BERBAGAI persoalan ternyata dihadapi nelayan di Kaltim. Tak hanya persoalan ekonomi dan sosial, aktivitas nelayan yang juga kerap bersinggungan dengan kegiatan di laut lainnya. Seperti aktivitas bongkar muat batu bara, minyak dan gas bumi (migas) dan sebagainya. Padahal, rutinitas yang dilakukan nelayan sehari-hari ini, diyakini mampu menjaga kedaulatan NKRI. Terutama pada garda terdepan perbatasan.
Akademisi perikanan dan kelautan asal Universitas Mulawarman (Unmul) Ismail Fahmi Almady mengatakan, keberadaan nelayan yang jumlahnya sangat besar di seluruh Indonesia ini, juga menjadi penjaga kedaulatan laut di Indonesia. Dia mencontohkan, sejumlah kegiatan terlarang yang dilakukan oleh negara tetangga, ternyata justru lebih dulu diketahui oleh para nelayan.
Seperti kasus pembangunan sejumlah infrastruktur di kawasan Ambalat, oleh pihak asing yang sempat mencuat, justru diketahui lebih dulu oleh para nelayan. Selain itu, beberapa kali pencarian bangkai pesawat yang jatuh di laut, nelayan justru memiliki peran dalam mencari lokasi pesawat hingga akhirnya ditemukan.
Dengan dasar itulah, Fahmi mengharapkan agar pengembangan kemaritiman untuk sektor perikanan dan kelautan di kawasan pesisir bisa menjadi perhatian khusus. “Sehingga peran nelayan tidak hanya menangkap ikan, tetapi juga membantu pemerintah dalam menjaga perbatasan. Bahkan, gejala-gejala alam di laut seperti peristiwa tsunami di Pandeglang, Banten, justru nelayan setempat sudah melihat hal itu,” terangnya.
Doktor yang sehari-hari menjadi dosen di Fakultas Perikanan dan Kelautan (FPIK) ini menyebutkan, selama ini nelayan pada umumnya banyak yang kurang mendapat sosialisasi terkait regulasi pengelolaan laut oleh pemerintah. Sehingga jika terjadi sesuatu, maka nelayan kerap menjadi pihak yang disalahkan.
Belum lagi persoalan nelayan asal Kaltim, yang alat tangkapnya masih terbatas. Sehingga nelayan pun kini melaut hanya pada kisaran satu hingga tiga mil dari garis pantai. Padahal semakin luas wilayah tangkapan ikan, maka jumlah potensi perikanan semakin besar.
Mestinya, kata Fahmi, pemerintah menyiapkan strategi khusus. Misalnya, memfasilitasi mencari para pemodal untuk menyediakan sarana dan fasilitas infrastruktur untuk nelayan.
Sehingga, dengan meningkatnya hasil nelayan, maka kesejahteraan nelayan juga akan meningkat. Selain itu, potensi perikanan di kawasan pesisir juga semakin menyejahterakan masyarakat pesisir.
“Selain itu instansi pemerintah yang mengurusi perindustrian sangat penting perannya. Ini nanti kaitannya dengan pembuatan makanan olahan atau makanan segar dengan bahan baku ikan,” katanya.
Kondisi nelayan di Benua Etam yang masih kalah dengan nelayan dari daerah lain, menurut Fahmi perlu mendapat perhatian dengan menyiapkan strategi khusus dari pemerintah. “Pemerintah hari ini seolah hanya fokus membagi-bagi laut bagi nelayan. Mestinya bisa fokus menyampaikan ke nelayan di mana potensi mendapatkan cumi-cumi. Untuk mencari ikan tuna sebaiknya dimana, serta bagaimana caranya. Teknis-teknis semacam itu sangat penting bagi nelayan,” ujarnya lagi.
Sehingga, kata dia, perlu ada rekayasa kebijakan agar kebijakan pemerintah dengan kebutuhan nelayan bisa sailing sinkron. Tidak justru membatasi nelayan dengan membuat kawasan zonasi–zonasi bagi para nelayan. Kekhawatiran paling utama ialah munculnya paradigma jika pemerintah hanya pro terhadap aktivitas laut lain yang dianggap lebih menguntungkan. Salah satunya bongkar muat batu bara dan sebagainya.
Satu hal yang tidak kalah penting kata dia, terkait keberadaan infrastruktur bagi para nelayan untuk mendistribusikan ikan. Salah satunya Tempat pelelangan Ikan (TPI). “Keberadaan TPI ini juga penting lantaran bisa bermanfaat mengidentifikasi jenis ikan serta jumlah hasil tangkapan ikan di suatu daerah,” pungkasnya. (timkp)
