PENAJAM – Ribuan data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) ganda berhasil disortir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Bahkan dari data kepesertaan ganda tersebut, ditemukan satu peserta memiliki tiga hingga empat alamat berbeda. Satu orang yang memiliki satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) bisa tercatat pada tiga sampai empat alamat berbeda.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil PPU Ghozali kepada Kaltim Post, beberapa waktu lalu. Dari hasil verifikasi dan validasi data kepesertaan JKN-KIS, yang diperoleh dari BPJS Kesehatan, dia menemukan 5.738 data peserta ganda.
“Jumlah peserta JKN-KIS di Kabupaten PPU sebanyak 135.774 orang. Diduga mereka adalah peserta bukan penerima bantuan iuran atau peserta mandiri. Saya berani mempertaruhkan integritas saya, untuk menyatakan bahwa data BPJS ini enggak benar,” tegasnya.
Ghozali bahkan menunjukkan salinan data kepesertaan ganda yang telah diverifikasi dan validasi oleh Disdukcapil. Data setebal 128 halaman itu membeberkan informasi kependudukan berdasarkan nama, NIK, dan alamat peserta JKN-KIS tersebut. Yang merupakan hasil konsolidasi atas ketunggalan data penduduk berdasarkan NIK. Sehingga satu orang hanya memiliki satu identitas kependudukan. Tidak dimungkinkan bisa memiliki beberapa identitas.
“Jadi kalau dua-duanya (data kepesertaan JKN-KIS ganda, Red) benar itu tidak mungkin. Kalau dua-duanya salah, itu benar. Tapi kalau salah satu saja yang benar itu, bisa jadi,” terang Ghozali.
Apabila ingin memperbaiki data yang tidak sah itu, Ghozali mempersilakan kepada BPJS Kesehatan untuk datang ke Disdukcapil. Selanjutnya memadankan data ganda itu dengan data pelayanan milik Disdukcapil. Setelah itu, dilakukan pencocokan di lapangan. Antara dokumen kependudukan dengan dokumen kepesertaan JKN-KIS. Berdasarkan NIK dengan alamatnya.
“BPJS Kesehatan yang bikin ganda (peserta JKN-KIS, Red) ini. Jadi BPJS harus bertanggung jawab memperbaikinya. Sebab, diperkirakan di masterfile-nya BPJS Kesehatan, kebanyakan adalah peserta non-PBI,” tukasnya.
Sebelumnya, BPJS Kesehatan cabang Balikpapan sempat menyanggah data kepesertaan JKN-KIS yang dinyatakan Disdukcapil invalid atau tidak sah, sebanyak 32.153 jiwa. Mereka mengklaim data tersebut valid dan dapat dibuktikan kebenarannya. Sebab, terdaftar di masterfile atau berkas induk kepesertaan BPJS Kesehatan.
“Hal tersebut dapat terjadi dan BPJS Kesehatan telah memiliki prosedur operasional (bisnis proses, Red) penyelesaian data dengan kondisi yang ditemukan (bermasalah) tersebut,” kata Kepala BPJS cabang Balikpapan Endang Diarty dalam keterangan resminya.
Khusus data ganda, dia menjelaskan adalah peserta dengan NIK yang sama. Namun terdiri dari dua peserta yang berbeda (NIK ganda). Atau ada juga data peserta JKN-KIS dengan NIK yang berbeda, tapi peserta yang sama (peserta ganda). Karena itu, pihaknya sedang melakukan verifikasi status kepesertaan pada berkas induk BPJS Kesehatan. Apabila sebelumnya telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS di kabupaten/kota lain di seluruh Indonesia, data tersebut akan ditolak. Tidak akan terdaftar ganda dengan NIK yang sama.
Hasil pembersihan data itu akan disampaikan kembali pada Pemkab PPU untuk divalidasi dan ditetapka sebagai penduduk yang akan didaftarkan sebagai PBI APBD.
“Diharapkan pada 1 Februari 2019, seluruh penduduk PPU terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. Hanya dengan identitas KTP PPU,” tambahnya. (*/kip/san/k16)
