MANAGED BY:
MINGGU
23 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Minggu, 15 Juli 2018 13:00
Gubernur Baru Bakal Pilih-Pilih Proyek

Kelanjutan Pembangunan Bergantung Hasil Evaluasi

MASIH DIPERHITUNGKAN: Jalan Tol Balikpapan-Samarinda adalah salah satu proyek yang akan dievaluasi Isran Noor bersama Hadi Mulyadi. (DOK/KP)

PROKAL.CO, SAMARINDA – Beberapa proyek multiyears contract (MYC) atau tahun jamak berpotensi mangkrak. Pasalnya, soal pembiayaan perlu kepastian. Proyek yang tidak selesai akhir tahun ini, tidak bisa serta-merta dianggarkan lagi pada APBD 2019 karena sudah melampaui masa jabatan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Gubernur Kaltim yang baru jadi penentu.

Ketentuan larangan menganggarkan proyek melebihi masa jabatan diatur dalam Pasal 54A Ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Bahwa dalam jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 tidak melampaui masa jabatan kepala daerah.

Adapun Ayat 3 menyebutkan, penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara kepala daerah dan DPRD. Proyek itu pun harus masuk dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang berlaku selama lima tahun.

Dengan begitu, nasib proyek MYC ditentukan oleh kebijakan gubernur baru. Yakni, calon gubernur (cagub) Kaltim terpilih Isran Noor dan wakilnya, Hadi Mulyadi. Mereka akan dilantik akhir tahun ini setelah Faroek mengakhiri dua periode kepemimpinannya di Bumi Etam pada 17 Desember.

Soal nasib dan kelanjutan proyek itu, Isran Noor menyebut bakal terlebih dulu melakukan evaluasi terhadap seluruh program. Di antaranya, proyek-proyek MYC. Saat ini proses evaluasi itu sedang berlangsung.

Namun, tidak akan buru-buru diumumkan ke publik. Sebab, dia saat ini belum resmi menjadi gubernur. Hasil evaluasi akan diumumkan setelah dilantik menjadi gubernur. “Hasil evaluasinya tunggu saja. Yang pasti saya hanya akan memprioritaskan program yang memang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak di Kaltim,” ujar Isran, kemarin (14/7).

Tegas Isran, infrastruktur bukan satu-satunya program besar yang mesti diselesaikan. Yang lebih besar justru menurut dia adalah kesejahteraan masyarakat. Kedaulatan masyarakat atas kekayaan segala sumber daya yang dimiliki Kaltim saat ini.

Soal program pembangunan, dia mengaku sejak awal sudah menyatakan dalam banyak kampanye bahwa tidak akan banyak membuat janji. Namun, soal infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia tetap jadi prioritasnya. Bobot keduanya sama penting. Selain itu, urusan pertanian. Tak bisa dikesampingkannya, karena pertanian bisa menghidupi banyak orang. Salah satu sumber daya terbarukan yang mesti dikelola secara serius oleh Pemprov Kaltim.

Pembangunan infrastruktur menurut mantan bupati Kutai Timur itu perlu dievaluasi serius. Selama ini, infrastruktur di Pulau Jawa mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat. Alokasi anggaran yang dikucurkan begitu besar. Jauh berbeda jika dibandingkan dengan anggaran yang diberikan pemerintah pusat untuk pembangunan di Pulau Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, Papua, dan wilayah Indonesia lainnya.

“Karena anggaran Kaltim yang sangat terbatas itu skala prioritas penting. Anggaran yang ada hanya digunakan untuk kegiatan yang menyentuh masyarakat banyak bukan sebaliknya,” tambah dia.

Isran mencontohkan, proyek jalan Tol Balikpapan-Samarinda. Proyek itu, menurut dia, bukan untuk kepentingan rakyat secara luas. Jalan tol hanya bisa digunakan oleh masyarakat yang memiliki mobil. Rakyat miskin tidak bisa menggunakan jalan tol.

Selama ini, lanjut dia, jalan-jalan tol di Indonesia tidak dibiayai dengan APBD. Melainkan dibangun dengan APBN, BUMN, dan investor. “Kaltim untuk membangun jalan tol habis sekitar Rp 8 triliun. Bangun Bandara APT Pranoto sekitar Rp 1 triliun lebih. Kaltim Air gagal. Itu uangnya kalau dibangun untuk infrastruktur jalan, mulus semua jalan-jalan di Kaltim,” paparnya.

Lebih lanjut, persoalan konektivitas antar-kecamatan maupun kabupaten/kota yang selama ini dikeluhkan masyarakat dengan banyaknya jalan rusak hanya dengan duit Rp 1 triliun sudah cukup membantu. Setidaknya 70–80 persen jalan itu kondisinya baik bahkan mulus. “Pembangunan yang saya janjikan lima tahun. Tidak ada program 100 hari. Kalau ada janji-janji seperti itu jangan percaya. Bohong itu,” ucapnya.

Salah satu yang menjadi ancaman mangkrak proyek MYC karena kekurangan pembiayaan. Kemampuan pemprov membiayai proyek itu diprediksi hanya mencapai setengah atau sekitar Rp 200 miliar dari total Rp 450 miliar.

Ada upaya proyek MYC bakal dialokasikan di APBD Kaltim 2019, namun hal itu tidak bisa. Karena akan menyalahi aturan. Proyek MYC harus diselesaikan mengikuti berakhirnya masa jabatan gubernur. Jika tidak selesai, maka akan dianggap wanprestasi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa melakukan audit investigasi.

Pengamat hukum Universitas Mulawarman Samarinda Herdiansyah Hamzah menuturkan, meski wanprestasi, hal tersebut bukan menjadi domain hukum pidana melainkan perdata. Masalah wanprestasi itu bisa jadi sama dengan kasus utang Pemkot Samarinda kepada kontraktor yang tidak dibayar-bayar beberapa waktu lalu.

“Artinya tidak bisa dipidana. Tapi bisa digugat ke PN (pengadilan negeri) atas dasar wanprestasi. Itu juga mesti melihat klausul kontrak di antara kedua belah pihak,” singkatnya.

Seperti diwartakan sebelumnya, ambisi Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menyelesaikan tujuh proyek MYC hingga akhir masa jabatannya bakal terganjal. Kondisi keuangan APBD Kaltim 2018 diprediksi tidak memungkinkan untuk membiayai kekurangan anggaran dari seluruh proyek yang mencapai Rp 450 miliar.

Namun, Faroek optimistis tujuh proyek besar pada periode kedua kepemimpinannya di Bumi Etam itu selesai akhir tahun ini. Kekurangan anggaran Rp 450 miliar akan dialokasikan di APBD Perubahan 2018. Saat ini sedang dibahas bersama DPRD Kaltim.

“Pasti dan harus dianggarkan (kekurangan) Rp 450 miliar. Kan DPRD juga yang membuat proyek MYC bersama pemprov. Ya, harus tanggung jawab dong,” tegas Faroek setelah memimpin rapat tertutup bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (12/7).

Kesulitan anggaran itu juga tergambar di APBD Kaltim. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kaltim Zairin Zain mengaku, besar kemungkinan di APBD Perubahan 2018 hanya tersedia sekitar Rp 200 miliar. Bahkan, bisa kurang dari nominal itu. Pasalnya, realisasi pendapatan yang diproyeksikan jauh di bawah target. Salah satunya, pendapat dari sektor pajak alat berat yang jauh melorot.

“Pendapatan saat ini tipis. Dari Rp 450 miliar, paling tidak setengahnya bisa dianggarkan, bahkan bisa jadi nanti di bawah itu. Itu dilakukan jika ada kegiatan lain yang prioritas sementara progres proyek MYC tidak signifikan,” tuturnya.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim 2017 Zaenal Haq membeberkan sejumlah hal. Menurut dia, sejak awal, tujuh proyek itu dibangun dengan pola MYC, agar ada jaminan bagi kontraktor pelaksana untuk menuntaskan program secara simultan.

Dengan skema itu, ujar dia, pemprov menjamin pelunasan pembiayaan selesai selama masa jabatan gubernur. Artinya, paket harus terjamin tuntas oleh kontraktor dan pembayaran harus terjamin oleh pemerintah. “Kalau saya lihat beberapa proyek MYC, dua hal itu tidak bakal tercapai,” ujar ketua Fraksi PKS di DPRD Kaltim itu.

Pengamat tata kota dari Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Farid Nurrahman berpendapat, sejatinya proyek MYC diprediksi bisa selesai akhir tahun ini atau tidak. Jika tidak selesai, pemprov di bawah rezim saat ini harus memberikan lampiran progres tersebut kepada gubernur berikutnya.

Itu penting agar menjadi solusi alternatif pemecah masalah keterlambatan proyek bisa disiapkan. “Sebaiknya jangan sampai dihentikan. Karena penghentian pembangunan infrastruktur itu akan berdampak dengan pembiayaan proyek yang bakal membengkak,” ujar Farid.

Dia menilai, pembangunan infrastruktur yang mangkrak sudah bukan hal baru di Benua Etam. Soal dilanjutkan atau tidak bergantung evaluasi gubernur baru. Dalam hal ini, Isran Noor yang merupakan gubernur terpilih bersama Hadi Mulyadi, wakil gubernur terpilih. “Jika sejalan dengan visi gubernur baru pasti dilanjutkan. Pun tidak, gubernur baru tentu akan tetap melanjutkan pembangunan yang memang menjadi prioritas dan sesuai kondisi keuangan daerah,” tutupnya. (*/him/rom/k8)


BACA JUGA

Minggu, 23 Februari 2020 09:08

Tambang Ilegal Sudah Beraksi Tiga Minggu, Polisi Amankan Tujuh Orang

TENGGARONG- Jaringan terduga penambang ilegal yang diamankan anggota Polsek Loa…

Minggu, 23 Februari 2020 09:06

Begini Cara Kerja Penambang Ilegal, Kumpulkan 700 Metrik Ton, Angkut dengan Kontainer

SALAH satu terduga otak pelaku aktivitas penambangan ilegal berinisial MB…

Minggu, 23 Februari 2020 08:58

Lubang Maut Terus Merenggut Nyawa, Korban Tenggelam Ke-36 di Eks Kolam Tambang

Dari puluhan kasus korban tewas di lubang bekas tambang, baru…

Minggu, 23 Februari 2020 08:57

Gubernur Jadi Dewan Pengarah Badan Otorita IKN

BALIKPAPAN–Pengesahan regulasi pemindahan ibu kota negara (IKN) molor. Sebelumnya, pemerintah…

Minggu, 23 Februari 2020 08:56

Untuk IKN, Pergub Pengendalian Lahan Dinanti

SELAIN Peraturan Presiden (Perpres) Badan Otorita yang mengawal pemindahan ibu…

Minggu, 23 Februari 2020 08:55

Proyek Dikorupsi, Kualitas Jalan Mengecewakan

BONTANG–Lelang yang bermasalah sejak awal, turut memengaruhi kualitas proyek preservasi…

Sabtu, 22 Februari 2020 17:28

Lubang Tambang Makan Korban Lagi, Satu Pemancing Hilang

SAMARINDA - Lubang sisa galian tambang batubara di Samarinda kembali…

Sabtu, 22 Februari 2020 10:45

YAELLAAA...!! Desember, Kunjungan Wisatawan di Kaltim Hanya 62 Orang

SAMARINDA – Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim mencatat kunjungan wisatawan…

Sabtu, 22 Februari 2020 10:20

PGRI dan MPR Minta Mapel Moral Pancasila Dihidupkan Lagi

JAKARTA- Pendidikan Pancasila sudah lama hilang dalam sistem pendidikan nasional…

Jumat, 21 Februari 2020 14:55

Di RUU CLK, Pesangon Masih Jadi Perdebatan

JAKARTA– Pesangon dan upah minimum  (UP) masih jadi perdebatan dalam…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers