MANAGED BY:
MINGGU
18 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KALTARA

Kamis, 13 Desember 2018 07:10
Pemkab Mulai Buru Wajib Pajak Restoran
-

PROKAL.CO, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan sekarang mulai getol memburu pelaku wajib pajak yang selama ini terkesan dibiarkan. Salah satunya pajak restoran sebesar 10 persen yang dibebankan kepada setiap konsumen. Sebab, meskipun Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2015 tentang pajak daerah telah lama berlaku, namun penerapannya di lapangan masih menimbulkan persoalan. Utamanya, mengenai pajak restoran yang dibebankan kepada konsumen.

Hal itu terjadi, akibat beberapa pengusaha kuliner, khususnya rumah makan masih kurang memahami pajak restoran sebesar 10 persen dari harga makanan dan minuman yang disajikan. Masih banyak yang menganggap, bahwa pajak 10 persen ini berarti menambah harga jual makanan yang disajikan.

 “Dari 131 usaha kuliner itu, baru 7 saja yang menarik pajak. Makanya, kami harus tegasi kembali,” kata Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Nunukan Fitraeni, Rabu (12/12)  .

Dia mengatakan, potensi pendapatan asli daerah (PAD) di sektor pajak restoran ini cukup tinggi. Hanya saja memang belum tergarap maksimal. Khususnya pajak restoran 10 persen kepada konsumen itu. “Tapi, saat ini sudah mulai dibenahi. Kami sudah fokus untuk menarik potensi besar itu,” tegasnya.

Sedangkan Jumran, salah seorang pemilik rumah makan di Jalan Antasari, Kecamatan Nunukan Tengah, mengaku sudah melakukan penarikan pajak restoran sejak adanya pemberitahuan dari pemerintah. Awalnya, memang cukup berat. Namun, karena hal itu bersifat wajib, maka pihaknya harus menjelaskan ke pelanggan.

“Selama 2 minggu, saya bisa kumpulkan pajak konsumen itu sampai Rp 1 juta lebih. Tetapi tidak ada paksaan dari saya. Rata-rata sudah paham,” aku Jumran.

Ia mengatakan, sebelum disajikan, di menu makanan sudah ada tertulis ada pajak 10 persen yang dipungut kepada konsumen. Lalu, sebelumnya juga disampaikan hal yang sama. Memang ada yang menanyakan dan ada juga konsumen yang hanya diam saja.

“Saya rasa, kalau disampaikan dengan baik, pembeli paham juga. Kalaupun protes, paling hanya sebentar. Tapi, kalau mereka menolak, kadang dibiarkan saja. Kadang juga ada yang bayar lebih,” ujarnya.

Lantas Ari, salah seorang warga yang sempat ditemui di salah satu rumah makan dengan pengunjung terbanyak di rumah toko (ruko) Tanah Merah mengaku tidak mempersoalkan soal pajak restoran tersebut.

“Tidak masalah, asalkan, dana yang terkumpul itu memang benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat juga. Kemudian, harus transparan,” ujarnya.

Menurutnya, pajak restoran yang dipungut ke konsumen merupakan hal yang wajar. Sebab, yang makan di restoran atau rumah makan itu sudah pasti berduit. Jadi, anggap saja menyumbang untuk pembangunan negara saja. “Namun, kalau boleh disarankan, yang 10 persen itu diturunkan saja. Karena, kondisi perekonomian saat ini sedang lesu. Jadi, menyesuaikan saja,” pintanya. (kpg/san/k15)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 13 Juli 2019 11:32

Gakkum LHK Kalimantan Sita Ribuan Potong Kayu Olahan Illegal di Nunukan

PROKAL.CO, SAMARINDA - Penyidik SPORC Brigade Enggang Seksi Wilayah II…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*