SAMARINDA–Berbagai upaya ditempuhpemkot untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2). Langkah teranyar, menstabilkan nilai jual objek pajak (NJOP).
“Itu jadi salah satu opsinya,” ucap Hermanus Barus, kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda, beberapa waktu lalu.
Lanjut dia, itu jadi upaya Samarinda dalam mengurangi kebergantungan dengan pemasukan dari dana bagi hasil. Menggenjot pemasukan dari PAD bisa dikelola lebih stabil, kota bisa tumbuh lebih baik.
Target PBB P2 pada 2018 berkisar Rp 35 miliar. “Dan tercapai. Makanya kami naikkan (target) jadi Rp 45 miliar pada 2019,” sambungnya. Dia optimistis target ini tercapai mengingat pemkot baru saja memperbarui NJOP lahan se-Samarinda. “Kami naikkan dua tingkat,” sebutnya.
Meningkatkan NJOP untuk menyesuaikan harga pasaran lahan di Kota Tepian, mengingat masih banyak nilai jual lahan yang belum sinkron ketika dijual. “Masih banyak kan lahan yang dijual tapi harga tak sesuai NJOP. Makanya ini harus diselaraskan,” sebutnya.
Dari meningkatnya NJOP, pajak yang wajib dibayarkan pun akan bertambah–bergantung besaran nilai yang ditetapkan. Otomatis, pembayaran PBB P2 yang bisa dipungut pemkot pun bakal bertambah.
Kendala lain, perlu koordinasi aktif Bapenda ke camat, lurah, hingga RT untuk mendistribusikan faktur pajak ke setiap wajib pajak. “Ini yang perlu diperkuat. Kami masih terkendala karena dari sekitar 240 ribu faktur yang kami kirim, yang kembali dan diproses pembayarannya tak sampai segitu,” tuturnya.
Dia pun mengimbau wajib pajak yang belum menerima faktur agar berkoordinasi dengan Bapenda. “Harus ada keaktifan dari wajib pajak. Kalau dibiarkan, dendanya membengkak. Bisa ke Bapenda untuk mengkroscek berapa PBB P2 yang harus dibayarkan,” singkatnya. (*/ryu/ndy/k8)
