 juta rakyat kecil yang menggunakan motor lebih utama dibandingkan membela kepentingan segelintir elite pemodal besar yang komitmen kebangsaannya kita ragukan,” tegasnya.
Mantan rektor Universitas Paramadina tersebut mengingatkan, salah satu tugas utama negara adalah menghadirkan rasa keadilan dan kesetaraan di antara warganya. Dalam hal ini, keadilan adalah hak mendasar yang harus didapat semua warga. ”Negara harus bisa memastikan hadirnya rasa keadilan bagi seluruh rakyatnya. Tanpa ada rasa keadilan, persatuan bangsa akan sulit terwujud,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi III Fraksi PKS Al Muzzamil Yusuf mengingatkan potensi adanya kecurangan dalam pemilu, terutama saat pemungutan suara berlangsung. Muzzamil menilai, proses rekapitulasi suara dari TPS hingga pusat rawan memunculkan manipulasi. ’’Saya sepakat dengan usulan agar kotak suara disimpan di masing-masing koramil saja. Karena saat ini hanya TNI lembaga yang dipercaya,’’ kata Muzzamil. (bay/c17/fat)