JAKARTA - Dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, Senin (11/3) dilakukan pertemuan membahas persiapan dimulainya konstruksi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Kayan, Kabupaten Bulungan.
Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie hadir dalam pertemuan yang dilangsungkan di ruang kerja Moeldoko di kompleks Istana Negara Jakarta itu. Turut hadir mendampingi gubernur, Bupati Bulungan Sujati, Direktur Krimsus Polda Kaltara Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra, dan Presiden Direktur PT Kayan Hydro Energi (KHE), Chandra Lee.
Gubernur mengatakan, sesuai penjelasan Moeldoko dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi menugaskan Kantor Staf Presiden untuk mengoordinasikan, memonitor, mengendalikan pelaksanaan investasi proyek-proyek strategis nasional. Termasuk Proyek PLTA Sungai Kayan, yang pada tahap I direncanakan dimulai pembangunan konstruksi bendungannya pada Mei.
Dijelaskan, PLTA tahap pertama yang segera dimulai pembangunannya, akan menghasilkan listrik 900 megawatt (MW). Selanjutnya secara keseluruhan, dari lima bendungan yang dibangun akan menghasilkan listrik 9.000 MW. Dengan perkiraan nilai investasi keseluruhan Rp 250–300 triliun.
"Tadi disampaikan juga oleh beliau (Moeldoko), pada akhir Maret 2019 ini, pihak investor (PT KHE) dan pihak kontraktor pelaksana (Power China Corp) dengan difasilitasi KSP dan Pemprov Kaltara akan mengadakan konferensi pers, untuk menjelaskan kepada publik melalui media pers terkait rencana konstruksi dan rencana realisasi investasi PLTA di Kaltara ini," ungkap gubernur.
Hal lain yang dibahas dalam pertemuan itu, adalah hal-hal teknis hingga sosial kemasyarakatan, yang berkaitan dengan PLTA yang bakal dibangun. "Pada intinya, presiden melalui KSP terus memantau. Presiden juga berharap PLTA yang akan menjadi penopang utama KIPI bisa selesai sesuai target," ungkapnya.
Untuk diketahui, pada Oktober tahun lalu telah dilakukan perjanjian kontrak antara PT Kayan Hydro Energi (KHE) dengan PowerChina International Group Limited, perusahaan BUMN dari Tiongkok. Perjanjian terkait kerja sama untuk pembangunan PLTA Kayan itu juga dilakukan di Kantor KSP dan disaksikan Moeldoko dan gubernur Kaltara.
Dikatakan Irianto, selain pembangunan bendungan PLTA, PowerChina sebagai salah satu perusahaan BUMN di Tiongkok juga akan berminat berinvestasi di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI). "Sesuai bidangnya, mereka akan berinvestasi sektor listrik. Pengalaman atau track record perusahaan ini, tidak diragukan," imbuhnya. (humas/kri/k16)
