BANJARMASIN–Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) berharap, pemerintah kabupaten/kota dan provinsi semakin adaptif dengan perkembangan zaman. Pemerintah daerah juga harus bekerja lebih keras, inovatif, dan kreatif menjalan tugas.
Demikian diungkapkan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mengutip pernyataan MenPAN-RB Syafruddin pada acara apresiasi dan penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE-SAKIP) Provinsi dan Kabupaten/Kota Wilayah II Tahun 2018 di Golden Tulip Galaxy Hotel, Banjarmasin, Rabu (6/2).
Menurut Irianto, MenPAN-RB juga mengingatkan, pemerintah daerah harus mulai mengarahkan paradigmanya pada resolusi kinerja dengan memperbaiki jalannya roda pemerintahan. "Perubahan zaman telah mengubah harapan publik saat ini. Pemerintah harus hadir melayani dengan sikap dinamis, fasilitasi yang mudah, efektif, dan efisien,” jelasnya.
Karena itu, Gubernur Irianto Lambrie menginginkan agar mulai tahun ini jajaran pemerintahan di Kaltara dapat memenuhi harapan MenPAN-RB tersebut. Jajaran pemerintahan di Kaltara harus mampu menerapkan sistem birokrasi yang fundamental.
“Pemerintah bertanggung jawab kepada aliran anggaran negara yang bertujuan kepada kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara. Bukan untuk berlomba-lomba meningkatkan penyerapan anggaran, lalu mengadakan kegiatan yang sama sekali tidak bermanfaat bagi rakyat," jelas Irianto.
Dalam hal pelayanan publik, misalnya. KemenPAN-RB berencana akan memperluas fungsi dan perannya ke seluruh wilayah Indonesia. Termasuk wilayah perbatasan di Kaltara. “MenPAN-RB tadi mengatakan, ada 16 balai dari KemenPAN-RB yang akan dibangun di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan,” ujarnya.
Berkaitan dengan pengawasan penerapan SAKIP, Gubernur sangat mendukung upaya KemenPAN-RB yang berencana meningkatkan kewenangan APIP. Selain itu, APIP akan dibekali dengan perangkat teknologi informasi yang memadai guna menunjang kelancaran kinerjanya. (humas/kri/k8)
