TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie menginginkan realisasi kegiatan pada 2019 ini bisa dilakukan lebih awal dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, dirinya menginstruksikan paling lambat Maret sudah ada pemenang lelang. Jadi, April sudah bisa teken kontrak dan kegiatan fisik segera dilaksanakan.
Dikatakannya, memasuki Februari, ada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum menyelesaikan rencana umum pengadaan (RUP). Gubernur pun meminta semua OPD segera menyerahkan RUP pengadaan barang dan jasa kepada LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) di Biro Pembangunan.
“Saat ini sedang dalam proses penyusunan RUP. Sebagian sudah selesai. Saya minta bulan Maret itu sudah ada yang ditetapkan jadi pemenang (lelang). Bahkan kalau bisa, akhir Februari ini sudah ada yang diumumkan,” kata Irianto.
Gubernur meminta proses pekerjaan pengadaan barang dan jasa, khususnya yang dianggarkan APBD bisa lebih cepat. Dengan demikian, realisasinya bisa ditingkatkan dengan memanfaatkan waktu seefektif mungkin. “Kalau Maret sudah bisa diumumkan pemenang lelangnya, pada April sudah bisa ditandatangani kontrak. Sehingga kita punya waktu delapan sampai sembilan bulan efektif untuk pengerjaan,” ujarnya.
Melihat progres yang ada, Irianto optimistis tahun ini pelaksanaan dan realisasi kegiatan APBD bisa lebih cepat. Diungkapkan, pekerjaan di daerah kadang terkendala di dana alokasi khusus (DAK). Hal itu karena kegiatan yang dianggarkan melalui DAK kerap terkendala dengan juknis (petunjuk teknis) dari pusat yang terlambat atau sering berubah-ubah.
“Ini yang kadang membuat lambat. Ini bukan hanya di Kaltara, tapi hampir di seluruh daerah. Kita mau dilelang, tiba-tiba ada perubahan, tidak sesuai juknis. Ini bisa jadi masalah,” ungkapnya.
Berkaitan hal itu, gubernur menginstruksikan kepada kepala OPD yang melaksanakan kegiatan melalui DAK, untuk intens berkomunikasi dengan kementerian masing-masing. Apalagi OPD dengan alokasi DAK yang besar, agar segera meminta juknis di kementerian. “Saya sudah perintahkan kepala OPD secara intensif mengejar penyelesaiannya itu,” bebernya.
Untuk diketahui, informasi di Biro Pembangunan, capaian realisasi fisik yang didanai APBD 2019 oleh jajaran OPD di lingkup Pemprov Kaltara per 31 Januari telah mencapai Rp 74 miliar atau 2,5 persen. Realisasi keuangannya Rp 37 miliar atau 1,26 persen dari total pagu anggaran Rp 2.978.421.907.475,44. (humas/kri/k16)
