TANJUNG SELOR – Pemprov Kaltara melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim) kembali mengusulkan pembangunan rumah susun (rusun) pada 2020. Usulan pembangunan rusun bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov Kaltara serta pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Tanjung Selor itu telah disampaikan pada konsultasi regional yang digelar Kementerian PUPR di Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (22/2).
Dalam konsultasi itu, salah satu agendanya adalah penyusunan rencana kerja Kementerian PU pada 2020. Kepala Dinas PUPR-Perkim Kaltara Suheriyatna mengatakan, pembahasan pada konsultasi dibagi menjadi empat desk. Yakni, berdasarkan wilayah Sumatra, Jawa-Bali, Kalimantan-Nusa Tenggara, dan Sulawesi-Maluku-Papua.
Pemprov ingin gedung yang dibangun nanti, jumlah huniannya lebih banyak dibandingkan rusun sebelumnya. “Insyaallah jika usulan kita diakomodasi oleh Kementerian PU, rusun itu dapat dibangun pada 2020,” ujar Suheriyatna didampingi Kepala Bidang (Kabid) Perumahan Roswan, Minggu (24/2).
Sementara itu, untuk rusun yang dianggarkan tahun lalu, realisasi fisiknya sudah 100 persen. Bangunan yang didanai APBN senilai Rp 13 miliar tersebut, berdiri di atas lahan seluas 6 ribu meter persegi dengan luas bangunan 2.120 meter persegi. Gedung yang berlokasi di Jalan Handal itu memiliki 3 lantai dengan 35 unit ruang bertipe 45.
Saat ini sedang diselesaikan sejumlah pemasangan fasilitas untuk semua unit hunian. “Ada 149 ASN yang menyatakan minat. Dalam waktu dekat kita panggil masing-masing personal atau calon penghuni rusun untuk kemudian kita lakukan wawancara. Insyaallah pertengahan 2019 sudah siap untuk ditempati,” ungkap Suheriyatna.
Penghuni rusun itu tidak menetap, namun berjangka waktu tinggal 3-4 tahun. Harapannya, dalam jangka waktu tersebut, ASN yang mendiami rusun sudah mengumpulkan dana untuk membeli atau membangun rumah sendiri. Prioritas penghuni adalah ASN yang belum memiliki rumah alias masih indekos, ngontrak. “Kita maksimalkan bagi ASN yang telah berkeluarga. Memiliki dua anak, namun belum memiliki rumah di wilayah Tanjung Selor,” katanya.
Guna mempercepat realisasi hunian, tambah Roswan, selain menyediakan lahan di 2018, Pemprov Kaltara pada tahun ini mengalokasikan dana untuk perbaikan akses jalan menuju rusun senilai Rp 1 miliar. Progresnya, tim DPUPR-Perkim sedang melakukan persiapan dokumen lelang. Termasuk penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) yang digunakan untuk perhitungan biaya atas pekerjaan/jasa. “Kami juga sudah menyusun pergub mengenai pengelolaan rumah susun sewa. Prosesnya tinggal menunggu pengesahan dari Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya. (humas/kri/k16)
