MANAGED BY:
SENIN
23 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN
Kamis, 28 Februari 2019 11:00
TEGAS..!! Tolak Penempatan Perwira TNI Aktif di Jabatan Sipil
ilustrasi

PROKAL.CO,  

JAKARTA – Penolakan terhadap rencana pemerintah menempatkan perwira TNI aktif pada jabatan sipil terus muncul. Koalisi Masyarat Sipil yang terdiri atas puluhan kelompok dan individu menggagas petisi berisi penolakan terhadap rencana tersebut. Sampai Rabu malam (27/2) petisi tersebut sudah ditandatangani oleh lebih dari 31 ribu orang. Lewat petisi itu, mereka berharap besar pemerintah mengubur rencana tersebut.

 Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menyampaikan bahwa petisi yang dibuat pada lama www.change.org itu dibuat bersama-sama lantaran Koalisi Masyarakat Sipil sepakat untuk menolak rencana penempatan perwira TNI aktif di jabatan sipil. Rencananya, dalam Aksi Kamisan hari ini (28/2) mereka bakal turut membawa isu tersebut. ”Petisinya ditujukan kepada presiden,” ungkap dia.

 Keterangan serupa disampaikan oleh Kepala Divisi Pembelaan HAM KontraS Arif Nur Fikri. Dia menyampaikan bahwa Koalisi Masyarakat Sipil akan turut serta dalam Aksi Kamisan hari ini. Menurut Arif petisi tersebut sudah dibuat sejak pertengahan Februari. ”Yang kemudian diusulkan teman-teman agar petisi ini juga disebar kepada publik,” terang dia. Pihaknya, sambung dia, tidak memasang target atas petisi tersebut.

 Hanya saja, Arif mengakui bahwa mereka berharap besar petisi itu bisa ditandatangani banyak orang. Sikap KontraS bersama Koalisi Masyarakat Sipil, kata dia, sudah bulat dan tegas. ”Kami jelas menolak,” imbuhnya. Ada banyak hal yang melandasi sikap tersebut. Termasuk di antaranya masalah surplus perwira di tubuh TNI. Menurut dia, tidak tepat apabila pemerintah memilih jalan menempatkan perwira TNI aktif di jabatan sipil sebagai solusi persoalan tersebut.

 Untuk itu, bersama-sama mereka membuat petisi untuk ditujukan kepada presiden. Dengan harapan rencana penempatan perwira TNI aktif pada jabatan sipil tidak dilakukan. Belakangan, Ombudsman juga menyikapi isu tersebut. Mereka menyampaikan bahwa rencana itu berpotensi terjadinya maladministrasi. Sikap itu pun sudah disampaikan secara langsung kepada Menko Polhukam Wiranto.

 Kemarin Wiranto menyampaikan bahwa  terkait rencana pemerintah menempatkan perwira TNI aktif di jabatan sipil masih butuh kajian. Itu juga dibahas dalam pertemuan bersama Ombudsman. ”Perlu ada satu pemikiran yang lebih mendalam lagi untuk menyikapi kekhawatiran masyarakat,” ungkap dia kemarin. Perasaan khawatir yang dimaksud Wiranto tidak lain ada kaitannya dengan isu mengembalikan dwifungsi TNI.

 Padahal, Wiranto menjelaskan, sama sekali tidak ada niatan tersebut. ”Tidak mengarah ke sana,” terangnya. Menurut dia, niat awal pemerintah adalah memberikan peluang pengabdian kepada perwira TNI aktif yang memiliki potensi. ”Untuk bisa memberikan pengabdian yang maksimal kepada negeri ini. Pertimbangannya itu sebenarnya. Tapi, ini tentu butuh proses,” tambah mantan panglima Angkatan Bersejata Republik Indonesia (ABRI) itu. (syn/)


BACA JUGA

Sabtu, 21 September 2019 11:06

Ipong "Lewati" PKS, Parpol-Bupati Harus Chemistry

PONOROGO- – Ipong Muchlissoni ’’melewati’’ Partai Keadilan Sejahtera.…

Sabtu, 21 September 2019 10:58

Keberadaan Pesawat Rimbun Air Masih Belum Jelas

JAYAPURA-Pencarian terhadap pesawat Rimbun Air jenis Twin Otter DHC6 dengan…

Jumat, 20 September 2019 10:57

Sopir Taksi Perkosa Bocah 9 Tahun

GIANYAR – Bejat. Kata ini nampaknya pantas disematkan atas perilaku…

Jumat, 20 September 2019 09:55

Data Penumpang Bocor, Lion Group Investigasi

JAKARTA– Puluhan juta data penumpang maskapai milik Lion Air Group…

Kamis, 19 September 2019 00:32

Ditetapkan Sebagai Tersangka, Imam Nahrawi Bantah Terima Duit Suap Sebesar Rp26,5 M

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga…

Rabu, 18 September 2019 12:13

PBB Akui Papua Bagian dari Indonesia

JAKARTA- Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menegaskan tidak ada lagi pembahasan…

Selasa, 17 September 2019 16:30

RUU MD3 Disahkan, Pimpinan MPR Resmi Bertambah

JAKARTA– DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga…

Selasa, 17 September 2019 16:17

Minta Tak Serahkan Mandat di Tengah Jalan

JAKARTA– Lima pimpinan KPK hasil pemilihan Komisi III DPR hadir…

Selasa, 17 September 2019 15:11

Kado Hari Anak Nasional, Revisi UU Perkawinan Sah

JAKARTA– Wajah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise…

Senin, 16 September 2019 12:12

Merasa Ditipu Dosennya Sendiri, Dijanjikan PNS Bayar Rp 100 Juta

SLEMAN, - “Malu!”. Itulah yang berulang kali dikatakan Akbar, bukan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*