MANAGED BY:
MINGGU
18 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | CELOTEH | MASKULIN

PRO BISNIS

Senin, 24 September 2018 07:08
Moratorium Jangan Dianggap Negatif

Gapki: Ini Momentum Perbaikan Tata Kelola

BUTUH PERBAIKAN: Kaltim memiliki kebun kelapa sawit 1,2 juta hektare. Untuk mengatur tata kelola perkebunan, pemerintah menerbitkan Inpres Nomor 8 Tahun 2018.(fuad/kp)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Pemerintah memenuhi komitmennya dalam melakukan perbaikan tata kelola perkebunan sawit. Mulai Rabu (19/9) tadi, pemerintah menerbitkan moratorium berupa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018, tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

Kebijakan ini dilakukan untuk peningkatan tata kelola perkebunan sawit yang berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan termasuk penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Serta untuk peningkatan pembinaan petani sawit dan peningkatan produktivitas perkebunan sawit.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kaltim Muhammadsjah Djafar mengatakan, peraturan dibuat untuk ditaati. Saat ini, Gapki pusat sedang melakukan pembahasan terkait kebijakan moratorium ini. “Ini bisa jadi momentum baik untuk melakukan perbaikan tata kelola perkebunan sawit. Jadi jangan langsung dianggap negatif,” ungkapnya Minggu (23/9).

Dia menjelaskan, Inpres ini hanya bagian dari perubahan tata kelola perkebunan sawit menuju kondisi lebih baik. Tujuannya, moratorium akan bersinergi dengan kebijakan lain yang sudah terlebih dahulu ada. Secara umum, kebijakan moratorium memuat 12 instruksi kepada 5 kementerian dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Termasuk Pemerintah Daerah, seperti gubernur dan bupati atau wali kota, yang masing-masing memiliki perbedaan kewenangan dan tugas yang diberikan.

“Dari instruksi, presiden meminta untuk dilakukan verifikasi data pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Lalu diperjelasnya, peta izin usaha perkebunan atau surat tanda daftar usaha perkebunan, izin lokasi, dan hak guna usaha (HGU). Sehingga tidak terus menerus terjadi tumpang tindih lahan,” ungkapnya.

Diketahui, beberapa area yang berasal dari kawasan hutan telah dilakukan pelepasan sebagai tanah negara dan diubah menjadi perkebunan sawit dengan terbitnya izin usaha perkebunan atau surat tanda daftar usaha perkebunan. “Tujuannya menata ulang lahan-lahan tersebut,” tegasnya.

Saat ini, luas perkebunan kelapa sawit Kaltim terus mengalami peningkatan yang signifikan dan hingga akhir 2017 sudah mencapai 1,2 juta hektare. “Perkebunan sawit kita terus mengalami peningkatan luasan yang signifikan. Di mana saat ini sudah mencapai 1,2 juta hektare,” kata Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Ujang Rachmad beberapa waktu lalu.

Diungkapkannya, perkebunan sawit tersebut meliputi 10 kabupaten dan kota di Kaltim dengan luasan terbesar di Kabupaten Kutai Timur mencapai 459.616,36 hektare. Lahan di Kutai Timur itu melampaui lahan perkebunan sawit di Kabupaten Paser yang telah terlebih dulu mengembangkan dengan lahan 181.503,25 hektare.

Kawasan sawit yang luas lainnya terdapat di Kutai Kartanegara mencapai 224.223,15 hektare disusul Kutai Barat 146.304,81 hektare. Berikutnya, Kabupaten Berau seluas 123.389,50 hektare dan Penajam Paser Utara (PPU) 52.291.18 hektare serta Mahakam Ulu memiliki luas 19.926 hektare.

Sementara itu, kawasan terkecil terdapat di wilayah kota seperti Balikpapan yang hanya memiliki 33 hektare sedangkan Bontang 52 hektare dan Samarinda seluas 1.358 hektare. Menurut Ujang, pihaknya bersama instansi yang membidangi perkebunan di kabupaten maupun kota terus mendorong pengembangan komoditas kelapa sawit.

Selain perusahaan besar swasta (PBS) dan perusahaan besar negara juga memberdayakan masyarakat yang memiliki lahan-lahan tidak digunakan agar ditanami. “Kebun inti kita sudah mencapai 894.253 hektare, plasma (kerja sama swasta dengan masyarakat) 182.170 hektare dan kebun rakyat 132.274 hektare,” sebut Ujang. (*/ctr/ndu/k18)

loading...

BACA JUGA

Jumat, 16 Agustus 2019 10:55

Industri Pengolahan Punya Andil Terbesar

BALIKPAPAN - Industri pengolahan minyak menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan…

Jumat, 16 Agustus 2019 10:54

Buktikan Ketangguhan New Triton

JAKARTA – Tak ingin berpuas diri. Setelah menguasai pasar pick-up…

Jumat, 16 Agustus 2019 09:52

ADUH..!! Neraca Dagang Defisit Lagi

JAKARTA– Neraca perdagangan kembali defisit. Pada Juli lalu, defisit neraca…

Kamis, 15 Agustus 2019 11:31

Presiden Hilangkan PPN Kertas Media Cetak

JAKARTA– Desakan untuk penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) atas pembelian…

Kamis, 15 Agustus 2019 10:46

Peredaran Benih Sawit Ilegal, Dua Daerah Ini Paling Banyak

SAMARINDA- Petani kelapa sawit tampaknya harus lebih berhati-hati dalam membeli…

Kamis, 15 Agustus 2019 10:44

Bulan Juni, Kunjungan Wisman ke Kaltim Naik

SAMARINDA – Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Kaltim…

Kamis, 15 Agustus 2019 10:43

Dorong Kaltim Masuk Pengembangan Wisata Pusat

BALIKPAPAN – Meski memiliki potensi pariwisata yang besar, pemerintah pusat…

Selasa, 13 Agustus 2019 13:14

Neraca Perdagangan Kaltim Turun, Hilirisasi Tidak Bisa Ditunda

SAMARINDA- Meski masih menunjukkan tren positif, kinerja neraca perdagangan Kaltim…

Selasa, 13 Agustus 2019 13:13

Tren Positif Bisnis Pembiayaan Berlanjut

BALIKPAPAN- Bisnis pembiayaan di Bumi Etam masih menunjukkan kinerja positif.…

Selasa, 13 Agustus 2019 13:12

Melirik Peluang Ekspor Kakao di Uni Eropa

JAKARTA - Petani kakao di Mahakam Ulu (Mahulu) dapat bernapas…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*