MANAGED BY:
SELASA
12 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

SELISIK/LAPSUS

Jumat, 25 Januari 2019 08:12
“Kami Tidak Boleh Ambil Keuntungan Lain”
-ilustrasi

PROKAL.CO, PERBEDAAN pembiayaan kepemilikan rumah antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada akad. Sales Head BNI Syariah Cabang Balikpapan Bambang Haryadi menjelaskan, pihaknya menerapkan akad murabahah atau jual beli. Mekanismenya, bank syariah membeli unit dari developer. Setelah menjadi hak milik bank, kemudian bank menjualnya kepada nasabah.

Ini berbeda dengan mekanisme yang berjalan di bank konvensional. Tidak ada akad. Tetapi hanya hutang piutang yang munculnya nanti berpotensi riba. “Jadi yang terpenting pada akadnya, bukan berarti seluruh bank termasuk bank syariah juga riba seperti pandangan selama ini,” tuturnya.

Selain akad, perbedaan lainnya yakni angsuran. Dalam pembiayaan rumah, bank syariah menerapkan angsuran yang pasti hingga jatuh tempo. Dengan skema pembiayaan maksimal 20 tahun dan kisaran harga rumah Rp 250-400 juta.

Adanya angsuran yang pasti membuat nasabah sejak awal jual beli sudah tahu berapa jumlah pembayaran setiap bulan. “Konsumen juga mengetahui berapa margin atau keuntungan yang diperoleh bank dari hasil penjualan itu,” tuturnya.

Bambang menjelaskan, margin berbeda dengan bunga milik bank konvensional. Sebab margin berbentuk angka keuntungan yang pasti. Tidak memakai perhitungan persentase. Sehingga BNI syariah secara terbuka menjelaskan berapa harga dasar dan keuntungan (margin) yang mereka peroleh dari konsumen dengan program cicilan itu.

“Tapi harga tidak akan bertambah, semua sesuai dengan akad. Margin dan harga ini tidak boleh dipisahkan dalam akad. Sementara administrasi, appraisal, provisi semua gratis. Kami tidak boleh mengambil keuntungan lain,” bebernya.

Dia mengakui, sebagian besar masyarakat menganggap cicilan di bank syariah lebih mahal dari bank konvensional. Sebab dalam bank konvensional terdapat tawaran angsuran fix selama 3-5 tahun. Hal itu yang membuat bank konvensional terasa lebih murah di awal daripada bank syariah. Padahal setelah itu, nilai angsuran bergerak mengikuti suku bunga.

“Sehingga justru menyulitkan nasabah, mereka tidak mendapat kepastian berapa total nilai rumah tersebut hingga akhir cicilan,” ungkapnya. Menurutnya, mekanisme pembiayaan rumah di bank syariah tidak ribet. Pertama jika nasabah sudah memenuhi SOP termasuk penilaian kemampuan membayar, tinggal melakukan akad jual beli dan wakalah yakni sebuah surat kuasa dari bank kepada nasabah untuk membeli rumah. Begitu akad jual beli selesai, selanjutnya proses balik nama.

“Kemudian BNI Syariah tidak ada denda seperti yang selama ini jadi isu besar. Ketika ada pembayaran macet, kita komunikasikan untuk mencari solusi,” tuturnya. Begitu satu hari saja telat membayar, pihak bank akan melakukan pendekatan.

Menurutnya tidak ada denda membuat komunikasi antara bank dengan nasabah harus lebih aktif. Salah satu opsi yang ditawarkan pada konsumen adalah reschedule angsuran. Perubahan skema dan biaya angsuran mengikuti kemampuan konsumen saat itu. Dengan catatan, reschedule tidak boleh mengubah keuntungan yang disepakati atau margin. Jadi harga jual tetap tidak boleh berubah dari akad.

“Boleh bayar lebih murah untuk sementara, nanti kembali ke cicilan awal mengikuti kemampuannya saat keuangan sudah lebih baik,” katanya. Kemudian apabila nasabah sudah merasa tidak mampu lagi, mereka bisa melakukan penjualan rumah tersebut. Baik menjual sendiri atau dengan bantuan pihak bank. Dia menyebutkan, jika ada kelebihan keuntungan dari penjualan maka akan kembali kepada nasabah. Namun selama masa angsuran, sertifikat rumah berada di bank sebagai jaminan jika konsumen melakukan wanprestasi. Legalitas baru akan diberikan setelah angsuran lunas.

“Walau syariah kita tetap masih harus mengikuti regulasi atau aturan OJK dan BI. Contoh keberadaan DP yang menjadi SOP,” imbuhnya. Selain tetap ada jaminan, calon konsumen BNI Syariah harus lolos dalam BI check in atau yang kini bernama SLIK.

Bambang beralasan, SLIK merupakan satu-satunya cara yang dapat digunakan untuk mengetahui karakter nasabah. Jadi mekanisme mengenal track record nasabah melalui SLIK.

Sementara untuk asuransi jiwa dan kebakaran, semua bergantung pada keinginan konsumen. BNI Syariah tidak mewajibkan, asuransi bisa saja ditiadakan dalam perjanjian jual beli tersebut. “Namun ada pembuatan surat pernyataan dari ahli waris dalam bentuk nota rill yang menyebutkan dia tahu bahwa pembiayaan ini tidak ditutup asuransi jiwa,” ucapnya.

Dia mengakui, risiko sangat tinggi dipegang developer syariah yang tidak melibatkan bank dalam transaksi jual beli. Terutama saat ada pembayaran macet, maka beban atau tanggung jawab developer sangat besar. Berapa lama mereka baru dapat cash flow, sementara bank lebih cepat melakukan pencairan secara bertahap sesuai progress pembangunan. Apalagi BNI Syariah juga tidak merasa tersaingi dengan keberadaan developer syariah.

Menurutnya setiap orang sudah punya rezeki dan konsumen masing-masing. Jadi ada pasar dan segmen sendiri, konsumen tentu juga memiliki pandangan dan melihat kualitas. Bahkan sesungguhnya bank syariah juga ingin membantu agar developer syariah cepat berkembang.

“Niat kami sama karena ingin mengajak orang terhindar dari riba, jadi semangatnya sama. Saatnya masyarakat Islam jauh dari riba. Kami juga ada dasarnya yakni MUI yang mengeluarkan DSN (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia), terbukti kami tidak ada denda dan bisa meniadakan asuransi,” ungkapnya.

Bambang mengatakan, tren pembiayaan rumah di BNI Syariah semakin tinggi. Hal ini tidak terlepas dari pengetahuan masyarakat tentang riba semakin luas. Kemudian konsumen merasa lebih aman dan nyaman karena angsuran pasti. Bahkan dalam proses jual beli ini, ada konsumen dari non-muslim karena mereka ingin kepastian dalam angsuran. “Mereka ambil pembiayaan melalui bank syariah karena ingin terhindar dari riba. Banyak konsumen justru take over dari bank konvensional ke bank syariah,” ujarnya.

Dia bercerita, tiga tahun lalu memang pasar properti mulai lesu dan daya beli masyarakat kecil. Namun sejak 2018 pergerakan positif mulai terlihat dan daya beli masyarakat meningkat. “Tidak menutup kemungkinan kami memberikan pembiayaan unit dengan nilai jual yang tinggi. Selama ada perjanjian kerja sama, bisa saja. Jadi kami bisa mengakomodasi semua keinginan nasabah,” bebernya.

Bambang mengingatkan, sekarang adalah saatnya mengedukasi masyarakat terutama muslim untuk mau menabung dan membesarkan bank syariah. “Kami butuh pasar yang besar agar bisa mengubah regulasi sesuai syariah yang benar. Semakin besar kampanye antiriba, komunitas antiriba, ini juga pertanda baik untuk bank syariah,” tuturnya. 

Sementara itu, Deputy Branch Manager (DBM) Kantor Cabang BTN Syariah Balikpapan, Tangguh FP Ranakusuma mengungkapkan, perbedaan bank syariah dengan developer syariah adalah regulator. “Perbankan selalu ada namanya lembaga regulator yakni BI dan OJK. Kalau developer syariah tidak ada,” ungkapnya.

Perbedaan kedua, lanjut dia, pembiayaan menerapkan regulasi financing to value atau pengenaan maksimal flat form pembiayaan. Selanjutnya ada ketentuan uang muka. “Kenapa mesti ada DP (down payment/uang muka), agar ada sense of belonging terhadap agunan. Itu adalah trik dan mitigasi risiko,” terangnya.

Setelah masyarakat memilih rumah, pihak bank akan melakukan wawancara untuk menggali kemampuan membayar dan mengetahui karakter pembiayaan nasabah. Kemudian dilakukan analisis. Selanjutnya, muncul surat persetujuan. “Ibarat SIM agar bisa akad. Syarat akad, selain surat persetujuan, DP harus lunas, bangunan sudah jadi 100 persen. Pada saat rumah siap, akan diakadkan. Akad syariah,” sebutnya.

Adapun lama angsuran, jangka waktu di BTN Syariah bisa sampai 20 tahun. Nilai angsuran tetap sampai lunas. “Sedangkan developer syariah paling lama 10 tahun. Kenapa? Karena cash flow akan lambat. Tidak bisa membangun lebih, percepatan jalan dan fasilitas umum,” sebutnya. Menyinggung bunga bank, dirinya menegaskan hal itu tidak ada. Namun ada margin atau bagi hasil. ”Kesepakatan atas perubahan harga. Kenapa ada bagi hasil? Biar setara,” ujarnya. Tangguh tak  menampik, agak sulit mengubah paradigma masyarakat terkait selisih dan bunga.

Terkait denda, dirinya menyebut akan muncul jika nasabah wanprestasi. Hanya saja, pendapatan masuk dalam pendapatan sosial yang tidak bisa digunakan untuk kepentingan operasional.  Seperti kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. “Denda tetap dikenakan,” tegasnya. Kemudian tanpa sita di developer syariah, Tangguh mengatakan, di BTN Syariah hal itu ada.

Nasabah yang tidak membayar selama 3 bulan akan dikirim surat peringatan (SP) 1. Apabila tidak membayar, maka diberikan SP 2, SP 3 hingga somasi. “Di somasi ada 2 pilihan, mau dilelang apa dijual sendiri. Tapi selama ini belum ada sita. Selama ini nasabah cari pembeli atau investor,” teranya. Sementara itu, meski berlabel syariah, nasabah yang mengajukan pembiayaan syariah di bank syariah tidak melulu dari umat muslim. (tim kp)


BACA JUGA

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*