MANAGED BY:
RABU
26 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Kamis, 26 Juli 2018 11:00
Politik Jalan Pintas

PROKAL.CO, OLEH: HERDIANSYAH HAMZAH
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman)

TIDAK bisa dimungkiri, pemilihan legislatif (pileg) memiliki daya tarik kuat. Tidak hanya an sich politikus yang ikut bertarung memperebutkan kursi anggota wakil rakyat, namun juga nama-nama yang sejatinya berasal dari background ASN/PNS, pengusaha, hingga kalangan profesional. Seperti lawyer dan notaris, hingga akademisi.

Beberapa bahkan rela meletakkan status sebagai ASN/PNS untuk turut bertarung dalam Pileg 2019. Keikutsertaan mereka, tentu saja dengan beragam motivasi yang berbeda-beda. Apa sesungguhnya yang dikejar? Apakah semata-mata untuk menguji komitmen terhadap perjuangan perbaikan kesejahteraan rakyat? Atau ada faktor X yang sadar atau tidak sadar, tengah menjangkiti para bakal calon anggota legislatif (caleg) ini?

Setidaknya terdapat lima faktor yang mendorong motivasi seseorang untuk maju dan bertarung dalam politik elektoral pileg ini. Pertama, saya masih optimistis bahwa dorongan terbesar seseorang untuk maju di pileg ini adalah soal “kehendak perubahan”. Motivasi ini terutama datang dari kalangan muda dan kelompok rentan seperti perempuan, disabilitas, dan buruh. Ada satu titik kejenuhan terhadap perilaku elite hari ini yang mendorong generasi muda dan kelompok rentan untuk terlibat dalam kontestasi ini.

Saya masih meyakini bahwa di tengah pesimisme atas kondisi bangsa dan daerah hari ini, masih ada jiwa-jiwa yang resah yang tetap memupuk optimisme perubahan yang dikehendaki. Meskipun pada sisi lain, ruang bagi kelompok yang mengusung motivasi perubahan ini masih terlalu sempit. Hal ini akibat oligarki dalam tubuh partai politik (parpol) masih sangat dominan. Mereka yang mengendalikan parpol adalah mereka yang memiliki relasi genealogis (garis keturunan) pemimpin atau pendiri partai dan yang memiliki modal finansial yang kuat.

Kedua, voluntarisme politik, terutama di kalangan kelas menengah. Keikutsertaannya sekadar untuk mencoba peruntungan. Saya lebih melihatnya sebagai sebuah petualangan belaka. Jadi, jatuhnya “nothing to lose” saja. Terpilih alhamdulillah, tidak terpilih juga bukan masalah. Yang lebih parah, mayoritas dari kelas menengah ini hanya dimobilisasi untuk sekadar melengkapi daftar caleg di setiap daerah pemilihan. Ini bisa dikonfirmasi dengan ketidaksiapan mereka melakukan pendaftaran di KPU.

Hampir semua partai mendaftar di hari terakhir batas waktu yang ditetapkan KPU. Artinya, keterlambatan susunan daftar bakal caleg, tidak semata-mata karena nomor urut, tetapi juga akibat sulitnya mencari orang, khususnya perempuan yang diwajibkan memenuhi kuota akibat kebijakan afirmasi (affirmative action).

Ketiga, mengamankan bisnis. Pengusaha banyak bertransformasi menjadi politikus. Tentu ada alasan mendasar di baliknya. Dugaan kuatnya adalah untuk mengamankan kepentingan bisnisnya. Logika politiknya sederhana. Dengan berada di DPRD, kontrol terhadap kebijakan yang menguntungkan bisnisnya, akan lebih mudah dilakukan. Dalam hal penyusunan regulasi di tingkat lokal misalnya. Intervensi terhadap proses penyusunan norma dalam setiap peraturan daerah (perda) yang dibuat akan jauh lebih efektif dibanding jika mereka berada di luar. Pola lama yang digunakan dengan membangun sekutu politik bersama anggota DPRD bisa jadi dianggap justru lebih mahal dan tidak memberikan kepastian. Kepentingan bisnis, tentu tidak hanya datang dari pengusaha. Sebab, terdapat banyak wajah pelaku bisnis. Ada yang diam-diam membangun bisnis, ada yang join dengan bisnis tertentu, hingga para calo-calo yang suka memainkan pesta pengaturan kebijakan lalu lintas anggaran.

Keempat, soal prestise. Dalam struktur sosial masyarakat kita, budaya feodal yang mengagung-agungkan status sosial masih sangat kental. Lalu, salah satu “kasta” yang dianggap terhormat adalah jabatan sebagai anggota DPRD. Ini tidak bisa dibantah. Tetapi, ada distorsi selama ini. Tidak banyak anggota DPRD yang menyadari bahwa mereka sesungguhnya menerima mandat yang berat dari rakyat. Mereka dipilih untuk berjuang demi kepentingan rakyat. Diri pribadi mereka sesungguhnya telah dihibahkan 100 persen untuk kepentingan rakyat. Namun, tak jarang anggota DPRD dengan bangga menjual pengaruh jabatannya (trading in influence) untuk kepentingan pribadi. Mulai dari minta dilayani istimewa, diutamakan dalam segala hal, merasa paling benar, hingga datang ke kampung-kampung dengan permintaan agar diperlakukan bak seorang raja.

Kelima, daya tarik finansial. Pendapatan atau gaji anggota DPRD di tingkat provinsi, berkisar Rp 60-an juta sebelum dipotong pajak. Ini tentu saja hal yang cukup menggiurkan, terutama mereka yang berburu rente. Tetapi, mesti kita ingat, rente ekonomi anggota DPRD tidak hanya berasal dari gaji semata. DPRD dalam struktur pemerintahan daerah, memiliki kuasa dalam pembahasan lalu lintas anggaran daerah. Faktualnya, dengan mengacu ke beberapa kasus, lalu lintas anggaran melalui APBD ini juga dijadikan bancakan ekonomi. Modus umumnya, dibungkus melalui topeng dana aspirasi, permainan fee dari penentuan penerima bansos dan hibah, markup anggaran, hingga turut bermain langsung ke sejumlah proyek-proyek tertentu.

Faktor atau motivasi yang “ketiga”, “keempat”, dan “kelima” ini yang paling rentan dengan politik uang dalam politik elektoral ini. Demi prestise dan iming-iming gaji besar, akan merusak nalar berpikir kita. Mereka yang terdorong untuk bertarung di Pileg 2019 nanti akibat tiga faktor tersebut bisa jadi akan menghalalkan segala cara. Terlebih jika mereka memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi atau finansial yang memadai. Memang ada yang salah dengan arah politik kita hari ini. Ketika mayoritas calon anggota legislatif mengumbar modal, mengedepankan kekuatan finansial, tentu ada yang salah dengan cara berpolitik kita. Ada yang menyiapkan satu truk jam dinding, mencetak ribuan kalender, dan beragam suvenir lainnya. Ini bukan pasar, bukan tempat berdagang. Khitah politik sebagai alat memperjuangkan kepentingan rakyat mesti dikembalikan ke jalurnya. Rakyat mesti dididik dengan visi, misi, dan program yang mampu menjawab tuntutan kesejahteraan mereka. Bukan dengan jalan pintas berdasarkan modal finansial. Sebab, tidak akan pernah ada “pendidikan politik” jika modal finansial yang dikedepankan. Jadi, stop tipu-tipu rakyat dengan uang. Berkompetisilah dengan nalar dan pikiran. (tim kp)


BACA JUGA

Rabu, 26 Februari 2020 10:24

Kerawanan Pilkada Didominasi Wilayah Timur

JAKARTA- Indonesia Timur nampaknya masih menjadi kawasan yang membutuhkan treatment…

Selasa, 25 Februari 2020 17:13

Cuma Sehari, Polisi Tangkap Pelaku Pencurian Mobil Dinas Ketua KPU Samarinda

SAMARINDA - Tim Macan Borneo Satuan Reserse Kriminal Polres Samarinda…

Selasa, 25 Februari 2020 15:25

Mahathir Jadi Pelaksana Tugas sampai PM Baru Terpilih

KUALA LUMPUR– Politik Malaysia meledak dalam 24 jam terakhir. Perdana…

Selasa, 25 Februari 2020 15:22

Di Kawasan Ini Diperbolehkan Bangun Pabrik Semen, Bagaimana Nasib Wisatanya...??

SAMARINDA –Draf rencana peraturan daerah zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau…

Selasa, 25 Februari 2020 15:19

Main Aman di Musda Golkar, Hindari Konflik Antarkader, Pemilik Suara “Dikondisikan”

SAMARINDA–Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Kaltim tinggal menghitung hari. Rencananya, ajang…

Selasa, 25 Februari 2020 15:14

Tol Balsam Gratis sampai Lebaran

BALIKPAPAN–Tampaknya Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) bakal dilintasi secara gratis hingga libur…

Selasa, 25 Februari 2020 13:18

Tanpa Corona Batu Bara Sudah Susah

Pada awal 2020, Tiongkok yang menjadi tujuan utama ekspor Kaltim…

Selasa, 25 Februari 2020 11:47

PPU Banjir, Apakah Lokasi IKN Rawan Banjir Juga..?

JAKARTA- Salah satu kawasan yang hendak dijadikan lokasi ibu kota negara…

Selasa, 25 Februari 2020 11:41

WOW..!! Pembangunan Tol dan Mal Menjadi Incaran Swasta di Ibu Kota Baru

JAKARTA- Ibu Kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi incaran…

Senin, 24 Februari 2020 17:27

Dicalonkan Ketua Golkar Kaltim, Isran Tersenyum dan Enggan Jawab Pertanyaan Wartawan

SAMARINDA - Isran Noor kembali enggan menjawab pertanyaan wartawan. Kali…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers