SABAH– Pemprov Kaltara yang mewakili Indonesia bersama Pemerintah Sabah, Malaysia, sepakat menyediakan anggaran pembangunan kawasan perbatasan negara. Utamanya di Serudong, Malaysia, dan Seimenggaris, Kabupaten Nunukan, Kaltara. Anggaran itu dikabarkan akan dialokasikan mulai 2020.
“Pemerintah Malaysia melalui Pemerintah Sabah akan mengusulkan anggaran pembangunan kawasan perbatasan, itu di dalam RMK-12 (Rancangan Malaysia Ke-12). Namun, sebelumnya akan dipastikan dulu titik pembangunan di kedua negara,” kata Gubernur Kaltara Irianto Lambrie pada Persidangan Sosek-Malindo Peringkat Negeri Sabah/Tingkat Provinsi Kaltara di The Pacific Sutera Harbour Kinabalu, Sabah, Senin (18/2).
Pemerintah Malaysia, kata Irianto, setuju menjadikan Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) Sabah sebagai agensi penyelaras untuk menelisik pembangunan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di Serudong secara holistik. “Tentu saja Pemprov Kaltara sebagai wakil Pemerintah Indonesia menyambut baik niatan ini. Sepanjang itu demi pembangunan dan kemajuan kawasan perbatasan di kedua negara,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, disepakati pula untuk ditindaklanjuti lebih jauh dengan membawa rekomendasi tersebut ke pihak berwenang pada tingkat pusat di pemerintahan masing-masing. Pemerintah Sabah akan menyampaikan rekomendasi ini kepada Kementerian Dalam Negeri (KDN) Malaysia, begitu pula Pemprov Kaltara akan menyampaikan kesepakatan yang dicapai kepada Mendagri (Menteri Dalam Negeri) selaku Kepala BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan).
Termasuk mengusulkan Serudong sebagai salah satu pintu masuk dalam BCA (Bordet Crossing Agreement) dalam perjanjian kedua belah negara,” beber Gubernur. Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas mengenai persoalan ekspor-impor kedua negara yang melibatkan Pemprov Kaltara dan Pemerintah Sabah. Di antaranya, komoditas ayam dan beras.
“Ada lima perusahaan pengekspor ayam dari Malaysia, yakni Rastamas, QL Farm, In-Pros, Ladang Evergrowth, dan ST Food. Untuk hal ini, Pemprov Kaltara akan menyampaikannya kepada BNPP juga kementerian terkait, termasuk dokumen permohonan dari Pemerintah Sabah sehubungan hal yang sama. Tentu saja, hal ini akan dibalut melalui forum kerja sama Sosek-Malindo,” ungkap Irianto.
Sementara itu, untuk komoditas beras, persoalannya adalah aktivitas pengangkutan melalui jalur laut. “Kedua pemerintahan telah mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan aktivitas transhipment beras antar kedua negara. Bahkan, Pemerintah Malaysia melalui Kementerian Pertanian dan Asas Tani akan menerbitkan arahan untuk menghentikan semua aktivitas transhipment beras mulai 1 April 2019,” tutur Gubernur.
Pemprov Kaltara dan Pemerintah Sabah, lanjut dia, juga sepakat untuk membahas kemungkinan dibukanya “keran” ekspor-impor beras. Untuk pembahasan lebih lanjut, Pemerintah Sabah melalui Majelis Keselamatan Negara (MKN) dan Pemprov Kaltara akan melakukan lawatan teknikal bersama pada 2 Maret. “Selain itu, terkait MoU Non Convention Ship (NCS) komoditas beras akan dilakukan pertemuan lagi pada 25–29 Maret di Jogjakarta,” ulas Gubernur. (humas/kri/k8)
