Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengingatkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati agar tanggap dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terutam soal penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan bagi korporasi demi menggerakkan ekonomi.
Legislator yang membidangi keuangan dan perpajakan itu mengatakan, meski penurunan pajak dalam jangka pendek akan mengurangi pemasukan bagi APBN, namun ada efek jangka panjang yang lebih positif terutama, peningkatkan daya saing.
“Juga supaya menarik bagi pengusaha luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satunya instruksinya adalah melakukan penyesuaian tarif PPh badan,” ujar Misbakhun dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Sabtu (23/3).
Politikus Partai Golkar itu menambahkan, Sri Mulyani sebagai Menkeu memang tampak keberatan dengan opsi menurunkan tarif PPh badan yang saat ini 25 persen. Sebab, kebijakan itu akan mengurangi pemasukan bagi APBN.
Namun, kata Misbakhun, hal yang harus dipertimbangkan adalah efek jangka menengah dan panjang dari kebijakan penurunan tarif pajak bagi dunia usaha. Karean penurunan tarif adalah relaksasi bagi dunia usaha yang secara agregat justru akan memberikan dampak positif.
"Sekali lagi ini demi kemajuan ekonomi secara keseluruhan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Influencer Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin (TKN Jokowi - Ma’ruf) itu menegaskan, Sri Mulyani sebagai Menkeu justru dituntut mampu menyiapkan mitigasi atas risiko penurunan tarif PPh dari sisi kebijakan fiskal di APBN.
“Artinya, Bu SMI sebagai menteri adalah pembantu presiden yang seharusnya mengambil posisi mendukung kebijakan Pak Jokowi,” kata Misbakhun.
Karena, menurutnya, tidak boleh ada menteri yang mengabaikan atau bahkan berupaya mengganjal rencana kerja presiden. Sebab, mantan karyawan di Dirjen Pajak, Kemenkeu itu mengaku menangkap kesan bahwa Sri Mulyani menghambat visi Presiden Jokowi di bidang perpajakan
“Sebagai seorang menteri, Sri Mulyani tidak seharusnya meragukan keputusan yang sudah dibuat oleh Jokowi. Jangan sampai ada kesan bahwa menkeu tak mendukung sepenuhnya apa yang telah menjadi keputusan presiden,” tegasnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi saat menghadiri deklarasi dukungan dari kalangan pengusaha di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (21/3) berjanji menurunkan tarif pajak bagi korporasi. Presiden Ketujuh RI itu mengaku sudah menerima masukan dari kalangan pengusaha tentang penurunan tarif pajak demi menggerakkan perekonomian.
Bahkan, Jokowi sudah meneruskan aspirasi para pengusaha ke Kemenkeu. Namun, Sampai sekarang Jokowi mengaku belum menerima laporan Kemenkau ataupun DJP tentang hitung-hitungan penurunan tarif pajak. (jpc)
