Indonesia Corruption Watch (ICW) menempatkan Jawa Tengah (Jateng) sebagai provinsi kedua untuk penindakan kasus korupsi terbanyak selama 2018. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo melihat hal tersebut sebagai catatan minus.
"Ini jelas (catatan) buruk. Buruk banget," ucap Ganjar saat ditemui di Wisma Puri Gedeh, Kota Semarang, Selasa (12/2).
Sesuai laporan 'Tren Penindakan Korupsi 2018' yang dirilis ICW belum lama ini, korupsi di Jateng selama 2018 tercatat sebanyak 36 kasus dengan 65 tersangka. Total nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp 152,9 miliar.
Jateng sendiri satu peringkat di bawah Jawa Timur dengan 52 kasus korupsi, 135 tersangka, dan kerugian negara senilai Rp 125,9 miliar. Setelah Jateng, ada Sulawesi Selatan dengan 31 kasus, 62 tersangka, dan kerugian negara senilai Rp 74,5 miliar. Lalu Jawa Barat, 27 kasus, 71 tersangka, serta kerugian negara sejumlah Rp 51,4 miliar.
Bahkan, penilaian ICW terhadap Jateng ini memburuk. Pada 2017 lalu, Jateng berada di nomor empat soal jumlah penindakan kasus korupsi terbanyak dengan total 29 kasus dan kerugian negara sebesar Rp 40,3 miliar. Tiga besar saat itu adalah Jatim, Jabar, dan Sumut.
Maka, Ganjar mendesak agar para penyelenggara negara mau bertindak untuk memperbaiki catatan negatif ini. Seperti menata ulang birokrasi agar penggunaan uang negara bisa terbuka, mengumumkan harta kekayaan, dan meningkatkan kualitas pengawasan di internal. Intinya, wajib transparan dan akuntabel disertai kontrol dari masyarakat.
"Sehingga mitigasinya sudah ketahuan. Toh selama ini kan urusaannya suap, jual beli izin, jabatan, sesimpel itu saja," kata Ganjar.
"Itu kan tinggal ditunjukkan saja. Ada kasusnya di daerah mana, kabupaten mana, dicatat ini itu, ya sudah tinggal diperbaiki," lanjut politikus PDIP tersebut.
Mereka yang enggan berbenah dan bermental korup harus siap kena persoalan hukum. "Kalau sudah ndableg (bandel) memang harus di-OTT (Operasi Tangkap Tangan), nggak ada lagi kata-kata lain," tegasnya. (jpc)
