MANAGED BY:
SENIN
26 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

UTAMA

Rabu, 13 Maret 2019 12:48
Gara-Gara Ini, Angka Pengangguran Kaltim Terancam Melonjak

IUP Batu Bara Dibatasi

Gubernur Kaltim Isran Noor dalam satu kesempatan. Isran Noor mengakui, efek batu bara anjlok masih sangat terasa di daerah. Utamanya karena banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

PROKAL.CO, BALIKPAPAN- Jatuhnya sektor tambang baru bara di Bumi Etam lima tahun silam masih membekas. Ini terlihat dari angka pengangguran di Kaltim yang masuk 10 besar di Indonesia.

Gubernur Kaltim Isran Noor mengakui, efek batu bara anjlok masih sangat terasa di daerah. Utamanya karena banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). “Kami sekarang harus ekstra kerja keras menekan jumlah pengangguran,” ujarnya di sela Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Regional II, di Balikpapan, Senin (11/3).

Dirinya juga tak bisa menutupi bahwa lapangan kerja di sektor migas dan batu bara masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Pasalnya, dua sektor ini menjadi tumpuan utama di Kaltim. Namun, melihat kondisi kebijakan pemerintahan terkait pembatasan produksi batu bara melalui izin usaha pertambangan (IUP), Isran khawatir hal tersebut dapat menambah jumlah pengangguran di Kaltim.

Dari pemaparan saat acara, Kaltim berada di urutan keenam dengan angka 6,60 persen. Paling tinggi dari Banten, yakni 8,52 persen, disusul Jawa Barat 8,71 persen, Maluku 7,27 persen, Kepulauan Riau 7,12 persen, Sulawesi Utara 6,86 persen, dan setelah itu Kaltim.

"Apalagi bila surat itu direalisasikan, bisa banyak sekali pengangguran. Kaltim saja tak cukup menyelesaikan, kalau tak ada koordinasi. Artinya harus mempertimbangkan tak melaksanakan pembatasan produksi batu bara lewat IUP itu," ungkap Isran.

Orang nomor satu di Bumi Etam ini mengaku surat edaran tentang pembatasan IUP batu bara mulai 2019 ini sudah sampai di meja kerjanya. “Ini menjadi sinyal bahaya bagi Kaltim. Kami juga bersiap, agar tak mengalami gangguan ekonomi. Ada surat edarannya, lupa tanggalnya. Tapi tahun ini. Kelihatannya ada sebuah sanksi. Ini mungkin ya, tapi semoga saya salah," tuturnya.

Diketahui, rencana pemerintah terkait pembatasan batu bara ditujukan untuk mengatur produksi yang dihasilkan dari IUP yang diterbitkan Pemerintah Provinsi. Pasalnya, besaran produksi dari IUP provinsi kadang tidak terlacak pemerintah pusat.

Penyusunan aturan ini sudah dilakukan sejak lama. Hanya, pemerintah mengaku kesulitan melakukan formulasi perhitungan produksi batu bara nasional apabila aturan tersebut keluar. Sebab saat ini banyak IUP yang sudah memasuki masa eksplorasi. Sehingga produksi pada masa depan kemungkinan bisa membeludak. Di sisi lain, pemerintah tak mau membatasi investasi perusahaan batu bara.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Meski jauh dari target RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), namun kondisinya terus meningkat sepanjang tahun 2016 hingga 2018.

"Tahun 2016 pada posisi 5,03 persen. Tahun 2017, 5,07 persen. Dan tahun 2018, 5,17 persen. Kalau dilihat dari target RPJMN sebesar 7 persen, kita masih rendah. Masih di bawah target. Namun dilihat dari tingkat kesejahteraan, ini cukup baik," terang Sekjen Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo.

Namun demikian, sumbangan dari wilayah Indonesia Timur terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tersebut dinilai kecil. "Sumbangan terbesar adalah provinsi di Pulau Jawa. Sebesar 58,48 persen. Sumatra, 2,58 persen. Sedangkan Kalimantan baru 8,20 persen," pungkasnya. (aji/ndu/k15)


BACA JUGA

Senin, 26 Agustus 2019 15:33

IKN Resmi di Kaltim, Hadi : Kami akan Kerja Keras Wujudkan Cita-Cita Presiden Jokowi

PROKAL.CO, SAMARINDA - Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi merasa bersyukur…

Senin, 26 Agustus 2019 15:14
Kaltim Dipilih Sebagai Ibukota Negara

2020 Infrastruktur Mulai Dibangun, 2024 Sudah Boyongan ke Kaltim

JAKARTA- Presiden Joko Widodo sudah menetapkan bahwa lokasi ibukota Negara…

Senin, 26 Agustus 2019 14:50
BREAKING NEWS

SUDAH PASTI..!! Kaltim Jadi Ibukota Negara, Posisinya Sebagian PPU dan Kukar

Akhirnya Kalimantan Timur (Kaltim) dipilih Presiden Joko Widodo sebagai ibukota…

Senin, 26 Agustus 2019 14:31

Ibukota Pindah, ASN Ibukota Banyak Tak Setuju, Pilih Pensiun Dini

Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan membuat…

Senin, 26 Agustus 2019 13:06

Hadi : Bapak Gubernur Dipanggil Presiden RI ke Denpasar untuk Keputusan Penting

PROKAL.CO, SAMARINDA - Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan saat…

Senin, 26 Agustus 2019 11:13

Lewat Akun YouTube, Jokowi Akan Umumkan Pemindahan Ibu Kota

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan lokasi persis ibu kota…

Senin, 26 Agustus 2019 09:56

Ibu Kota Dijadwalkan Diumumkan Hari Ini, Hanya Kaltim yang Diundang

BALIKPAPAN–Teka-teki lokasi ibu kota negara (IKN) di Pulau Kalimantan diprediksi…

Senin, 26 Agustus 2019 00:37

Saran Minta Bantuan China Selamatkan BPJS Kesehatan Dikritik Keras, Ini Penjelasan Luhut

Saran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mendadak menuai…

Minggu, 25 Agustus 2019 12:19

IKN Jangan Jadi Proyek Mangkrak, Pemerintah Tolak Usul Referendum

JAKARTA- Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas)…

Minggu, 25 Agustus 2019 12:05

NAH KAN..!! Ternyata 90 Persen Lebih, ASN Menolak Pindah ke Ibu Kota Negara

Rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*