MANAGED BY:
SELASA
10 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

SELISIK/LAPSUS

Senin, 14 Januari 2019 08:38
Nelayan Hanya Kaya Lautan
NELAYAN DEMO: Sejumlah nelayan yang memproses aktivitas bongkar muat batu bara di perairan Manggar, Balikpapan Timur, September tahun lalu.

PROKAL.CO, Takkan ada ikan gurih di meja makan, tanpa ada jerih payah nelayan.

AWAN hitam tampak bergulung-gulung di horizon utara. Perlahan-lahan mendekati kapal motor milik Herman. Walaupun telah lama mengenal laut Tanjung Batu, Berau, belum tentu bisa bersahabat dengan samudra. Lautan bisa saja jadi ganas tiba-tiba. Batinnya memintanya kembali ke rumah, dan dalam sekali entakan mesin perahunya meraung garang membelah laut menuju daratan. Lagi pula, sejumlah ikan sudah memenuhi kapalnya. Kembali jadi pilihan terbaik.

Rasa waswas itu senada dengan pendapat Mirojul dan Taufik dalam jurnal berjudul Nelayan, Lingkungan, dan Perubahan Iklim (2017, Vol 68, hal 28) menyatakan, kondisi sosial dan ekonomi nelayan di Indonesia memprihatinkan tidak terlepas dari pola kemiskinan dan ketidakpastian ekonomi terlebih saat ini.

Tak hanya itu, nelayan dihadapkan dengan ancaman perubahan iklim. Laporan Food and Agriculture Organization of The United Nation (FAO) yang berjudul The Impact of Disasters on Agriculture and Food Security pada 2015 juga menyebutkan, bahwa kekeringan banjir, badai, dan bencana lain yang dipicu perubahan iklim telah meningkat dalam frekuensi dan tingkat keparahan selama tiga dekade terakhir.

Seturut itu dalam laporan United Nation Development Program (UNDP) pada 2007 dengan judul Sisi Lain Perubahan Iklim: mengapa Indonesia harus beradaptasi untuk melindungi rakyat miskinnya menyatakan naiknya permukaan air laut menggenangi wilayah pesisir sehingga akan menghancurkan tambak-tambak ikan di Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.

Nah, pahit-manis menjadi seorang nelayan dengan kapasitas kapal dan alat tangkap yang mungkin di bawah standar, telah dijalani Herman. Dia tidak berpikir untuk pindah ke wilayah perairan lain, pesisir Berau telah banyak memberinya kehidupan. Apalagi, kapasitas kapal yang dia miliki hanya mampu berlayar sejauh 2 mil.

Tentu, relatif jauh berbeda dengan kapal-kapal perikanan berkapasitas puluhan gross ton (GT) yang bisa menembus hingga ke perairan 12 mil. “Kapal saya cuma bisa sampai 2 mil dari daratan,” terangnya.

Untuk sejahtera, sebenarnya dirinya enggan berkomentar banyak. Sebab jika melaut sehari atau dua hari lantas pulang membawa ikan, itu adalah berkat yang tak terhingga. Walau demikian, dia juga berharap pemerintah bisa mengulurkan bantuan. “Minimal kapasitas kekuatan kapal bertambah,” harapnya.

Harapan dari Herman sebenarnya sudah pernah dituangkan Mahyuddin dalam Kebutuhan Teknologi untuk Pengembangan Penangkapan Ikan (2007).  Disebutkan produktivitas nelayan tergolong rendah didominasi kapal berukuran kecil. Yaitu perahu tanpa motor, perahu motor tempel dan kapal ikan berukuran kurang dari 10 GT. Kondisi ini menyebabkan nelayan memiliki hari layar yang singkat (one day fishing), hasil tangkapan sedikit, kualitas ikan kurang terjaga atau kehilangan mutu (losses).

Mengenai rancangan pemerintah membentuk Peraturan Daerah terkait Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di pesisir Kaltim, dirinya enggan ambil pusing asalkan tak mengganggu mata pencariannya dan kawan-kawan lain mencari ikan di laut.

“Jika dibatasi atau dilarang-larang oleh aturan, bagaimana kami mau hidup. Jadi, kami harap kebijaksanaan saja,” pintanya.

Setali tiga uang, Ketua Kerukunan Nelayan Muara Badak, Kutai Kartanegara (Kukar), Andi Basri, mengatakan, saat ini nelayan di Kecamatan Muara Badak banyak mengeluh. Terutama dengan adanya aktivitas bongkar muat batu bara yang berada di lokasi tangkapan nelayan. Di Muara Badak, terdapat sekitar 3 ribu nelayan tradisional. Namun, yang teridentifikasi dan masuk kerukunan nelayan sekitar 1.700 nelayan.

Pentingnya infrastruktur melaut serta penjualan ikan di Muara Badak begitu penting. Mengingat salah satu mata pencarian warga setempat yang cukup besar adalah sebagai nelayan. Melihat persoalan aktivitas nelayan yang kerap bersinggungan dengan bongkar muat batu bara tersebut sering kali dibahas dalam forum resmi pemerintahan. Baik di tingkat kabupaten hingga provinsi. Namun, tindak lanjut dari hasil pertemuan selama ini belum membuahkan hasil.

“Hasil tangkapan menurun saat ini. Padahal, kami ini menggantungkan hidup hanya dari laut. Apa jadinya jika tempat mencari nafkah kami hilang atau rusak. Padahal dulu saking banyaknya ikan yang ditangkap, sampai dibuang di laut karena kapal semakin berat,” ujarnya.

Nelayan Muara Badak juga beberapa kali melakukan hearing dengan legislatif dan pemerintah agar mendesak menindaklanjuti tuntutan mereka terkait aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Muara Berau, Kecamatan Muara Badak. “Aktivitas bongkar batu bara yang selama ini terjadi hingga lebih dari sepuluh tahun itu, harus dievaluasi terlebih dahulu,” ujarnya lagi.

KLAIM LINDUNGI NELAYAN

Diungkapkan Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim, Susi Febriana,  jumlah nelayan laut di Kaltim mengalami peningkatan.

Pada 2017, jumlah nelayan laut di Kaltim hanya 35 ribu orang. Pada 2018 meningkat menjadi 36 ribu orang. Diungkapkan Susi, pada dasarnya menjadi nelayan laut di Kaltim adalah pekerjaan turun-temurun. Biasanya anak muda yang memilih menjadi nelayan adalah anak seorang nelayan.

“Kerap mereka lebih menyatu dengan kehidupan pesisir. Sehingga, juga memilih menjadi nelayan,” ucapnya.

Apalagi, dengan adanya tindakan tegas Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait pencurian ikan, maka ikan-ikan yang didapat nelayan Kaltim bisa lebih banyak. Maka dari itu, nilai tukar petani perikanan (NTPN) pun berada di atas angka 100. Selain hal tersebut, nelayan juga mendapatkan bantuan. Mulai dari mesin kapal, aneka pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia, juga mendapat bantuan dari sektor kesehatan.

Dikatakan Kasi Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan Kaltim Indri Indah Winarni, nelayan mendapatkan asuransi. Mulai masalah kesehatan umum, kecelakaan, hingga kematian nelayan.

“Kalau meninggal dalam tugasnya melaut, bisa di-cover hingga Rp 160 juta,” kata Indri.

Maka dari itu, umumnya nelayan di Kaltim tergabung dalam kelompok-kelompok nelayan. Dengan begitu, mereka akan mudah mendapatkan bantuan dan berbagi informasi terkait dunia nelayan serta aturan pemerintah. Saat ini, nelayan laut paling banyak di Kaltim adalah dari Bontang, yakni 7.755 orang. Beda sedikit dengan nelayan laut di Kukar yang jumlahnya 7.400 orang. Meski begitu, Kukar memiliki nelayan perairan air tawar mencapai 14,6 ribu. Disusul Kubar yang punya nelayan 14,2 ribu (selengkapnya lihat grafis, hal 2). Nelayan air tawar ini umumnya adalah nelayan di kawasan sungai dan danau.

Ribuan nelayan ini menghasilkan miliaran rupiah nilai produksi. Dari hasil tersebut, ikan disalurkan ke beragam tempat pelelangan ikan (TPI) di Kaltim. Paling besar adalah TPI Selili, Samarinda yang juga termasuk Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Selili. Tiap harinya, di PPI menjadi tempat bongkar muat puluhan ton ikan. Disebut Susi, setelah direnovasi, sarana-prasarana akan terus ditingkatkan untuk mendongkrak geliat perikanan PPI yang distribusinya hampir ke seluruh Kaltim.

Meski begitu, nelayan Kaltim juga masih menghadapi persoalan senada dari tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, nelayan Kaltim umumnya adalah nelayan tradisional, sehingga tangkapan tak bisa optimal. Sebab, daya jangkau nelayan tak bisa jauh dan dapat banyak ikan.

Selain itu, kapal juga tergolong kecil dan sumber daya manusia nelayan yang belum mendukung. Masalah lain juga datang dari nelayan nakal yang masih menggunakan alat tangkap terlarang.

Tidak hanya itu, lanjut Susi, nelayan juga kerap berkonflik dengan pertambangan. Seperti aksi blokade nelayan beberapa waktu lalu. Aktivitas pertambangan disebut mengganggu nelayan, sehingga lebih susah mencari ikan. Maka dari itu, Susi berharap rencana zonasi wilayah pesisir yang tengah diproses bisa banyak bermanfaat untuk nelayan.

“Diharapkan bisa meminimalisasi konflik-konflik nelayan. Soalnya, jelas pembagian daerah. Jadi, nelayan tidak terganggu saat melaut,” terangnya.

MASIH JAUH DARI SEJAHTERA

Sementara itu, Sekretaris Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kaltim, Murtianusyauri DP, mengaku hingga saat ini kata sejahtera masih jauh dari nelayan-nelayan di Indonesia secara umum termasuk nelayan pesisir Kaltim. Jika dibandingkan negara lain yang juga punya wilayah pesisir luas seperti Korea dan Jepang sudah maju dalam urusan tangkap ikan. “Nelayan mereka hidupnya enak. Bahkan pendapatannya di atas rata-rata, dan pemerintah menjamin mereka,” ujarnya.

Data KKP memang menyebutkan sumber daya ikan kelimpahannya meningkat dari 7,31 juta ton pada 2013 menjadi 9,93 juta ton pada 2015. Produksi perikanan pun meningkat dari 19,42 juta ton per tahun pada 2013 menjadi 21,72 juta ton per tahun. Ini terdiri dari rumput laut, ikan budi daya hingga ikan tangkap.

Kementerian Kelautan dan Perikanan  (KKP) sendiri sebenarnya telah menjanjikan program pemerataan kesejahteraan pada nelayan sebagai salah satu program prioritas pada 2017.

Setelah melakukan evaluasi kinerja KKP pada 2016, KKP berupaya mengefektifkan anggaran Rp 9,7 triliun untuk menjaga ketimpangan tak melebar pada 2017.

KKP, menargetkan peningkatan kemampuan semua pelaku industri perikanan di Indonesia, khususnya para pelaku pada skala kecil dan menengah. Sebab, tidak boleh ada perlakukan khusus untuk perusahaan perikanan besar, sedangkan nelayan kecil justru malah dipersulit.

“Buktinya, tetap saja program tersebut belum maksimal,” terangnya.

Menurutnya, ada dua yang harus dibenahi jika ingin hidup nelayan sejahtera. Yakni kelembagaan di tingkat nelayan seperti koperasi yang menaungi para penjala harta lautan, lalu yang kedua adalah peningkatan kualitas alat tangkap, kapal misalnya.

“Sebagian besar nelayan kita masih tradisional. Punya kapal dengan kapasitas di bawah 5 GT dan hanya mampu mengarungi lautan sejauh 2–4 mil terhitung dari garis pantai. Paling lama dua hari, enggak sampai berbulan-bulan,” jelasnya.

Mengenai rencana pemerintah membentuk zona pesisir semestinya jauh daripada pertambangan laut. Atau setidaknya jangan sampai merugikan para nelayan. Perlu diingat perairan Kaltim, dengan luas mencapai 58.850 kilometer per segi, ini tentu potensi sumber daya laut yang luar biasa. Belum lagi kekayaan laut di Kaltim banyaknya ditemui spot terumbu karang yang belum tersentuh. Keberadaan terumbu karang ini juga menjadi petunjuk kawasan tersebut masih banyak terdapat ikan. Untuk itu, Walhi bersama komunitas lain terus mengawal pembuatan perda zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil ini.

 “Perda zonasi ini harus mengakomodasi masyarakat pesisir dan nelayan tradisional bukan berpihak kepada korporasi yang melakukan penambangan laut dan merusak lingkungan,” pintanya. Dia mengingatkan, semangat perda zonasi harus memberikan perlindungan masyarakat lokal dan nelayan pesisir sesuai UU No 1/ 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil dan UU No 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Dalam regulasi tersebut jelas bahwa masyarakat pesisir dan nelayan mempunyai prioritas utama dalam mengelola dan memanfaatkan wilayah pesisir dan ruang laut untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan keberlangsungan hidup mereka. “Setidaknya ada 8 ribu nelayan yang berdiam di kawasan pesisir Kaltim. Jika kawasan tempat mereka mencari makan terganggu, bagaimana mereka hendak melanjutkan hidup sementara kesejahteraan jauh daripada mereka,” pungkasnya. (tim kp)

TIM LIPUTAN

•             YUDA ALMERIO

•             NOFIYATUL CHALIMAH

•             MUHAMMAD RIFQI HIDAYATULLAH

EDITOR

•             ISMET RIFANI

•             FAROQ ZAMZAMI


BACA JUGA

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.