Oleh: Ramon Damora
Wartawan Indonesia
KETUA Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, kembali menghumban lagu lama 'moghulisme media'. Moghulisme dalam takrif Ketua Yosep adalah gurita konglomerasi media dari cetak, radio, televisi, sampai daring (online). Yang dia cemaskan: moghulisme media berpotensi menyeragamkan pemberitaan untuk kepentingan pihak tertentu.
Baru-baru ini, keprihatinan serupa dia kemukakan lagi di forum workshop Peliputan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden di Four Point Hotel, Surabaya. Workshop menjadi salah satu rangkaian acara Hari Pers Nasional (HPN) Jawa Timur 2019 dimana Kota Surabaya ditunjuk sebagai tuan rumah.
Di sinilah letak menariknya. Poin pencerahannya. HPN adalah hari besar umat Pers Indonesia. Sebagai wartawan, kita membutuhkan refleksi sebanyak-banyaknya, sedapat-dapatnya, demi merayakan HPN yang rahmatan lil universe.
Rekayasa kegembiraan, semangat baru, penting bisa selalu ada di setiap berulangnya tarikh demi tarikh yang kita anggap epik. Manusia menghadirkan istilah-istilah bergairah saat merayakan penanggalan istimewa: resolusi, reaktualisasi, revisi, revitalisasi, dsb.
Adapun refleksi bukan tindakan semacam itu. Refleksi tak menuntut modifikasi persiapan apapun dari manusia yang ingin meraih pencerahan di momen hari jadinya. Refleksi hadir secara alami lewat pantulan-pantulan kebiasaan, tabiat, fi'il, juga pilihan-pilihan diksi, narasi, konsesi-bukan-konsesi, yang (di)tampil(kan) oleh satu entitas tatkala terhubung ke dunia luar.
Bagaimana merefleksikan HPN 2019? Berpulang pada ijtihad meditasi masing-masing soal dimana, dan bagaimana, hendak memburu pantulan permenungan mengenai posisi Pers Indonesia hari ini. Bagi saya, terdapat banyak 'kode lunak' refleksi yang bisa dipetik dari peristiwa 'moghulisme media' ala Ketua Dewan Pers di atas.
Saya menyebut 'peristiwa' bukan karena serta-merta setuju dengan istilah tersebut sebagai sesuatu yang faktual, melainkan karena ada sejumlah pantulan titik balik Pers Indonesia di situ, khususnya menyoal dugaan degradasi posisi sakral Dewan Pers saat ini.
Pertama-tama, tentu saja saya tidak berharap materi 'moghulisme media' yang disampaikan Ketua Dewan Pers dalam forum workshop HPN Surabaya 2019, yang secara kebetulan dirilis oleh banyak media, dan saya membacanya pertama kali di laman ceknricek.com edisi Rabu (6/2), dianggap sebagai 'pidato perpisahan' seorang Yosep Adi Prasetyo a.k.a Stanley.
Andai pun ada situasi-situasi tak disengaja yang akhirnya jadi seperti 'eh, betul rupanya, itu statemen terakhir Pak Yosep sebagai Ketua DP', maka cukuplah dikenang sebagai farrewel-party yang buruk. Mari berdoa semoga kita menemukan pernyataan resmi, retorika selamat tinggal, atau apapun dari beliau, yang lebih dari sekadar 'moghulisme media'.
Stanley dan 'moghulisme media' adalah dua hal tak terpisahkan. Dwi konco wacana seiring sejalan. Dua-duanya muncul beberapa tahun lalu sebagai wajah dan istilah baru Dewan Pers menghangatkan atmosfer jurnalisme tanah air.
Yosep Adi Prasetyo adalah Stanley adalah as known as, a.k.a, yang juga dikenal sebagai, atau sebut saja demikian. Ini mewakili curriculum vitae-nya yang multi-latar: aktivis, penggerak NGO, jurnalis, mantan anggota Komnas HAM, konsultan manajemen, pengajar.
Punya dua Ketua Dewan Pers sebelumnya yang sama-sama bergelar profesor 'garis lurus', kehadiran Stanley dengan segala profilnya memang menjanjikan harapan. Pers Indonesia menunggu-nunggu, garis seperti apa yang bakal ia bentangkan dalam menghayunkan trisula ideologi DP: mengembangkan, melindungi, dan mendidik Pers Indonesia dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya ke publik.
Tentu saja ada sedikit keraguan. Misalkan soal kharisma. Sosok Bagir Manan, atau kalau ditarik lagi ke belakang ke era Ichlasul Amal, menggaransi kewibawaan Dewan Pers dengan penuh tabik hormat. Stanley, 'ala kuli haal, sesungguhnya tak perlu-perlu amat memiliki dimensi tersebut. Dia cukup menjaganya dengan memaksimalkan ruang-ruang strategis lain.
