SAMARINDA - Pemerintah Provinsi diminta mencegah terjadinya dualisme kepengurusan Kadin Kaltim. Dengan tidak memberikan ruang bagi pengurus Kadin lain selain pengurus yang sah dan telah lama aktif melaksanakan kegiatan bersama pemerintah pusat.
"Dualisme (Kadin) jangan sampai terjadi di Kaltim. Dan, kuncinya adalah di kebijakan pemerintah. Kalau pemerintah tidak memberi ruang maka tidak terjadi dualisme," kata Ketua Umum Kadin Kaltim, Dayang Donna Faroek, Kamis (7/2/2019) saat jumpa pers bersama 10 pengurus Kadin Kabupaten Kota se Kaltim.
Donna menegaskan ia dapat membuktikan Kadin Kaltim di era kepemimpinannya yang sah dan telah aktif melaksanakan kegiatan bersama pemerintah pusat.
"Setiap kegiatan Kadin, Ketua Umum Bapak Rosan Perkasa Roeslani selalu berdampingan dengan Bapak Presiden RI Joko Widodo. Dan, saya terakhir mendapat kesempatan diundang Bapak Presiden pada tanggal 27 agustus 2018 bersama 26 pengusaha nasional generasi kedua di Istana Merdeka. Ini suatu pengakuan Kadin pihak kami yang sah dari pemerintah," jelas Donna.
Saat ini di Kaltim dikabarkan telah muncul Kadin tandingan versi OSO dengan Ketuanya Andika Hasan yang rencananya akan melakukan pelantikan di Februari 2019.
Kubu Kadin Kaltim diketuai Donna bersama jajarannya menduga Andika Hasan menjadi Ketua Umum Kadin Kaltim tanpa melalui proses Musda sebagaimana aturan organisasi. Sehingga memunculkan dugaan bahwa Kadin Kaltim dibawah pimpinan Andika Hasan di tengah situasi politik yang panas.
Adapun sekretariat Kadin di Kaltim Jl Jenderal Sudirman merupakan alamat tetap Kadin Kaltim yang digunakan oleh Dayang Donna Faroek selaku Ketua Umum Kadin hasil Musyawarah Provinsi (Musprov) tahun 2017 dengan penguatan surat pernyataan Kadin Kaltim yang sah dikeluarkan oleh Kadin Indonesia dengan nomor surat : 089/DP/I/2019 tertanggal 23 Januari 2019. (mym)
