Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim menilai, selama ini kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) hanya menyentuh sedikit guru. Hanya sertifikasi yang berdampak luas.
Hal ini justru menimbukan kecemburuan tinggi terhadap guru-guru lain terutama honorer. Dia mencontohkan pengiriman 1200 guru ke 12 negara adalah contoh kebijakan yang tidak berpihak kepada tenaga honorer.
"Saya tidak mau menuduh tapi kalau saya lihat ini erat banget dengan agenda pencitraan. Seolah-olah guru itu disejahterakan. Padahal aslinya banyak guru honorer yang bekerja menggantikan posisi guru PNS gajinya di bawah standar kelayakan hidup," tutur Ramli kepada JPNN, Minggu.(3/3).
Di saat guru honorer berjuang untuk mendapatkan status kepegawainnya, pemerintah malah menghabiskan anggaran.
Dia berharap, semoga kebijakan tersebut bukan bagian dari upaya peningkatan elektabilitas capres petahana. Dia mengungkapkan keheranannya terhadap kebijakan pemerintah yang terkesan pelit mengangkat guru honorer menjadi PNS. Pemerintah hanya pusing memikirkan beasiswa guru untuk S2 dan S3. Namun abai dengan gaji guru honorer yang hanya Rp ribu per bulan.
"Kenapa yah pemerintah pelit amat mengangkat guru honorer jadi PNS? Kenapa pusing mikir beasiswa S2 dan S3 tapi tidak pusing memikirkan guru yang honornya Rp 50 ribu per bulan. Sebagai pimpinan organisasi guru, kami betul-betul sedih," tandas Ramli. (esy/jpnn)
