MANAGED BY:
SENIN
26 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KALTARA

Kamis, 13 Desember 2018 07:12
Kalangan Nelayan Curiga Ada Permainan
ISTIRAHAT MELAUT: Kalangan nelayan di Tarakan mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi, belakangan ini. (BULUNGAN POST)

PROKAL.CO, TARAKAN – Perhimpunan Nelayan Kecil (PNK) Kota Tarakan kembali mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar jenis solar bersubsidi di agen premium dan minyak solar (APMS). Pasalnya, setiap kali pasokan tiba, ternyata cepat habis sehingga banyak nelayan tak kebagian.

Koordinator PNK Wilayah Kecamatan Tarakan Utara Jatra menyatakan, persoalan tersebut karena masih kurangnya pengawasan dari pihak terkait sehingga pendistribusian solar subsidi bagi nelayan belum berjalan tertib.

Dia menilai jatah dua APMS dan satu stasiun pengisian bahan bakar (SPBB) di Kecamatan Tarakan Utara cukup banyak.

“Kami curiga ada yang menyalurkan tidak sesuai kuota yang didapatkan. Yakni, penjualan solar tidak kepada nelayan. Penyaluran minyaknya tidak setiap hari, melainkan satu bulan hanya disalurkannya 10 kl (kiloliter) dan 8 kl. Sedangkan jatahnya 65 kl. Pertanyaannya, kemana yang 55 kl?” ujar Jatra saat menyampaikan aspirasi ke DPRD Tarakan, Selasa (11/12).

Persoalan lain, ada juga APMS yang enggan melayani kebutuhan nelayan di Kecamatan Tarakan Utara. Padahal, sudah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah. Pengelola APMS tersebut justru ingin menerapkan kebijakan yang lebih panjang prosesnya.

Padahal, nelayan sudah melewati tahapan yang tidak mudah untuk mendapatkan rekomendasi. Mulai dari mengurus pas kecil di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tarakan, dan dilanjutkan penerbitan rekomendasi di Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan (DPPP) Tarakan.

Selain itu, dia menyatakan bahwa pemerintah daerah sudah menentukan jatah untuk setiap nelayan berdasarkan kemampuan mesin kapal. Minimal setiap nelayan mendapatkan jatah 160 liter per bulan.

Persoalan lain yang juga ditemukannya di lapangan, terkait kewenangan memberikan jatah BBM ke nelayan yang masih simpang siur antara pemilik dan operator APMS.

Wakil Ketua DPRD Tarakan Muddain mengatakan, aspirasi yang disampaikan nelayan akan ditampung. Sementara itu, salah satu pengusaha APMS yang dihadirkan, memilih menjauh dari awak media ketika ingin dimintai keterangannya.

Di pihak lain, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Disdagkop dan UMKM) Tarakan sedang mengupayakan langkah-langkah untuk pengawasan pendistribusian BBM di APMS.

Kepala Disdagkop dan UMKM Tarakan Tajuddin Tuwo tidak memungkiri adanya info APMS yang tidak mendistribusikan jatah BBM untuk nelayan. Pihaknya pun sedang melakukan pemantauan terhadap APMS tersebut.

“Nanti setelah kami dapatkan informasi yang akurat bahwa betul-betul begitu, nanti sama-sama Pertamina akan mengambil tindakan,” ujarnya. (kpg/san/k15)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 13 Juli 2019 11:32

Gakkum LHK Kalimantan Sita Ribuan Potong Kayu Olahan Illegal di Nunukan

PROKAL.CO, SAMARINDA - Penyidik SPORC Brigade Enggang Seksi Wilayah II…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*