MANAGED BY:
SENIN
26 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

KOLOM PEMBACA

Selasa, 25 September 2018 06:58
Defisit dan Perampingan OPD PPU

PROKAL.CO, CATATAN: DR H ANDI SYARIFUDDIN MM MBA
(
Ketua Dewan Penasihat DPP Laskar Anti Korupsi Indonesia)

PERAMPINGAN Organisasi perangkat daerah (OPD) di sejumlah kabupaten dan kota di Indonesia mengemuka belakangan ini. Perampingan OPD menjadi solusi untuk daerah yang defisit, termasuk yang dialami Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) di Kaltim. Defisit adalah kekurangan dalam kas keuangan akibat pengeluaran lebih besar daripada pendapatan.

Penajam kini memiliki bupati dan wakil bupati baru, hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Pasangan yang dilantik eks Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak pada Rabu, 19 September 2018 di Samarinda itu: H Abdul Gafur Mas’ud SE dan Ir Hamdam.

Pada hari pertama kerja, kedua pejabat ini sudah dipusingkan dengan persoalan defisit yang mengancam program kerja tahun pertama mereka tidak dapat terlaksana. Setidaknya, program pembangunan baru dapat dimulai maksimal tahun depan.

Program percepatan dan pemerataan pembangunan desa atau kelurahan sebesar Rp 300 miliar, yang merupakan program unggulan bupati dan wakil bupati baru ini tampaknya sulit diwujudkan pada awal 2019. Sebagaimana diwartakan Kaltim Post, Jumat, 21 September 2018, mereka terhalang anggaran yang telah disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2019, yang menempatkan proyeksi pendapatan hanya Rp 1,061 triliun.

Berdasarkan proyeksi pendapatan dalam APBD 2019 Rp 1,061 triliun memuat perincian pendapatan asli daerah (PAD) Rp 125,7 miliar. Lalu, dana perimbangan Rp 847,29 miliar, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 88,55 miliar. Dengan belanja wajib, meliputi pembayaran bunga dan pokok pinjaman PT SMI sebesar Rp 63,74 miliar, ADD 2019 Rp 84,7 miliar, pembayaran kontrak multiyears senilai Rp 106 miliar, dan penambahan penyertaan modal untuk PDAM Danum Taka Rp 4 miliar.

Hingga kini, pemerintah daerah masih berkutat pada persoalan utang kepada kontraktor proyek tahun jamak yang belum dibayar. Bahkan, ada dua kontraktor yang menggulirkan persoalan belum dibayarnya pekerjaan proyek ke pengadilan. Pemkab dianggap wanprestasi terhadap proyek yang sudah dirampungkan kurun waktu 2015-2018.

Berdasarkan Permendagri No 21/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mewajibkan pembayaran kontrak multiyears tak boleh melebihi masa jabatan kepala daerah yang menetapkan. Dalam Pasal 54A ayat 6 telah menjelaskan ketentuan proyek multiyears, bahwa jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir dan masa jabatan bupati periode 2013–2018 berakhir pada 31 Juli 2018.

Ayat 3 menyebutkan, penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara kepala daerah dan DPRD. Untuk itu, bilamana kesepakatan bersama antara kepala daerah dan DPRD tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya maka berpotensi menjadi pidana.

Karena itu, akibat keterbatasan anggaran ini pelunasan terhadap proyek multiyears perlu menganut asas prioritas. Proyek yang sudah diselesaikan tahun 2017 mendapatkan pembayaran pada tahun ini.

Langkah strategis antisipatif defisit dapat ditempuh dengan merampingkan OPD. Tujuannya agar efektif dan efisien dan patut ditinjau kembali pembentukan OPD yang ada. Misalnya, Dinas Perumahan dan Permukiman bisa digabung kembali ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kemudian, Pemadam Kebakaran ke Satpol PP atau ke BPBD. Sebaiknya apakah Badan Keuangan (BK) tetap jadi BK atau dibentuk Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Ini perlu ditinjau sesuai PP 18 Tahun 2018 dan mengingat kondisi keuangan daerah yang masih tidak kondusif untuk membiayai OPD yang besar. Pelaksanaan tugas-tugas pemerintah atau organisasi pada asas money follow function. Artinya, penyelenggaraan organisasi sesuai dengan kemampuan anggaran tersedia. (ndu/k15)

loading...

BACA JUGA

Jumat, 23 Agustus 2019 11:58

MTQ Dulu dan Kini

Oleh: Bambang Iswanto Dosen IAIN Samarinda “Gema Musabaqah Tilawatil Quran,…

Jumat, 16 Agustus 2019 10:27

Iduladha dan Kemerdekaan

Oleh: Bambang Iswanto Dosen IAIN Samarinda Jarak antara Iduladha dengan…

Selasa, 13 Agustus 2019 13:08

(Wajib) Kabinet Antikorupsi

Adam Setiawan, SH Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam…

Senin, 12 Agustus 2019 13:38

TMMD Wujud Nyata Kedekatan TNI-Rakyat

Oleh : Kapendam VI/Mulawarman Kolonel Kav Dino Martino   KEGIATAN…

Jumat, 09 Agustus 2019 10:38

Haji dan Semangat Kemerdekaan

Oleh: Bambang Iswanto Dosen IAIN Samarinda Belanda, ketika menjajah Indonesia,…

Selasa, 06 Agustus 2019 10:03

Mengambil Hikmah dari Peristiwa Ikan Asin dan Garuda

Oleh: Danang Agung Wakil Ketua KAHMI Balikpapan   Ada yang…

Selasa, 06 Agustus 2019 10:02

Jasa Pendidikan terhadap PDRB Mahakam Ulu

Oleh: Didit Puji Hariyanto, SST Staf Integrasi Pengolahan dan Diseminasi…

Selasa, 06 Agustus 2019 10:01

Keutamaan Puasa Arafah

Oleh: Sri Ayu Rayhaniah Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah,…

Jumat, 02 Agustus 2019 10:52

Ketika Lahan Ibadah si Kaya “Direbut” si Miskin

Oleh: Bambang Iswanto (Dosen IAIN Samarinda) Orang kaya berkurban, sudah…

Jumat, 02 Agustus 2019 10:47

Reedukasi Pemahaman Agama

Sugeng Susilo, S.H Staf Biro Hukum Sekretariat Provinsi Kaltara  …
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*