SAMARINDA - Masa kepengurusan KONI Kutai Kartanegara (Kukar) berakhir pada 14 Februari kemarin. Itu disampaikan Wakil Ketua I KONI Kukar, Rahman kepada wartawan di Kantor KONI Kaltim Jalan Kusuma Bangsa. Niatan mereka berkunjung adalah menyampaikan permohonan perpanjangan masa kepengurusan kepada induk olahraga tertinggi di Benua Etam.
"Selasa (12/2) kami baru rapat pleno. Membahas masalah kepengurusan KONI Kukar yang berakhir. Karena belum bisa melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT), akhirnya kami memutuskan untuk meminta perpanjangan," ungkap Rahman kemarin. Disebutkan, RAT dan musorkab belum bisa bergulir karena terkendala masalah anggaran.
Ya, hingga kemarin ditegaskan Rahman, pengurus KONI Kukar belum mengetahui pasti soal keamanan anggaran pada APBD Murni 2019. "Kami belum ada info, dapat hibah atau tidak (kejelasan anggaran). Yang jelas, sejauh ini anggaran belum ada. Karena itu diputuskan untuk memohon perpanjangan kepengurusan kepada KONI Kaltim," jelas Rahman.
Selain soal anggaran, momen berakhirnya kepengurusan yang berdekatan dengan pemilu juga jadi soal. Sehingga Rahman mengaku, dalam posisi sulit untuk menggulirkan musyawarah dengan semestinya.
"Takutnya ketua KONI terpilih jadi caleg, akhirnya mengundurkan diri. Karena itu, diputuskan musyawarah bisa diblaksana setelah Pemilu 2019," pungkasnya.
Di sisi lain, Kepala Bidang Organisasi KONI Kaltim Budhi Iriawan menyebut, surat perpanjangan baru mereka terima kemarin. Sehingga harus dipelajari lebih lanjut. "Kami harus paham dulu alasan minta perpanjangan. Memang secara mekanisme organisasi perpanjangan bisa diberikan sepanjang alasannya tepat," imbuhnya.
Bila persolan anggaran serta momen pemilu yang jadi kendala, Budhi mengaku, tidak bisa dipaksakan. Namun, tenggat masa perpanjangan akan diberikan memalui telaah lebih lanjut.
"Kami akan pelajari dahulu isi permohonan mereka. Apakah nanti diperpanjang selama enam bulan atau cukup tiga bulan saja akan diputuskan nanti," tutup Budhi. (*/asp/is)
